Muladi: Putusan soal Golkar Multitafsir, Kuncinya di ARB dan Agung Laksono

Muladi: Putusan soal Golkar Multitafsir, Kuncinya di ARB dan Agung Laksono
Ilustrasi kisruh partai Golkar Aburizal dan Bakrie Agung Laksono (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 26 Oktober 2015 | 20:13 WIB

Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Muladi, menilai putusan MA terkait sengketa kepengurusan partai berlambang beringin itu masih multitafsir sehingga perlu didalami lebih lanjut.

Dia mendapat beragam informasi soal putusan MA itu.

"Jadi kalau itu dibatalkan SK menterinya (atas kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol), ada yang menyatakan menterinya harus membuat SK Kepengurusan Hasil Munas Bali. Tapi ada yang menyatakan di situ Munas Riau (pada 2009) yang muncul. Kalau Riau itu habis Oktober 2014. Jadi mesti ada munas," jelas Muladi, Senin (26/10).

"Jadi ini ada multitafsir, yang paling baik itu mempelajari dulu isi dari keputusan Mahkamah Agung itu. Dipelajari sungguh-sungguh, begitu juga menteri mempelajari sungguh-sungguh."

Dia sendirinya menyarankan Aburizal Bakrie di kubu Munas Bali dan Agung Laksono di kubu Munas Ancol bertemu dan membentuk Tim Rekonsiliasi yang bertugas menafsirkan putusan itu. "Tapi politik itu ya dua tambah dua kan jadi sembilan. Jadi itu yang menjadi masalah," imbuhnya.

"Ini kuncinya tergantung ARB dan Agung. Mau damai atau tidak, mau rekonsiliasi atau tidak. Ini kan yang dikorbankan jadi rakyat, rakyat konstituen," tambahnya.

Sebagai hakim Mahkamah Partai di Golkar, Muladi mengatakan pihaknya sudah sejak awal berusaha membuat klausul agar tak ada perpecahan keras di Golkar akibat sengketa itu. Makanya di putusan versi Mahkamah Partai, ditegaskan bahwa yang menang mengapresiasi yang kalah, dan yang menang tidak mengambil semuanya. "Yang kalah tidak boleh membentuk partai baru," imbuh Muladi.