Pakar: Saat Ini Belum Ada Kepengurusan Partai Golkar yang Resmi

Pakar: Saat Ini Belum Ada Kepengurusan Partai Golkar yang Resmi
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun ( Foto: BeritaSatu TV )
Yustinus Paat / PCN Senin, 4 Januari 2016 | 08:11 WIB

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kepengurusan yang secara resmi dan sah mewakili Partai Golkar. Menurut Refly, sejak Menkumham mencabut SK Kepengurusan Partai Golkar hasil Musyarawarah Nasional (Munas) Ancol, maka Partai Golkar tidak ada yang secara resmi tercatat di Kemkumham. Apalagi, Kepengurusan hasil Munas Riau sudah habis masa berlakunya.

"Saya mengatakan dari segi legalitas, sekarang ini tidak ada (kepengurusan Partai Golkar) yang secara resmi yang tercatat di Kemkumham. Karena kepengurusan partai politik dinyatakan secara resmi diakui jika tercatat dan berbekalkan SK Menkumham," ujar Refly di Jakarta, Senin (4/1).

Refly juga meminta berbagai pihak tidak boleh menanggapi persoalan ini secara berlebih-lebihan. Menurutnya, di Republik ini, hanya posisi presiden yang tidak boleh kosong.

"Sementara wakil presiden, menteri, apalagi pimpinan parpol bisa saja kosong sementara. Karena itu, tinggal dicari jalan keluarnya apa," tandas dia.

Dia pun menganjurkan kepada kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau meminta perpanjangan SK kepengurusan kepada Menkumham. Agar kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau masih bisa mewakil Partai Golkar secara hukum.

"Selain itu, juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan Partai Golkar sampai kemudian ada legalisasi yang baru, baik itu hasil munaslub maupun hasil dari proses peradilan. Sehingga tidak ada kevakuman kepemimpinan," jelas dia.

Menkumham, kata Refly, tentunya bisa memperpanjang SK Kepengurusan Partai Golkar hasil Riau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemeritahan. Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa Menkumham memiliki kewenangan diskresi sehingga tidak terjadi kekosongan hukum atau stagnasi di tubuh Partai berlambang pohon beringin ini.

"Kalau secara internal, itu kan urusan mereka (Partai Golkar). Tetapi, kan kita berbicara ini terkait legalisasi kalau berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Misalnya, bantuan sumbangan partai politik atau macam-macam-lah tindakan-tindakan mewakili Partai Golkar secara resmi," pungkas Refly.