Ini Alasan Pemerintah Belum Sebut Asap Bencana Nasional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Alasan Pemerintah Belum Sebut Asap Bencana Nasional

Jumat, 23 Oktober 2015 | 05:23 WIB
Oleh : YUD

Jakarta - Pemerintah belum menyebut kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama Pulau Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional karena masih ada permasalahan hukum di balik peristiwa ini.

"Kita tidak mau membicarakan tentang bencana nasional karena ini menyangkut masalah hukum. Tapi bisa kami pastikan penanganannya 'all out', mengerahkan segala sumber daya, sesuai perintah Presiden Joko Widodo," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (22/10).

Saat ini, penanganan asap masih dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Para pimpinan daerah pun diberikan hak untuk menentukan kapan penduduknya harus dievakuasi.

Menurut Luhut, Kementerian Kesehatan sudah memberikan petunjuk kepada para Gubernur untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait penyelamatan dan evakuasi warganya.

Terkait bencana nasional, beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Center for International Forestry Research (CIFOR), menolak menyatakan bahwa kabut asap disebut sebagai bencana, karena peristiwa itu terjadi akibat kesalahan manusia, bukan alam.

Desakan penggaungan status bencana nasional dilakukan oleh beberapa anggoa DPR RI seperti anggota Fraksi Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra. Ia bahkan meminta DPR membentuk panitia khusus (pansus) terkait asap.

"Pemerintah harus segera menetapkan ini sebagai bencana nasional dan DPR membuat Pansus karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap bencana asap," kata Sutan.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan kebakaran hutan pada tahun 2015, 90 persennya disebabkan oleh manusia.

Total luas wilayah yang menjadi sumber api di Sumatera dan Kalimantan 1,697 juta hektare wilayah milik 413 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, 227 merupakan perusahaan pemilik hak pengusahaan hutan/hutan tanaman industri dan 186 perusahaan perkebunan. Pemerintah pun tidak tinggal diam mengenai hal ini.

Sebanyak 27 perusahaan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan 14 diantaranya dijatuhkan sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam bentuk paksaan pemerintah (desakan untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana), pembekuan maupun pencabutan izin.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Selasa (20/10) mencatat Kalimantan Tengah adalah daerah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) terburuk yaitu mencapai nilai 1.950 (pada 20 Oktober 2015), jauh diatas ambang berbahaya yang hanya 300-500.

Provinsi Jambi pada tanggal yang sama, memiliki nilai ISPU 945. Sementara Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Riau memiliki ISPU di atas 400.

Sementara itu, berkaitan dengan penanganan asap, pemerintah mengalokasiakan lima belas pesawat dari luar negeri untuk membantu pemadaman api dengan "water bombing". Lima pesawat sudah masuk ke Indonesia sementara sepuluh unit pesawat lainnya akan datang daalam waktu maksimal dua minggu ke depan.

Pemerintah pun selalu membuka diri terhadap bantuan yang ditawarkan oleh negara-negara lain.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IBC Duga Ada Dana Siluman di RAPBN 2016

IBC menemukan ada dugaan dana siluman dalam RAPBN 2016 sebesar Rp23,6 triliun.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Pemerintah Dinilai Banyak Intervensi Partai Politik

"Publik dan Partai Demokrat menilai pemerintah dan kekuasaan terbaca melakukan intervensi."

NASIONAL | 23 Oktober 2015

10 Hektare Tanaman Kakao Dilalap Api

Sekitar 10 hektare tanaman kakao masyarakat di Desa Taang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju habis terbakar akibat kebakaran hutan.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Pengacara Magriet Dilempar Tisu Ibu Engeline

Ibu Engeline sempat melempar tisu kepada pengacara terdakwa, Hotma Sitompul saat jaksa penuntut umum (JPU) Purwaka Sudarmaji selesai membacakan dakwaannya.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Bawaslu Akui Adanya Manipulasi Data Pemilih

Dari data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan atau penurunan DPT secara signifikan

NASIONAL | 23 Oktober 2015

DPD Dukung Perppu Perlindungan Anak

Hukum formal yang ada sekarang, belum memberi efek jera. Jadi, tidak masalah jika Presiden menerbitkan Perppu

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Golkar Bali Semakin Terbelah dalam Dukungan Pilkada

Sumarjaya Linggih meminta supaya dalam Pilkada Badung Golkar harus tetap mendukung Pasangan Giri Prasta - Ketut Suiasa (Giriasa)

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Arwani Thomafi Siap Dengar Masukan Semua Pihak Terkait RUU Minol

P)embahasan RUU Minol adalah kerja bersama untuk memenuhi target kebutuhan legislasi yang telah diputuskan Prolegnas sebagai RUU Prioritas 2015.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Jokowi-JK Diminta Selamatkan Agenda Pemberantasan Korupsi

“Presiden Jokowi harus konsisten menepati janji politik sebagaimana dituang dalam Nawacita."

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Bawaslu Minta Garansi SK Pemberhentian

“Berdasarkan kesepakatan Bawaslu dan KPU, kita sudah kirim surat ke instansi terkait agar mengeluarkan SK Pemberhentian untuk calon kepala daerah."

NASIONAL | 23 Oktober 2015


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS