Urusan Desa Seharusnya Melalui Satu Pintu Kementerian Saja
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Urusan Desa Seharusnya Melalui Satu Pintu Kementerian Saja

Rabu, 21 Oktober 2015 | 23:44 WIB
Oleh : Yustinus Paat / B1

Jakarta – Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Abdur Rozaki, meminta, ketegasan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan satu pintu kementerian dalam urusan desa, yakni sepenuhnya berada pada kewenangan atau otoritas Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes).

Pasalnya, satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, terjadi tarik menarik kepentingan politik dan birokrasi dalam urusan desa.

Hal itu diungkapkan Abdur saat menjadi pembicara di seminar publik bertajuk “Setahun Pemerintahan Joko Widodo: Tantangan dan Prospek” di Paramadina Graduate School, Kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/10).

“Kebijakan ini (satu pintu kementerian) akan memberi jalan pada penyiapakan birokrasi di tingkat daerah, SKPD tersendiri yang mengurus urusan desa sehingga mempermudah koordinasi, konsolidasi, dan penguatan desa sesuai amanah undang-undang,” ujar Abdur.

Abdur mengakui, terobosan pemerintahan Jokowi-JK dengan membentuk Kementerian baru yang menangani desa menunjukkan komitmen dan tekad presiden untuk menjalankan Nawacita membangun Indonesia dari desa, sekaligus upaya merealisasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, keluhnya, terjadi politisasi kementerian desa karena ditunding menjadi kendaraan politik partai tertentu dan terjadi persaingan para aktor di lingkungan birokrasi dengan adanya kementerian baru yang mengurus desa.

“Arus kontestasi politik di lingkungan parpol dan birokrasi ini saling bertemu sehingga menciptakan tarik ulur yang panjang, memakan waktu tak kurang tiga bulan, yang akhirnya berujung pada pembagian kewenangan dalam urusan desa, antara Kemdes yang diberi tugas mengurusi isu yang terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan desa dengan Kemdagri, yang mengurusi urusan pemerintahan desa plus kewenangan Kemkeu yang terkait dengan dana desa,” jelasnya.

“Pembelahaan kewenangan yang mengurusi urusan desa, dan tidak berada dalam satu pintu kementerian, tentu saja menyulitkan bagi daerah dan desa yang ingin cepat mengimplementasikan UU Desa,” tambah Abdur.

Lebih lanjut, dia juga menganjurkan perlu adanya kebijakan transisional dalam melihat lambatnya penyiapan perangkat SDM, manajemen birokrasi antara kementerian, kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga berimplikasi pada keterlambatan pencairan dan penggunaan dana desa.

“Kebijakan transisional ini untuk mengondisikan berbagai ketidaksiapan agar terhindari dari risiko hukum dalam rentang waktu 2015 dan memasuki anggaran baru pada 2016,” tandasnya.

Selain itu, kata Abdur, perlu mendorong pemberian insentif bagi daerah yang sigap dalam pelaksanaan UU Desa dan memberikan sanksi terhadap daerah yang mbalelo untuk menyiapkan berbagai perangkat terkait implementasi UU Desa.

Kementerian, menurutnya, perlunya melibatkan organisasi masyarakat sipil yang selama ini memiliki concern atas desa melalui proses perumusan bersama road map penyiapan dan pencapaian pelaksanaan UU Desa.

“Hal ini bisa dilakukan dalam mekanisme kemitraan melalui working group desa antara Kemdes, Kemdagri, dan Bappenas dengan organisasi masyarakat sipil,” imbuhnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DSLC Berikan Layanan Jasa Hukum dan Bisnis

Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLC) hadir dan resmi beroperasi di Jakarta dan Surabaya untuk memberikan layanan jasa hukum dan bisnis.

NASIONAL | 27 September 2021

Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

Luhut Pandjaitan menegaskan soal siapa yang salah dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya biar pengadilan yang membuktikan.

NASIONAL | 27 September 2021

Luhut Jalani Pemeriksaan Terkait Laporannya soal Pencemaran Nama Baik

Luhut Pandjaitan telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di Mapolda Metro Jaya.

NASIONAL | 27 September 2021

Tanah Longsor di Karo, 1 Pekerja Meninggal Dunia

Tanah longsor di Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, mengakibatkan satu pekerja konstruksi meninggal dunia.

NASIONAL | 27 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 25 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 25 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 27 September 2021


Untar Mengukuhkan Naniek Widayati sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur

Sidang Terbuka Senat Untar yang dipimpin Rektor Agustinus Purna Irawan mengukuhkan Naniek Widayati Priyomarsono sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur Untar.

NASIONAL | 27 September 2021

Kemendikbudristek Beri Dana Pembinaan untuk Program Penggabungan PTS

Penggabungan diharapkan menghasilkan PTS yang sehat dan melahirkan SDM yang unggul seperti yang dicita-citakan.

NASIONAL | 27 September 2021

Intani Apresiasi KPED Jabar Tingkatkan Produksi Pangan dengan Teknologi

Penerapan teknologi berupa suplemen penyubur tanah dan tanaman itu sudah diaplikasikan di sejumlah demplot di beberapa kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sumedang

NASIONAL | 27 September 2021

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Indeks Zona Merah Sementara, 5 Saham Ini Melesat

Indeks Zona Merah Sementara, 5 Saham Ini Melesat

EKONOMI | 48 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings