Pemerintah Tertibkan Perda yang Hambat Investasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-2)   |   COMPOSITE 5975 (-30)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-10)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-0)   |   IDXENERGY 747 (0)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1325 (-7)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-13)   |   IDXHIDIV20 416 (-1)   |   IDXINDUST 956 (-11)   |   IDXINFRA 871 (0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (0)   |   IDXPROPERT 877 (-5)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-22)   |   IDXTRANS 1056 (2)   |   IDXV30 127 (-0)   |   INFOBANK15 952 (-6)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-1)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 577 (-2)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-6)   |   LQ45 888 (-5)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-1)   |   PEFINDO25 297 (-1)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Tertibkan Perda yang Hambat Investasi

Sabtu, 11 Februari 2012 | 10:53 WIB
Oleh : B1

Bappenas juga menghimbau pemerintah daerah membatasi penerbitan Perda baru.

Pemerintah akan menertibkan peraturan daerah (Perda) yang menghambat laju investasi dan menghimbau kepada daerah yang ekonominya masih kecil untuk tidak menerbitkan Perda retribusi dan pajak baru yang bisa menghambat investasi.

"Daerah-daerah yang ekonominya kecil seharusnya tidak perlu bikin Perda-perda retribusi atau pajak daerah sejak dini, walaupun mereka mau ngejar PAD (pendapatan asli daerah). Kalau daerahnya masih kecil ekonominya, lebih baik Perdanya tidak usah dibuat. Biarkan investasi masuk, biarkan berkembang ekonominya dulu baru Perda dibuat," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H. Pohan di Jakarta, Jumat (10/2).

Intinya, kata Max, harus diupayakan penertiban Perda secara bersama, dilakukan lebih cepat, dan pembahasannya harus secara intensif hingga detail, apakah itu Perda retribusi, kerukunan beragama, atau Perda penghambat yang lainnya.

Pemerintah tengah melakukan kajian atas 7.360 buah Perda yang menyulitkan investasi ke daerah.

Hal itu dilakukan guna mendorong sektor swasta melakukan investasi di daerah.

Penertiban Perda tersebut dilakukan secara bertahap termasuk langkah menghapus Perda bermasalah.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

INACA: Kasus Pilot Nyabu Rusak Image Penerbangan Indonesia

INACA meminta kementerian perhubungan mencabut lisensi pilot yang terbukti menggunakan Narkoba.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Reeskpor 113 Kontainer Limbah B3 April Nanti

Perusahaan dan perorangan yang terlibat dalam pengirimkan limbah B3 ini akan dipidanakan oleh KLH.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Biaya Reekspor Harus Ditanggung Negara Pengirim

Pemerintah Sudah Surati Inggris, Belanda, dan Sekertariat Konvensi Basel di Genewa, Swiss soal kiriman limbah B3 Januari lalu.

NASIONAL | 11 Februari 2012

46 Kontainer Lagi Diduga Limbah B3

Dikirim lewat Surabaya.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Media Populerkan Bahasa Gaul

bahasa gaul merupakan sarana komunikasi di kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok atau pihak lain.

NASIONAL | 11 Februari 2012

MPR-DPR Tanam Pohon Harmoni NKRI

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berterima kasih kepada para tokoh lintas agama yang telah mendukung program penanaman pohon.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Boediono Berkantor Dekat SBY Tengah Tahun Ini

Saat ini kantor di bekas gedung DPA itu sedang pada tahap finalisasi.

NASIONAL | 11 Februari 2012

KPK Akan Ambil Sikap Soal Pertemuan Nazaruddin dan Nasir

"Intinya kita akan ambil sikap ya terkait pertemuàn itu, tapi saat ini kita masih Rapim-kan dengan yang lain."

NASIONAL | 10 Februari 2012

Kejagung Akan lelang Asset BLBI

"Yang dilelang berupa tanah dan bangunan. Semua hasil lelang akan masuk ke kas negara."

NASIONAL | 10 Februari 2012

Anggota Komisi III kesal pada Nasir

“Kedepan harus diatur agar kunjungan anggota komisi III DPR betul-betul untuk kepentingan tugas pengawasan dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota. Jangan sampai gara-gara noda setitik rusak susu sebelanga,” kata Martin.

NASIONAL | 10 Februari 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS