Komisi I Pertanyakan Pesawat Kepresidenan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (-2)   |   COMPOSITE 5975 (-12)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (-0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 473 (-1)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1245 (-7)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (-1)   |   IDXENERGY 741 (2)   |   IDXESGL 130 (-0)   |   IDXFINANCE 1328 (1)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (2)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (-6)   |   IDXPROPERT 876 (-4)   |   IDXQ30 136 (-0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (15)   |   IDXTRANS 1040 (3)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (-1)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (-1)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 579 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1135 (-3)   |   LQ45 890 (-2)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (-3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (-1)   |   PEFINDO25 295 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi I Pertanyakan Pesawat Kepresidenan

Sabtu, 11 Februari 2012 | 14:21 WIB
Oleh : B1

Bila dipakai di dalam negeri, tak semua landasan bandara di Indonesia bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 737-800.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mempertanyakan alasan pemerintah membeli pesawat jenis Boeing 737-800 sebagai pesawat kepresidenan terbaru.

Ada beberapa alasan teknis sebagai dasar mempertanyakan keefektifan keputusan pemerintah itu.

Pertama, dari sisi pengamanan, pesawat Boeing 737-800 kurang efektif untuk kelas Very-Very-Important-Person (VVIP). Berdasarkan informasi yang didapatkan purnawirawan jenderal TNI bintang dua itu, pesawat itu memiliki jam terbang kurang lebih 10 jam dengan bahan bakar penuh.

Sesuai prosedur operasi pengamanan VVIP, kata dia, setiap 2/3 dari jam terbang maksimal, pesawat harus sudah refueling atau mengisi bahan bakar lagi. Dengan demikian, jam penerbangan efektif hanyalah sekitar 7 jam saja.

Dengan demikian untuk rute ke Eropa atau benua Amerika, Tubagus menyatakan pesawat itu harus mendarat setidaknya 2 kali untuk refueling dan tidak efektif untuk perjalanan VVIP.

"Bayangkan kalau presiden melakukan kunjungan ke Afrika, tak semua wilayah aman untuk disinggahi. Tapi kalau hanya dipakai disekitar ASEAN dan sekitarnya memang cocok," kata Tubagus di Jakarta, hari ini.

Kedua, lanjut dia, bila dipakai di dalam negeri, tak semua landasan bandara di Indonesia bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 737-800. Tantangan akan semakin berat apalagi dalam cuaca tropis di Indonesia yang sewaktu-waktu bisa berubah cepat khususnya saat musim hujan.

"Jadi untuk kunjungan-kunjungan ke daerah yang tidak bisa didarati pesawat ini, presiden harus tetap menyewa pesawat yang lebih kecil alias biaya tambahan lagi," tutur dia.

Ketiga, Sekretariat Negara sudah menyatakan acuan perhitungan beli pesawat dipakai selama 35 tahun. Padahal usia itu dianggap riskan untuk keperluan VVIP karena idealnya umur pesawat VVIP adalah 10-15 tahun. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan kemungkinan presiden berikutnya menolak memakai pesawat tua.

"Kita masih ingat Boeing VIP TNI AU yang dipakai Presiden Gus Dur mogok di Australia pada tahun 2000 dan akhirnya dijemput pesawat Garuda," tandas dia.

Dari sisi pengamanan, berdasarkan analisa Tubagus, sengguhnya untuk jarak jauh seperti ke Eropa dan Benua Amerika, penerbangan langsung bisa menggunakan pesawat jenis Airbus. Untuk penerbangan VVIP ke sekitar wilayah ASEAN, Cina, dan sekitarnya, masih bisa memakai kelas Boeing 737-800 itu.

Sementara, untuk dalam negeri, bisa menggunakan jenis RJ-85 (landasan medium) dan kelas Dash-7 untuk landasan pionir seperti di Tasikmalaya dan Cilacap, Jawa Barat.

"Kalau seperti itu, ujung-ujungnya kita harus sewa juga dari Garuda, Merpati atau Pelita. Alias biaya tambahan," tandasnya.

BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Panja Diminta Hentikan Rintisan Sekolah Internasional

Siswa hanya diukur berdasarkan indikator prestasi akademik seperti perolehan medali.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Nasir Bisa Jadi Operator Nazaruddin

Keduanya masih berkolaborasi demi menjalankan operasi-operasi 'gelap'.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Masyarakat Bisa Lapor Kunjungan Nasir ke Cipinang

Layangkan saja komplain ke Fraksi Demokrat atau ke Komisi III, atau ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Pemerintah Tertibkan Perda yang Hambat Investasi

Bappenas juga menghimbau pemerintah daerah membatasi penerbitan Perda baru.

NASIONAL | 11 Februari 2012

INACA: Kasus Pilot Nyabu Rusak Image Penerbangan Indonesia

INACA meminta kementerian perhubungan mencabut lisensi pilot yang terbukti menggunakan Narkoba.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Reeskpor 113 Kontainer Limbah B3 April Nanti

Perusahaan dan perorangan yang terlibat dalam pengirimkan limbah B3 ini akan dipidanakan oleh KLH.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Biaya Reekspor Harus Ditanggung Negara Pengirim

Pemerintah Sudah Surati Inggris, Belanda, dan Sekertariat Konvensi Basel di Genewa, Swiss soal kiriman limbah B3 Januari lalu.

NASIONAL | 11 Februari 2012

46 Kontainer Lagi Diduga Limbah B3

Dikirim lewat Surabaya.

NASIONAL | 11 Februari 2012

Media Populerkan Bahasa Gaul

bahasa gaul merupakan sarana komunikasi di kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok atau pihak lain.

NASIONAL | 11 Februari 2012

MPR-DPR Tanam Pohon Harmoni NKRI

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berterima kasih kepada para tokoh lintas agama yang telah mendukung program penanaman pohon.

NASIONAL | 11 Februari 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS