Kasus Korupsi DPRD Nagekeo, TPDI Tagih Janji Kajari Ngada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Korupsi DPRD Nagekeo, TPDI Tagih Janji Kajari Ngada

Selasa, 16 Februari 2016 | 14:18 WIB
Oleh : Yoseph A Kelen / LES


Kupang- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Meridian Dewanta Dado, menagih janji Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngada Raharjo Budi Kistanto bahwa akan segera menetapkan tersangka korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT.

“Kami minta Kajari Ngada segera rampungkan proses hukum kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo, dan pastikan siapa tersangkanya,” tegas Meridian kepada SP di Kupang, Selasa (16/2).

Ia mempertanyakan komitmen Raharjo Budi Kistanto, yang sudah awal menjabat menyatakan akan menuntaskan kasus ini, namun sampai sekarang tak kunjung ada kejelasan.

Sebagaimana diberitakan, kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo yang merugikan negara sekitar Rp 10 miliar, diduga melibatkan Bupati Nagakeo Elias Jo.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Mangihut Sinaga, sudah pernah memerintahkan Kajari Ngada Raharjo Budi Christanto, untuk segera memberi status tersangka kepada Bupati Elias Jo dan wakilnya.

Namun, hingga saat ini kasus yang meresahkan masyarakat itu, tak kunjung ada kejelasan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Dalam sengketa perdata kasus ini antara pemilik tanah yang tanahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo yaitu Remi Konradus sebagai penggugat, melawan Efraim Fao sebagai tergugat I dan Pemkab Nagekeo sebagai tergugat II, maka proses hukum sampai di tingkat Mahkamah Agung (MA) dimenangkan oleh Remi Konradus.

Sebagaimana dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 659/PK/Pdt/2013 tanggal 2 Juni 2014 yang intinya memerintahkan kepada tergugat I (Efraim Fao) dan tergugat II (Pemkab Nagekeo) untuk membongkar bangunan gedung DPRD Nagekeo dan menyerahkan tanahnya kepada Remi Konradus dalam keadaan kosong.

Dengan putusan PK MA tersebut maka baik Efraim Fao maupun Pemkab Nagekeo tidak punya pilihan lain selain harus berjiwa besar dan secara sukarela untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Remi Konradus tanpa sarat apapun.

Untuk itu, kasus ini juga harus diproses secara pidana untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan keuangan negara.

“Karenanya TPDI NTT akan mengawal secara ketat agar kasus ini diproses tuntas. Dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Nagekeo harus bisa diungkap, karena sudah jelas merugikan uang negara,” tegas Meridian.

Menurutnya, salah satu aspek yang harus dikawal pihak Kejari Ngada tidak sampai melokalisasi penyidikan kasus hanya kepada proses pembangunan gedung DPRD Nagekeo, tapi memproses keterlibatan para pejabat di Nagekeo, termasuk Bupati Elias Jo dan wakilnya Paulinus Nua Veto.

“Kedua pejabat ini mengetahui semua proses pembangunan gedung DPRD itu, bahkan ikut memutuskan proyek itu, sehingga harus bertanggungjawab demi tegaknya hukum di negeri ini,” kata Meridian.

Ia juga meminta Jaksa Agung dapat mencermati hal ini dan segera memerintahkan Kejari Ngada memprioritaskan perkara ini dapat diproses sampai ke pengadilan.

Tidak ada alasan hukum apapun bagi pihak Kejaksaan Negeri Ngada untuk menunda-menunda proses penyidikan dan menetapkan para tersangkanya,” katanya.

Kajari Ngada Raharjo Budi Kistanto, yang dihubungi secara terpisah, mengatakan, terkait kasus ini, pihaknya masih menunggu proses penghitungan total kerugian negara yang sedang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTT.

“Kasus itu menjadi prioritas untuk tahun 2016. Kita berharap proses penghitungan kerugian negara cepat selesai, kami akan melanjutkan proses hukumnya,” kata Raharjo.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi Sempatkan Naik Perahu untuk Sapa Warga di Seberang Sungai

Jokowi menyempatkan diri menaiki perahu rakyat untuk menyeberangi sungai demi menyapa warga secara langsung yang ada di seberang sungai.

NASIONAL | 23 September 2021

Menag Rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan

Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemag) di bawah kepemimpinan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudikti Siapkan Mobil PJJ Kampus Merdeka dan Vaksinasi untuk Mahasiswa Daerah 3T

Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek menyiapkan Mobil Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kampus Merdeka dan Mobil Vaksinasi.

NASIONAL | 23 September 2021

1.296 Satuan Pendidikan Jadi Klaster Covid-19

Sebanyak 1.296 satuan pendidikan menjadi klaster Covid-19. Jumlah ini relatif kecil atau hanya 2,8% dari total 46.580 satuan pendidikan yang menggelar PTM.

NASIONAL | 23 September 2021

Manggarai Raya Bertekad Bebaskan ODGJ dari Pasung

Tiga kabupaten di Manggarai Raya bertekad membebaskan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari pasung.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Akan Dalami Peran Bos Bank Panin Mu'min Ali di Perkara Suap Pajak

KPK pastikan akan mendalami setiap fakta baru yang muncul dalam persidangan perkara dugaan suap dengan terdakwa dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno.

NASIONAL | 23 September 2021

Kunker ke Cilacap, Presiden Jokowi Tanam Mangrove hingga Lepas Tukik

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk menanam mangrove, meninjau vaksinasi, dan melepas tukik.

NASIONAL | 23 September 2021

Peran Guru Semakin Besar Bentuk Karakter Bangsa di Era Digitalisasi

Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi, peran guru semakin besar dalam menjaga dan membentuk karakter bangsa.

NASIONAL | 23 September 2021

Irjen Pol Napoleon Bonaparte Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek: Baru 42% Sekolah di PPKM Level 1-3 Gelar PTM Terbatas

SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa Covid-19 menetapkan satuan pendidikan menyediakan pilihan layanan PTM terbatas dengan prokes.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Joe Biden


# Piala Sudirman



TERKINI
Teten: UMKM Harus Terus Bergerak di Tengah Pandemi Covid-19

Teten: UMKM Harus Terus Bergerak di Tengah Pandemi Covid-19

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings