Langkah Suku Dayak Tolak FPI Bisa Jadi Contoh

Langkah Suku Dayak Tolak FPI Bisa Jadi Contoh
Warga palangkaraya masuk ke Bandara Palangkaraya menolak kedatangan pengurus FPI. FOTO :@sigit_wido /TWITTER
Sabtu, 11 Februari 2012 | 17:50 WIB
"Ini momentum bagi masyarakat lain, bisa jadi contoh untuk jangan diam saja kalau melihat ada benih-benih intoleransi," kata Bonar.

Keberanian masyarakat adat suku Dayak untuk menolak keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di Provinsi Kalimantan Tengah harus dihargai dan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk berani menentang benih-benih intoleransi antar umat beragama.

"Keberanian masyarakat Dayak untuk menolak FPI secara terbuka itu harus kita hargai, dan seharusnya menjadi inspirasi bagi yang lain untuk berani bicara dan bertindak melawan intoleransi," kata Wakil Ketua Setara Institute for Peace and Democracy, Bonar Tigor Naipospos, hari ini.

Ratusan masyarakat adat Dayak di Palangkaraya menolak kedatangan anggota FPI ke kota tersebut dalam rangka tablig akbar, karena khawatir keberadaan mereka akan mengganggu keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Kalteng.

Menurut Bonar, penolakan tersebut sangat wajar dan bisa dimengerti mengingat catatan aksi FPI.

"FPI kan sudah ada di Kalimantan Timur, mereka sudah melakukan sweeping beberapa kali dan bahkan menganggu komunitas Ahmadiyah di Samarinda. Wajar kalau para pemuda Dayak khawatir kalau kejadian yang sama akan terulang di provinsi mereka," kata Bonar.

Menurutnya, ada lebih banyak lagi pengikut Ahmadiyah di provinsi Kalimantan Tengah, bahkan jumlahnya adalah yang terbesar di provinsi Kalimantan.

Lebih jauh Bonar menambahkan bahwa penolakan masyarakat adat Dayak terhadap keberadaan FPI tetap membutuhkan alasan yang sangat kuat agar tidak menentang hak umum untuk berserikat dan mendirikan organisasi.

Bonar juga mengatakan sebaiknya dijalin dialog antara kedua pihak dan FPI harus berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hukum.

"Jika mereka tidak mau menurut syarat tersebut, barulah bisa ditolak keberadaannya," kata Bonar.

Bonar menambahkan radikalisme adalah hal yang tidak mungkin bisa dihindarkan, namun selagi para penganut kepercayaan radikal tersebut tidak melakukan tindak kekerasan atau menyebarkan pesan kebencian maka keberadaannya masih bisa ditoleransi.

"Ini momentum bagi masyarakat lain, bisa jadi contoh untuk jangan diam saja kalau melihat ada benih-benih intoleransi," kata Bonar.