Chairul Huda: Revisi UU KPK Perlu untuk Perkuat Lembaga Itu
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Chairul Huda: Revisi UU KPK Perlu untuk Perkuat Lembaga Itu

Rabu, 17 Februari 2016 | 14:32 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta - Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menyatakan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan demi penyempurnaan dan penguatan lembaga antirasuah tersebut.

Pasalnya, UU KPK ini dibuat di masa euforia reformasi setelah terkungkung selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru (Orba). Namun, dalam perjalanannya telah terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum KPK.

Di samping itu juga, KPK telah beberapa kali kalah di praperadilan dalam penetapan tersangka. Bercermin dari hal itu, maka sebaiknya revisi dilakukan pada beberapa hal untuk memperkuat KPK.

“Misalnya, KPK tidak bisa menerbitkan SP3, tetapi karena sudah pernah kalah di praperadilan dan ini fakta hukum, maka revisinya bisa menambahkan bahwa KPK tidak berwenang menetapkan SP3, kecuali atas perintah pengadilan,” kata peraih gelar doktor dari Universitas Indonesia ini.

Hal lain yang perlu direvisi adalah keberadaan penyidik KPK. Ada pro-kontra agar KPK memiliki penyidik sendiri atau disediakan oleh Polri.

“Soal penyidik ini juga menjadi masalah. Dalam kasus Hadi Poernomo, KPK kalah karena keabsahan penyidik yang tidak lagi punya kewenangan sebagai peyidik. Ini kan bisa direvisi, diberikan kewenangan mengangkat penyidik independen,” kata Chairul Huda.

Kalau memang tetap pengangkatan penyidik ada di Polri dan Kejaksaan, maka harus lebih ditegaskan lagi, jangan seperti yang sekarang terjadi.

Soal penyadapan, kata dia, hal ini perlu masuk dalam revisi UU KPK. Penyadapan tidak diatur dalam UU manapun, termasuk KUHP.

“Sementara dalam UU KPK soal penyadapan ini juga tidak diatur, sehingga mudah disalahgunakan,” katanya.

Kalau pun KPK beralasan bahwa penyadapan itu sudah masuk dalam standar operasional prosedur atau SOP, maka hal itu pun tidak bisa jadi alasan karena tidak punya kekuatan hukum mengikat.

“Karena itu, masalah penyadapan ini perlu diangkat ke UU sehingga ada kontrol publik jika penyadapan yang dilakukan KPK menyimpang dari SOP,” katanya.

Chairul Huda juga menyampaikan bahwa salah satu perumus UU KPK dahulu adalah Prof Romli Atmasasmita.

“Prof Romli belakangan sering berseberangan (dengan KPK), karena dia mungkin berpikir, ini mobil bagus yang saya bikin kok malah ditabrak-tabrakin oleh Bambang Widjojanto dan Abraham Samad,” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis juga setuju terhadap wacana revisi UU KPK, khususnya mengenai dibentuknya badan atau dewan pengawas.

Posisi dewan pengawas itu, kata dia, bisa di luar dan bisa di dalam KPK sendiri. Dan yang terpenting dewan pengawas ini dibentuk untuk menghindari tirani demokrasi dan karena itu kita membuat kekuasaan terbagi-bagi.

“Kalau ditanya Dewan Pengawas apakah berada di luar atau di dalam KPK, saya lebih setuju berada di dalam KPK, semacam pengawas internal, melekat di dalam KPK,” kata alumni Universitas Hasanuddin ini.

Margarito malah berpikir, melihat situasi yang berkembang saat ini, dewan atau lembaga pengawas tidak hanya ada di KPK, tetapi di dua lembaga penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

“Semua organisasi di dunia ini ada pengawasnya. Jadi kita buat dalam skala yang lebih besar lagi yakni membentuk Dewan Pengawas Penyidik untuk mengawasi tiga lembaga yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya.

Tiga lembaga penegak hukum ini, kata tidak tidak ada yang mengawasi soal prosedur penyelidikan dan penyidikan. “Ini perlu dipikirkan,” kata Margarito.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kemdikbudristek dan Danone Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik

Percepatan program pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia harus segera terealisasikan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, AHY Bahas Penanganan Covid-19 dan Perbatasan

AHY bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

EnglishScore Bantu Mahasiswa Buktikan Kemahiran Bahasa Inggrisnya

British Council meluncurkan aplikasi BritishScore untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk tetap dapat lulus, dan membuktikan kemahiran Bahasa Inggris mereka.

NASIONAL | 22 September 2021

Herman Herry: Kapolri Telah Membuat Perubahan di Korlantas

Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala BNPT Resmikan Warung NKRI di Cikarang Timur

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

NASIONAL | 22 September 2021

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek dari Dana Hibah BNPB

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dari dana hibah BNPB.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Luncurkan Program “Ayo Kursus” untuk Masyarakat Usia Belajar

Program Ayo Kursus menyasar 24.000 orang yang tidak bersekolah dengan umur di bawah 25 tahun.

NASIONAL | 22 September 2021

Gempa Bumi 5,2 M Guncang Maluku Utara

Gempa bumi magnitudo (M) 5,2 melanda wilayah Provinsi Maluku Utara pada Rabu (22/9/2021) malam sekitar pukul 19:03:31 WIB.

NASIONAL | 22 September 2021

Korupsi Dana Hibah Masjid Sriwijaya, Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin kembali dijerat. Kali ini, Alex ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya.

NASIONAL | 22 September 2021

Alex Noerdin Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Kemhan Lithuania Anjurkan Ponsel Xiaomi dan Huawei Dibuang Saja

Kemhan Lithuania Anjurkan Ponsel Xiaomi dan Huawei Dibuang Saja

DIGITAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings