Ini Pandangan Yusril soal Wacana Pembubaran DPD
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Pandangan Yusril soal Wacana Pembubaran DPD

Rabu, 17 Februari 2016 | 15:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAH

Jakarta - Pandangan berbeda disampaikan pakar Hukum Tata Negara (HTN), Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan pembubaran DPD. Namun, dia mendukung evaluasi kewenangan DPD.

“Tidak usah dibubarkan. Hanya amandemen saja konstitusi. Perlu ditambah peran tertentu kepada DPD,” kata Yusril, Rabu (17/2).

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menjelaskan, dirinya turut andil dalam pembentukan DPD saat amandemen UUD 1945 pada 1999. “DPD itu sebenarnya dibentuk untuk mengimbangi ketimpangan penduduk Jawa dan luar Jawa di parlemen. Anggota DPR kan mayoritas mewakili Jawa. Pasti perwakilan Jawa dan luar Jawa tidak imbang. Karena itu dulu saya usul tiga orang dipilih dari provinsi. Tidak perlu hitung jumlah penduduk sedikit dan banyak,” jelasnya.

Dia menyatakan bahwa kewenangan DPD saat ini memang kurang jelas. “DPD ikut bahas UU, tapi ditempatkan satu fraksi. Mestinya sama-sama dalam satu rapat gabungan. Bergantian memimpin rapat itu. Ini yang belum pernah terjadi,” ujarnya.

Pada bagian lain, dia justru mengusulkan ditambahnya keanggotaan MPR. “MPR kan terdiri dari DPR dan DPD. Ditambah saja dengan utusan daerah dan golongan,” katanya.

Dengan begitu, menurutnya, seluruh kelompok di NKRI menjadi terwakili di MPR. “Dalam pemilu ada kelompok dalam masyarakat yang tak terwakili seperti suku Dayak Kaharingan, suku Dani di Papua. Terhadap kelompok seperti ini harus ada utusan dari mereka. Sehingga, MPR betul-betul penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang tidak dianggap,” tegasnya.

“Saya studi tentang Pakistan, itu negara republik Islam. Tetapi, di sana ada kelompok minoritas misalnya orang Yahudi, Hindu dan Ahmadiyah. Lalu ada suku-suku minoritas. Mereka itu dilantik sebagai senator. Karena itu di Indonesia harus ada utusan golongan.”

Kembali ke wacana pembubaran DPD, pengamat HTN dari Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Margarito Kamis menyatakan, kurang maksimalnya peranan DPD disebabkan desain konstitusi. “Bukan perilaku anggotanya. Tapi karena salah urus, salah desain dalam konstitusi,” katanya.

“Harus diberi kemungkinan DPD mengambil keputusan. Kalau sekarang hanya kasih pertimbangan, ketika sudah disampaikan selesai.”

Menurutnya, wacana pembubaran DPD seperti diusulkan PKB merupakan hal normal. Hanya saja, dia menyatakan, pembubaran tanpa alternatif akan membuat kacau sistem perwakilan di parlemen. “Tidak masuk akal kalau hanya bicara dibubarkan. Kami di Maluku misalnya, hanya dapat tiga orang perwakilan di DPR, bagaimana bisa bertarung denga Jawa Barat. Bagaimana bicara keadilan politik. Dengan adanya DPD, kami masih punya cukup wakil yang sama dengan mereka di pulau Jawa,” ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PDIP Tak Beri Ampun Kader yang Menyimpang

“Sanksi pemecatan seketika dan tidak akan diberikan bantuan hukum akan diberikan kepada kader yang menyimpang dari aturan,” demikian Giyanto.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Chairul Huda: Revisi UU KPK Perlu untuk Perkuat Lembaga Itu

Hal lain yang perlu direvisi adalah keberadaan penyidik KPK. Ada pro-kontra agar KPK memiliki penyidik sendiri atau disediakan oleh Polri.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Kerusakan Hutan Penyebab Utama Bencana Banjir di Jambi

Sedimentasi menyebabkan daya tampung sungai semakin berkurang, sehingga sungai sering meluap dan menyebabkan banjir,” kata Rudy.

NASIONAL | 17 Februari 2016

PSMTI Gelar Diskusi Cap Go Meh-an: Cinta Menembus Batas

Diskusi bertujuan menghayati kembali makna kasih dan cinta kepada sesama tanpa batas atau sekat agama, kepercayaan, suku, etnis dll.

NASIONAL | 16 Februari 2016

Kasus Korupsi DPRD Nagekeo, TPDI Tagih Janji Kajari Ngada

Kami minta Kajari Ngada segera rampungkan proses hukum kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo, dan pastikan siapa tersangkanya.

NASIONAL | 16 Februari 2016

Wali Kota dan Bupati Tak Berwenang Lagi Berhentikan Kadis Dukcapil

Wali kota dan bupati tak bisa lagi sesukanya mengganti kadisdukcapil secara menadak untuk menghindari kekacauan data kependudukan.

NASIONAL | 16 Februari 2016

Kepala Daerah yang Baru Dilantik Tak Boleh Mutasi Pejabat dalam 6 Bulan Setelah Dilantik

“Para bupati dan wakilnya harus selalu rukun dan damai, akur dan kompak menjalankan tugas, sehingga visi dan misinya bisa diwujudkan dengan baik,” kata Longki.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Pesta Rakyat Meriahkan Pelantikan 17 Bupati/Wali Kota di Jateng

Ratusan warga Kota Semarang dan sekitarnya bersama 20.000 tamu undangan memeriahkan pesta rakyat usai pelantikan 17 pasang bupati/wali kota dan wakilnya.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Saksi Sebut Sumber Api dari Luar Kebun LIH

"PT LIH tidak ada hubungannya dengan kabut asap tersebut. Kami justru dirugikan karena lahan sekitar 200 hektare yang sudah tertanam dua tahun habis terbakar."

NASIONAL | 17 Februari 2016

Jokowi Bangga Keberanian Rakyat Indonesia Melawan Terorisme

Presiden Jokowi mengaku bangga atas ketahanan dan keberanian rakyat Indonesia menghadapi aksi teror yang terjadi di Jakarta, pada 14 Januari lalu.

NASIONAL | 17 Februari 2016


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS