Logo BeritaSatu

Film Dokumenter "Tanah Mama" Ditarik dari Festival Melanesia di Kupang

Rabu, 28 Oktober 2015 | 08:51 WIB
Oleh : Robert Isidorus / FMB

Jayapura - Film Tanah Mama yang merupakan film dokumenter berdurasi 62 menit yang disutradarai Asrida Elisabeth ditarik pemutarannya dalam Festival Budaya Melanesia di Kupang yang dilaksanakan mulai 26-30 Oktober 2015. Film ini diproduksi oleh Kalyana Shira Films dan diproduseri oleh Nia Dinata.

"Tanah Mama merupakan film dokumenter tentang perjuangan sehari-sehari perempuan Papua di Kurima, salah satu wilayah yang ada di pegunungan tengah Papua. Film ini merupakan salah satu film yang lolos seleksi Program Project Change.

Advertisement

Salah satu alasannya ditariknya film ini karena Festival Melanesia di Kupang lebih merupakan proyek politik dan diplomasi Indonesia daripada sebuah acara kebudayaan. Apalagi kegiatan di Kupang merupakan kelanjutan dari diterimanya Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), di mana Indonesia diwakili lima provinsi di Indonesia yaitu Papua, Papua, Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT yang kemudian dinamakan Melanesia Indonesia (Melindo).

“Klaim Melindo bagi saya terasa mengada-ada dan memicu politik identitas yang berbahaya di Papua. Masyarakat sipil di Papua pasti melihat kegiatan ini sebagai pengalihan isu di tengah upaya membangun solidaritas di wilayah Pasifik, dimana identitas Melanesia menjadi dasar perjuangan untuk penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan orang Papua. Sementara untuk orang NTT, Maluku dan Maluku Utara, identitas melanesia ini seperti baru ‘diberikan’ negara,” kata sutradra Asrida Elisabet dalam siaran pers yang diterima SP, Rabu (28/10) pagi.

Menurutnya, sebagai bagian dari pekerja HAM di Papua dan mempertimbangkan rumitnya persoalan Festival Melanesia itu dalam lingkaran politik, ekonomi, sosial budaya di Papua, Indonesia dan Pasifik, maka festival tersebut dirasa sangat terkesan politis.

“Dalam konteks Papua lebih menciptakan kontroversi daripada penghargaan terhadap orang Melanesia. Saya pun tak pernah berkeinginan film dokumenter Tanah Mama digunakan dalam kerumitan persoalan ini. Apalagi film tersebut diputar sebagai perwakilan Papua,” ujarnya

Padahal film Tanah Mama memiliki pesan kepada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kondisi di Tanah Papua, baik hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sejak film itu diputar untuk umum, pemerintah Indonesia tidak ada usahanya untuk memperbaiki situasi, khususnya wilayah-wilayah yang berada di pegunungan tengah Papua.

“Memakai film ini untuk diplomasi Melanesia sangat tidak tepat. Saya pun berterima kasih kepada Kalyana Shira yang telah menarik kembali film "Tanah Mama" dari festival ini,” kata Asrida.

Untuk diketahui, Festival Budaya Melanesia di Kupang mengundang sejumlah negara anggota MSG, seperti Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Salomon, Vanuatu, dan Keledonia Baru. Dari Indonesia, bukan hanya provinsi Papua dan Papua Barat yang menegaskan identitas melanesia, tetapi NTT, Maluku, Maluku Utara, yang oleh pemerintah diklaim juga merupakan bagian dari ras melanesia yang kemudian disebut melanesia Indonesia (Melindo). Agenda dalam festival ini antara lain konferensi, pemutaran film dan pertunjukan tari.

Untuk diketahui, Festival Budaya Melanesia di Kupang mengundang sejumlah negara anggota MSG, seperti Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Salomon, Vanuatu, dan Keledonia Baru. Dari Indonesia, bukan hanya provinsi Papua dan Papua Barat yang menegaskan identitas melanesia, tetapi NTT, Maluku, Maluku Utara, yang oleh pemerintah diklaim juga merupakan bagian dari ras melanesia yang kemudian disebut melanesia Indonesia (Melindo). Agenda dalam festival ini antara lain konferensi, pemutaran film dan pertunjukan tari.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Berhasil Kembalikan Aset Kerugian Negara Rp 575,74 Miliar Tahun 2022

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan, pada 2022 lalu nilai aset hasil tindak pidana korupsi (TPK) yang berhasil dikembalikan ke kas negara oleh KPK sebesar Rp 575,74 miliar.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Jokowi: Pemberitaan yang Bertanggungjawab Jadi Tantangan Insan Pers

Jokowi menyebut tantangan utama insan pers saat ini adalah membuat pemberitaan bertanggung jawab.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Jokowi Sebut Sistem AI dan Algoritma Dorong Konten Recehan dan Korbankan Jurnalisme

Presiden Jokowi mengatakan sistem IA dan algoritma mendorong konten-konten recehan, sensasional lebih banyak muncul, mengorbankan visi jurnalisme

NASIONAL | 9 Februari 2023

Silaturahmi Elit Politik Ciptakan Iklim Kompetisi Pemilu 2024 yang Sehat

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai pertemuan elite politik belakangan ini bisa berdampak positif pada iklim kompetisi Pemilu 2024.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Pidato di HPN 2023, Jokowi Minta Perpres Publisher Right Tuntas dalam Sebulan

Jokowi meminta pihak terkait agar segera bertemu untuk menuntaskan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam Perpres tentang Publisher Right.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Dampingi Jokowi, Menkominfo Johnny Plate Mangkir Pemeriksaan Kejagung soal Korupsi BTS

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate urung diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS)

NASIONAL | 9 Februari 2023

Hadiri HPN 2023, Jokowi: Media Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan seluruh insan pers bahwa kondisi media pers saat ini tidak dalam kondisi yang baik.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Cari Jalan Tengah, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Turunkan Biaya Haji 2023

Komisi VIII akan mendorong jalan tengah agar biaya haji tidak memberatkan para jemaah tahun ini.

NASIONAL | 9 Februari 2023

HPN 2023, Ganjar Ingatkan Insan Pers Cover Both Sides dan Netral

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 mengingatkan insan pers untuk cover both side dan netral.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Tekan Biaya Haji, DPR Minta Pemerintah Potong Biaya Mubazir

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah memotong biaya mubazir agar bisa menekan biaya pelaksanaan haji tahun ini.

NASIONAL | 9 Februari 2023


TAG POPULER

# Sugeng Guruh Gautama


# Disney PHK Karyawan


# Gempa Turki


# Ferdy Sambo


# Capres PDIP


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
30% dari 57 Juta Pelaku Mikro Ditargetkan Raih Akses Perbankan

30% dari 57 Juta Pelaku Mikro Ditargetkan Raih Akses Perbankan

EKONOMI | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE