Identifikasi 5 Isu Revisi UU KPK, Sekjen PDIP Buka Ruang Diskusi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Identifikasi 5 Isu Revisi UU KPK, Sekjen PDIP Buka Ruang Diskusi

Minggu, 11 Oktober 2015 | 16:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / B1

Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa ruang diskusi harus dibuka seluas-luasnya setelah diajukannya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau demikian, PDIP sendiri setidaknya sudah menginventarisasi sejumlah isu yang patut untuk dijadikan poin revisi.

"Prinsipnya, ruang diskusi harus dibuka seluas-luasnya sehingga proses revisi ini sempurna," tegas Hasto Kristiyanto, Minggu (11/10).

Sejauh ini, PDIP sudah mencoba membuat sejumlah poin-poin yang perlu direvisi ataupun diperkuat dari KPK.

Pertama, soal pentingnya keberadaan dewan pengawas (Dewas) KPK. Seperti pernah disampaikan Plt.Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan Wapres Jusuf Kalla (JK), keduanya sepakat keberadaan Dewas KPK tersebut.

"Kalau tidak ada pengawasan ada kemungkinan penyalahgunaan. Di masa lalu kita tidak menutup mata ada orang per orang di KPK yang kemudian menyalahgunakan kewenangan ini. Karena tidak bisa menahan diri dengan kepentingan politik di luar," jelas Hasto.

Kedua, adalah pemberian hak bagi KPK mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Kata Hasto, bahkan komisioner KPK nonaktif Bambang Widjojanto juga membutuhkan serta meminta SP3 ketika menghadapi persoalan hukum.

"Saya dengar, ada salah satu tersangka KPK yang karena stroke, sudah tak bisa dimintai keterangan. Mau dihentikan tak bisa karena tak ada mekanisme (SP3) itu. Padahal, hukum kan harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga. Karena itu, mekanisme SP3 itu juga diperlukan," beber Hasto.

Ketiga, adalah ketentuan tentang penyadapan, yang perlu diawasi dan diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di negara demokrasi dimanapun, penyadapan dilegalkan tapi dengan aturan yang tunduk ke mekanisme hukum.

Apalagi, disampaikan Hasto, sudah ada bukti bahwa ada pihak-pihak di KPK yang tergoda bermain politik dan kemudian tidak bisa melepas kepentingan politik di luar tugasnya.

"Jangan sampai (aparat di KPK) tidak suka dengan pejabat tertentu, langsung dilakukan penyadapan. Saya mendengar dari teman-teman yang mengaudit, fungsi penyadapan ini juga pernah disalahgunakan," jelasnya.

"Jadi, kami tidak pernah mengusulkan untuk meghilangkan hak penyadapan yang dimiliki KPK. Ini tetap melekat, hanya pengawasannya," tambahnya.

Keempat, lanjut Hasto, adalah soal fungsi pencegahan. Dia mengatakan, sudah dari tahun 1998 negara ini perang terhadap korupsi. Tetapi kenyataannya harta-harta yang dikorupsi tidak bisa dikembalikan.

Kelima, adalah terkait dengan ketentuan adanya evaluasi. Hasto menyatakan pihaknya belum tahu darimana asal angka 12 tahun di draf RUU KPK yang beredar. Dia hanya menyebutkan PDIP sepakat perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap KPK seperti disampaikan Wapres JK.

"Kami sepakat yang disampaikan Pak JK, 10 tahun lah kita evaluasi terlebih dahulu atas penerapannya. Pendapat Pak JK bagus," kata Hasto.

"Kita evaluasi, sekiranya 10 tahun ke depan bangsa Indonesia belum jera korupsi, kita lakukan tindakan jauh dari awal. Bahkan kalau perlu dipertimbangkan secara seksama penetapan hukuman mati bagi pejabat yang terbukti korupsi dan menyalahgunakan kewenangan."


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kecelakaan, Istri dan Putri Wali Kota Langsa Meninggal Dunia

Almarhumah ibu wali kota pulang menghadiri acara PIN Desa I dan TTG di Banda Aceh.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

Ketua PDIP Jabar Siap Sukseskan Calon Tunggal UU-Ade di Tasikmalaya

Dipastikannya, seluruh kader parpol siap menyukseskan pasangan calon tunggal Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

PDIP Kirim Tim Baguna Bantu Korban Asap di 3 Provinsi

Pasukan Baguna PDIP yang diturunkan sudah dilatih Tim Basarnas sebulan lalu.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

Kantor Imigrasi Pemalang Optimalkan Pengawasan Imigran Gelap

"Kami berharap pada masyarakat ikut membantu pengawasan para imigran yang kemungkinan masuk ke wilayah di beberapa daerah ini,".

NASIONAL | 11 Oktober 2015

BPBD: 4 Kecamatan di Aceh Utara Rawan Banjir

Akibat belum ada tanggul disejumlah daerah aliran sunggai (DAS) sehingga air yang ada di sungai meluap ke permukiman warga.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

Dukung Revisi UU KPK, PDIP Tegaskan Lembaga Antikorupsi Tak Dibubarkan

Kelembagaan KPK memang wajib dibenahi melalui revisi UU KPK.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

15 Negara Ramaikan Festival Selat Karimata 2015

Festival Karimata 2015 ini merupakan "try out" dari pelaksanaan Sail Selat Karimata 2016.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

Jokowi Terima PM Malaysia di Istana Bogor

PM Najib akan membicarakan kerja sama di bidang lingkungan dan kelapa sawit.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

Dibantu Basarnas, PDIP Akan Bentuk Batalion Penanggulangan Bencana

Batalion Penanggulangan Bencana akan menjadi pasukan yang siap diturunkan membantu penanganan bencana di Indonesia.

NASIONAL | 11 Oktober 2015

Dana Desa di Embalut, Kutai Kartanegara Dimanfaatkan untuk Bangun Jalan

"Tahun 2015 desa kami mendapat dana desa dari APBN sebesar Rp254,12 juta yang ditransfer dalam tiga tahap."

NASIONAL | 11 Oktober 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS