ICJR Anggap Qanun Jinayat Aceh Melanggar HAM
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICJR Anggap Qanun Jinayat Aceh Melanggar HAM

Jumat, 23 Oktober 2015 | 10:38 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / MUT

Jakarta - Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengaku prihatin akan pengesahan Qanun Jinayat Aceh yang mulai berlaku di Provinsi Aceh pada 23 Oktober 2015. Hukum pidana lokal tersebut diyakini akan mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual dan memperluas penggunaan hukum cambuk sebagai salah satu bentuk penghukuman.

Ketentuan-ketentuan ini menampilkan sebuah pelanggaran yang jelas dari Konstitusi Indonesia dan merupakan pelanggaran hukum-hukum HAM internasional yang mana Indonesia merupakan salah satu negara pendukungnya.

"Organisasi-organisasi kami menyerukan sebuah peninjauan segera atau percabutan segala ketentuan yang melanggar HAM," kata Peneliti Amnesty International Perwakilan Indonesia, Papang Hidayat, Jumat (23/10).

Qanun Jinayat baru tersebut antara lain, memberlakukan tindak pidana terkait kegiatan seksual atau intim konsensual bagi pasangan di luar nikah, hubungan seksual konsensual di luar pernikahan, dan hubungan seksual bagi pasangan sejenis.

Undang-undang atau produk-produk hukum yang mengkriminalkan aktivitas seksual konsensual melanggar standar-standar HAM internasional. Komite HAM PBB dan badan-badan para ahli HAM lainnya telah mengangkat keprihatinannya akan undang-undang atau produk-produk hukum yang mengkriminalisasi zina atau hubungan seksual konsensual lainnya di luar nikah, karena mereka melanggar hak atas privasi.

Undang-undang atau produk-produk hukum terkait zina bersifat diskriminatif dan memiliki dampak yang disproporsional terhadap para perempuan. Ekspektasi sosial terkait kelayakan atau kesantunan perilaku perempuan dan sikap yang diskriminatif yang hendak mengontrol seksualitas perempuan.

Artinya, perempuan dan anak-anak perempuan nampaknya akan lebih mungkin menghadapi penangkapan dan prosekusi karena melakukan "kejahatan-kejahatan" tersebut.

Dalam Qanun yang baru tersebut juga memberlakukan penghukuman bagi mereka yang salah menuduh seseorang melakukan ikhtilath (hubungan intim antara pasangan yang tidak menikah) sebagaimana juga secara salah menuduh seseorang melakukan perkosaan, yang menciptakan hambatan-hambatan serius bagi para perempuan dan anak-anak perempuan untuk melaporkan perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

Dijelaskan, tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual dimasukan ke dalam Qanun Jinayat Aceh meskipun mereka telah dikriminalisasi di dalam hukum atau undang-undang nasional.

"Organisasi-organisasi kami prihatin bahwa definisi dari kejahatan-kejahatan tersebut dan investigasi terhadapnya, dan proses penuntutannya tidak sesuai dengan standar-standar HAM internasional," ungkapnya.

Standar-standar tersebut mengharuskan negara-negara untuk mencegah, mengadili, dan menghukum semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Qanun juga memberlakukan kejahatan "perzinaan dengan seorang anak". Hal ini secara khusus problematik karena secara potensial ini memperlakukan kejahatan seksual terhadap anak sebagai sebuah hubungan seksual konsensual di luar nikah atau sebagai "zina".

Karena itu tidak secara memadai menampilkan kewajiban Indonesia untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak dari kekerasan dan paksaan seksual.

"Organisasi-organisasi kami juga prihatin bahwa Qanun Jinayat Aceh telah memperluas serangkaian kejahatan di mana hukum cambuk bisa diterapkan, di beberapa kasus menyediakan hingga 200 cambukan sebagai penghukuman," ujar Papang.

Penggunaan hukum cambuk sebagai penghukuman merupakan perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, dan bisa merupakan penyiksaan. Para korban hukum cambuk mengalami kesakitan, ketakutan, dan malu, dan juga hukum cambuk bisa menyebabkan luka jangka panjang atau permanen.

Hukum cambuk melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (UN CAT), yang mana telah diratifikasi Indonesia pada 1998.

Pada 2008, Komite Anti Penyiksaan PBB menyerukan kepada Indonesia untuk meninjau semua legislasi nasional dan lokal yang melegalkan penggunaan penghukuman yang kejam sebagai bentuk hukuman pidana, dengan pandangan untuk segera menghapuskan bentuk-bentuk penghukuman yang demikian.

Pada 2013, Komite HAM, badan para ahli yang memonitor kepatuhan negara-negara terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menyerukan kepada Indonesia untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri penghukuman kejam dan mencabut ketentuan-ketentuan di dalam Qanun-Qanun di Aceh yang mengijinkan penggunaannya dalam sistem pidana.

Hukum cambuk dan ketentuan-ketentuan lain di dalam Qanun Jinayat Aceh yang melanggar HAM harus dicabut atau direvisi. Organisasi yang tersebut di atas juga menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia dan Aceh untuk mengambil langkah-langkah segera dan seharusnya untuk perubahan tersebut.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tiba di KPK, Mantan Sekjen Nasdem Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka

Rio sebenarnya telah dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/10) lalu, namun mangkir.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

BNNP Papua Tangkap 3 Pemuda Diduga Konsumsi Narkoba

Hasil tes urine tiga pemuda itu positif mengandung narkoba.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Hutan Gunung Semeru Kebakaran, 30 Pendaki Terjebak

Kebakaran hutan Gunung Semeru terjadi tepatnya di Blok Watu Rejeng.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Kabut Asap, Tiap Bulan Puskesmas di Medan Tangani 1.000 Pasien

"Jika memang ada pembagian masker, diharapkan juga dibarengi dengan pemberian vitamin."

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Tingkat Bahaya Asap di Kalteng 10 Kali Lipat

“Angka ini tercatat memecahkan rekor selama kabut asap yang pernah terjadi di provinsi ini dalam sejarah."

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Wakil Ketua MPR Ini Dukung Wacana Perppu Pengebirian Paedofil

Perppu dapat menjadi solusi maraknya kejahatan seksual terhadap anak kecil.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Kabut Asap Kian Parah , Anggota DPR: Kami Imbau Pasang Bendera Setengah Tiang

Jumlah korban di Riau sendiri menjadi yang terbanyak yakni sekitar 77.665 korban jiwa.

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Petugas Kewalahan Padamkan Kebakaran Hutan di Jambi

“Kebakaran hutan di Tahura Senami sudah terjadi sejak Agustus dan hingga saat ini belum bisa dipadamkan."

NASIONAL | 23 Oktober 2015

BPJS Kesehatan Siap Jadi Laboratorium Gerakan Revolusi Mental

"Harapan kami apa yang dilakukan BPJS Kesehatan dapat menular kepada masyarakat luas."

NASIONAL | 23 Oktober 2015

Kejati NTT Ringkus Buronan Korupsi di Depok

Kejati NTT meringkus buronan kasus proyek pembangunan Dermaga Alor dan Kalabahi, Berman Banjar Nahor.

NASIONAL | 23 Oktober 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS