Anggota DPD Dukung Pengaktifan Kembali GBHN
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota DPD Dukung Pengaktifan Kembali GBHN

Selasa, 12 Januari 2016 | 13:22 WIB
Oleh : Hotman Siregar / PCN

Jakarta- Senator asal Lampung Anang Prihantoro mendukung diaktifkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana yang diusulkan PDI-Perjuangan dalam Rekernas di Jakarta yang berakhir hari ini.

"GBHN itu untuk kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan. Kita harus memiliki itu (GBHN)," ujar Anang Prihantorodi kompleks parlemen Senayan, Jakarta,Seasa (12/1).

Anggota Komite II DPD itu berharap, GBHN yang yang akan diaktifkan tersebut adalah GBHN yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Tentunya, kata dia, tidak serta merta mengadopsi GBHN terdahulu dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

"GBHN baru itu tidak boleh lari dari negara kepulauan. Itu harus di-break down dulu agar sesuai rencana masa depan bangsa ini. Jadi, pembangunan harus terarah. Pembangunan di daerah harus sinkron dengan yang dicanangkan pusat," ujarnya.

GBHN versi baru itu, dicontohkan Anang, harus sesuai juga dengan semangat negara maritim. Selain itu, kedaulatan pangan dan kearifan lokal harus ditonjolkan agar daerah semakin berkembang.

"GBHN baru nanti semakin ke bawah semakin detail. Ini sangat penting untuk kesinambungan pembangunan bangsa ini," katanya.

Pengaktifan kembali GBHN, dikatakan Anang, memang harus mengandemen UUD 1945. Amandemen itu bisa dilakukan dengan terbatas untuk menghindari penumpang-penumpang gelap yang bisa membahayakan kepentingan negara.

Anang mengapresiasi rencana PDIP menghidupkan GBHN itu. Hal itu, kata dia, harus didukung semua pihak karena PDIP telah berpikir lebih jauh akan masa depan bangsa ini.

"Haluan negara bukan hanya membahas pembangunan Indonesia di bidang ekonomi 50 hingga 100 tahun ke depan. Tapi, bagaimana unsur kebangsaan, NKRI, otonomi daerah, dan seluruh aspek bernegara memiliki haluan hingga ratusan tahun ke depan," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Klasifikasi SIM C, Mabes Polri: Itu Baru Wacana

"Sampai saat ini masih dibahas secara internal, jadi wacana SIM C, C1, C2 itu masih jauh sekali," kata Irjen Anton Charliyan

NASIONAL | 12 Januari 2016

Risma: Haluan Negara Bukan Berarti GBHN Era Orde Baru

Tanpa Haluan, Risma mengatakan bahwa program pembangunan akan terputus-putus

NASIONAL | 12 Januari 2016

Pilkada Kabupaten Asmat Diduga Banyak Pemilih Fiktif

Salah satu bukti kecurangan yang dibawa ke MK yakni DPT yang diduga fiktif, terdapat 6.769 nama yang tanggal lahirnya sama yakni 7 Januari dan 1 Juli.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Demokrat Dukung Perlunya Haluan Pembangunan

Haluan itu penting memastikan arah tujuan bersama yang hendak dicapai bisa fokus dan terarah tahap demi tahap, tangga demi tangga.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Pergantian Pimpinan dan AKD di DPR Hak Partai Politik

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, proses pergantian pimpinan, alat kelengkapan dewan (AKD) dan lainnya merupakan wewenang partai politik (parpol).

NASIONAL | 12 Januari 2016

Aksi Demo, Warga Maluku Inginkan Pengelolaan Blok Masela 50%

Demonstran mendesak pemerintah daerah ikut berjuang bersama rakyat agar pengelolaan blok Masela.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Kasus Menghilangnya dr Rica, Mabes Polri Kirim Tim ke Yogya

Polisi masih kesulitan mengorek keterangan dari dokter Rica Tri Handayani yang sempat menghilang bersama anaknya.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Paket RUU Pemilu Sudah Masuk Prolegnas 2016

Paket RUU Pemilu sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2016.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Kementerian PPPA Siap Terbitkan Perppu Kebiri

Pekan depan, Kementerian PPPA akan menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung untuk membicarakan draf finalisasi Perppu Kebiri.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Fadli Zon: Fahri Tak Bisa Didesak Mundur

Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah didesak untuk mundur dari jabatannya.

NASIONAL | 12 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS