Pergantian Pimpinan dan AKD di DPR Hak Partai Politik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pergantian Pimpinan dan AKD di DPR Hak Partai Politik

Selasa, 12 Januari 2016 | 12:59 WIB
Oleh : Hotman Siregar / PCN

Jakarta- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, proses pergantian pimpinan, alat kelengkapan dewan (AKD) dan lainnya merupakan wewenang partai politik (parpol). Bila parpol menginginkan pergantian kadernya di DPR tidak ada masalah.

"Masalah pimpinan, anggota AKD, dan lainnya adalah prerogratif partai. Sehingga siapa yang dorong-dorong untuk mundur tidak bisa dilaksanakan kecuali partai sendiri," kata Agus Hermanto di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (12/1).

Politisi Partai Demokrat itu menejelaskan, partai politik sudah tahu mekanisme pergantian pimpinan maupun AKD. Mekanisme pergantian itu juga sudah jelas termaktub dalam UU MD3.

"Tentu prosesnya dimulai dan barangkali apa yang disampaikan di partainya. Partai sudah tahu mekanisme di MD3,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah didesak untuk mundur dari jabatannya. Kemarin malam Fahri Hamzah telah diperiksa Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terkait sejumlah masalah yang membelitnya.

Awalnya, Fahri diminta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR seperti yang disuarakan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. Namun, Fahri menegaskan tidak akan mundur.

Menurut Fahri, jabatan Wakil Ketua DPR bukan sepenuhnya dari partai namun berdasarkan pemilihan di paripurna. Dia juga mempertanyakan kapasitas BPDO yang memeriksa dirinya.

"BPDO itu kan kalau ada yang melanggar disiplin organisasi. Posisi saya itu tidak ditentukan AD/ART PKS. Tapi, konstituen dan UU MD3," ujar Fahri.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Aksi Demo, Warga Maluku Inginkan Pengelolaan Blok Masela 50%

Demonstran mendesak pemerintah daerah ikut berjuang bersama rakyat agar pengelolaan blok Masela.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Kasus Menghilangnya dr Rica, Mabes Polri Kirim Tim ke Yogya

Polisi masih kesulitan mengorek keterangan dari dokter Rica Tri Handayani yang sempat menghilang bersama anaknya.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Paket RUU Pemilu Sudah Masuk Prolegnas 2016

Paket RUU Pemilu sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2016.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Kementerian PPPA Siap Terbitkan Perppu Kebiri

Pekan depan, Kementerian PPPA akan menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung untuk membicarakan draf finalisasi Perppu Kebiri.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Fadli Zon: Fahri Tak Bisa Didesak Mundur

Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah didesak untuk mundur dari jabatannya.

NASIONAL | 12 Januari 2016

KPK Banding Putusan SDA

KPK berencana mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Suryadharma Ali.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Rombak Kabinet, Jokowi Tak ‎Bisa Hindari Politik Akomodatif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan dua faktor pendekatan strategi dalam dalam melakukan perombakan kabinet jilid II.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Demokrat Dukung Regulasi Pemilu 2019 Disiapkan Sejak Dini

Regulasi pelaksanaan Pemilu 2019 harus disiapkan sejak dini. Dengan begitu, kualitas demokrasi Indonesia menjadi semakin matang.

NASIONAL | 12 Januari 2016

LIPI Dorong Desain Pilkada Serentak Nasional dan Daerah

LIPI mendorong desain pilkada serentak yang dipisahkan antara pilkada serentak nasional dan pilkada serentak daerah atau lokal dalam revisi paket UU Pemilu.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Jaksa Senior di Kejati NTT Dijemput Paksa

DRL merupakan oknum jaksa pada Kejati NTT, yang menjadi otak dari penjualan aset negara seperti gedung Sagaret

NASIONAL | 12 Januari 2016


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS