Logo BeritaSatu

Mantan Bos IM2 Diminta Ajukan PK Kedua

Sabtu, 14 November 2015 | 20:17 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta - Upaya ‎Peninjauan Kembali (PK) kedua dalam perkara kerjasama antara Indosat dan IM2 dalam penyelenggaraan 3G di frekuensi 2.1 GHZ mendapat dukungan dari berbagai pihak.

‎Selain dari masyarakat dan industri telekomunikasi, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pun mendorong agar Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengajukan PK yang kedua.

Menurut Prasetyo, sebaiknya Indar dapat melakukan PK kedua setelah PK pertama ditolak Mahkamah Agung (MA) pada akhir Oktober 2015 lalu.

Diakui, Kejaksaan Agung sendiri akan sangat hati-hati menangani kasus IM2 mengingat dampak kasus ini sangat besar terhadap masyarakat. Prasetyo juga mengaku tidak akan gegabah untuk melaksanakan eksekusi putusan ganti rugi Rp 1,3 triliun.

"Kita harus melihat kepentingan masyarakat. Saya meminta semua bisa memahami karena Indar Atmanto nampaknya mau PK lagi," kata Prasetyo.

Saat ini, Kejagung mempertimbangkan dampak kasus IM2 terhadap masyarakat. Mengingat kerjasama yang diselenggarakan antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) juga dilakukan oleh lebih dari 200 penyelenggara jasa internet (ISP) lain.

Sehingga, bila IM2 dinyatakan bersalah, maka ratusan ISP juga akan dinyatakan bersalah. Hal ini dapat menyebabkan layanan internet terganggu secara nasional.

"Kita lihatlah manfaatnya. Kalau satu provider ini terganggu nanti semuanya terganggu. Nanti kalian (media) terganggu juga," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah stakeholder juga menyayangkan sikap MA yang menolak PK. Diantaranya Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) bersama 16 Asosiasi TIK Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta LBH Pers dan Onno W Purbo dengan petisi onlinenya.

Mereka mengkhawatirkan dampak kasus IM2 akan sangat besar terhadap penyelenggaraan jasa internet yang berujung pada terganggungnya ekonomi nasional. Sehingga selayaknya Kejaksaan Agung hati-hati dalam menangani perkara ini.

Ketua Dewan Kehormatan PWI DKI Jaya, Kamsul Hasan, menegaskan, PWI Jakarta khawatir penolakan MA atas PK akan mematikan layanan internet, yang ujungnya bisa menyebabkan wartawan dan redaksi tidak bisa bekerja. Dalam skala lebih luas, akan menyebabkan terganggunya ekonomi nasional.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Adik Jokowi Menikah


# Yeremia Rambitan


# Joe Biden


# Alex Noerdin


# KRL


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kebijakan 40% Belanja Produk Lokal Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja Baru

Kebijakan 40% Belanja Produk Lokal Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja Baru

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings