Aksi Demo, Warga Maluku Inginkan Pengelolaan Blok Masela 50%
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aksi Demo, Warga Maluku Inginkan Pengelolaan Blok Masela 50%

Senin, 11 Januari 2016 | 12:27 WIB
Oleh : Vonny Litamahuputty / LES

Ambon- Ratusan pemuda melakukan demonstrasi mendesak pemerintah daerah ikut berjuang bersama rakyat agar pengelolaan blok Masela dilakukan secara onshore. Demo ini terus berlanjut pascakedatangan Menteri ESDM RI Sudirman Said ke Maluku untuk membahas pengelolaan minyak dan gas Blok Masela.

Mahasiswa bahkan meminta jatah lebih dari pengelolaan blok Masela yang awalnya 10 persen menjadi 50 persen. "Pokoknya Maluku harus mendapatkan hak dari pengelolaan blok Masela sebesar 50 persen, kita yang punya kok kenapa kita dikasih kecil," ujar Koordinator Lapangan Lembaga Nanaku Maluku dan Koalisi Anak Adat Maluku (KAAM), Firdaus Arey, Senin (11/1) saat menggelar aksi demi di kantor DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku.

Aksi ini dilakukan pemuda yang mengenakan ikat kepala berwarna merah. Dalam budaya Maluku, ikat kepala seperti itu merupakan simbol perlawanan dalam hal ini terhadap kebijakan Menteri ESDM Sudirman Said.

Aksi demo ratusan pemuda ini dikawal ketat aparat Polri bersenjata lengkap. Mereka menggelar aksi demo dibeberapa tempat, dan melakukan longmarch sambil membawa spanduk dari Tugu Trikora, menuju perempatan Pos Kota Ambon, Kantor DPRD Karang Panjang, dan berakhir di Kantor Gubernur Maluku

Dalam orasinya, Arey menyatakan 50 persen pengelolaan Blok Masela menjadi harga mati bagi masyarakat Maluku. Pengelolaan blok Masela harus dilakukan secara onshore dengan membangun sistem pipanisasi di daratan sehingga dapat memberikan multi efek plus bagi rakyat Maluku.

Pemerintah bahkan diminta membangun kilang gas blok Masela di Pulau Babar sehingga bisa ada asas manfaat bagi pengembangan kemakmuran masyarakat Maluku dan mengabaikan usulan offshore yang ditawarkan oleh SKK Migas serta dapat mengakomodir anak daerah dalam pengelolaan blok masela. Demikian juga perhatian khusus dari sisi transportasi perhubungan darat, laut maupun udara harus diberikan pemerintah, sehingga mempermudah akses pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw dalam pertemuan bersama pendemo ikut mendorong masyarakat Maluku untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta guna mendorong percepatan pengelolaan dan pemerintah menyetujui onshore.

"Saya mendorong agar masyarakat Maluku melakukan aksi besar-besaran di Jakarta terkait pengelolaan blok Masela," ujar Politisi Golkar yang disapa RR itu. Dia juga berjanji akan berjuang bersama-sama sesuai jalur yang ditentukan.

Sementara itu, akademisi Maluku, Dr. Bram Tulalessy yang juga ikut dalam aksi demo tersebut mengatakan, eksploitasi tambang migas Blok Masela harus mensejahterakan rakyat Maluku lewat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan bukannya investor asing. "Hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pengelolaan blok Masela dilaksanakan secara Onshore, dengan sistem pipanisasi sehingga dapat memberikan multi efek plus bagi rakyat Maluku," ungkap Tulalessy.

Ia juga menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Maluku hanya mendapat penjelasan, bahwa pembangunan offshore, lebih murah dibandingkan dengan Onshore. Penjelasan yang disampaikan ini, kata dia, harus diimbangi oleh pemerintah Maluku, dengan membentuk tim guna mengkaji dan menghitung validasi manfaaat ekonomis yang bisa didapat oleh masyarakat Maluku. Hal ini harus segera dilakukan, agar perjuangan Maluku dilandasi dengan data yang akurat.

Apabila dalam perhitungan tersebut ternyata onshore selisih keuntungannya lebih besar dari offshore, maka seluruh masyarakat Maluku harus bersatu mendorong Presiden untuk memutuskan pengelolaan Blok Masela di darat. Tulalesy mengusulkan, agar Gubernur Maluku dapat menggunakan beberapa akademisi untuk menghitung keuntungan secara ekonomis yang didapat masyarakat Maluku, khususnya yang berada diwilayah Maluku Barat Daya (MBD) maupun Maluku tenggara Barat (MTB).

“Saya pikir Gubernur Maluku harus secepatnya membentuk tim untuk menghitung nilai ekonomis yang didapat masyarakat, apabila pengelolaan di darat. Hasil kajian ini akan mengimbangi kajian yang dilakukan oleh pihak konsultan independent,”tegasnya.

Sedangkan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Barat Daya , Prof.M.K.J Norimarna, MSc. PhD di tempat terpisah mengatakan, Gubernur Maluku, Said Assagaff seharusnya memposisikan diri berada bersama-sama dalam barisan rakyat, untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi Maluku. “Gubernur harus berada bersama masyarakat, karena dipilih oleh rakyat,” ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Kasus Menghilangnya dr Rica, Mabes Polri Kirim Tim ke Yogya

Polisi masih kesulitan mengorek keterangan dari dokter Rica Tri Handayani yang sempat menghilang bersama anaknya.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Paket RUU Pemilu Sudah Masuk Prolegnas 2016

Paket RUU Pemilu sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2016.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Kementerian PPPA Siap Terbitkan Perppu Kebiri

Pekan depan, Kementerian PPPA akan menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung untuk membicarakan draf finalisasi Perppu Kebiri.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Fadli Zon: Fahri Tak Bisa Didesak Mundur

Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah didesak untuk mundur dari jabatannya.

NASIONAL | 12 Januari 2016

KPK Banding Putusan SDA

KPK berencana mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Suryadharma Ali.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Rombak Kabinet, Jokowi Tak ‎Bisa Hindari Politik Akomodatif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan dua faktor pendekatan strategi dalam dalam melakukan perombakan kabinet jilid II.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Demokrat Dukung Regulasi Pemilu 2019 Disiapkan Sejak Dini

Regulasi pelaksanaan Pemilu 2019 harus disiapkan sejak dini. Dengan begitu, kualitas demokrasi Indonesia menjadi semakin matang.

NASIONAL | 12 Januari 2016

LIPI Dorong Desain Pilkada Serentak Nasional dan Daerah

LIPI mendorong desain pilkada serentak yang dipisahkan antara pilkada serentak nasional dan pilkada serentak daerah atau lokal dalam revisi paket UU Pemilu.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Jaksa Senior di Kejati NTT Dijemput Paksa

DRL merupakan oknum jaksa pada Kejati NTT, yang menjadi otak dari penjualan aset negara seperti gedung Sagaret

NASIONAL | 12 Januari 2016

Survei: Presiden Joko Widodo‎ Perlu Rombak Kabinet

Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia merilis hasil survei terkait apakah Presiden Joko Widodo perlu merombak kabinet.

NASIONAL | 12 Januari 2016


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS