Serapan Anggaran Daerah Perlu Dioptimalkan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Serapan Anggaran Daerah Perlu Dioptimalkan

Rabu, 17 Februari 2016 | 17:10 WIB
Oleh : WBP

Bandung- Kepala daerah diminta agar mengoptimalkan serapan anggaran untuk membangun wilayahnya sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

"Kepala daerah adalah ujung tombak penyerapan anggaran untuk membangun infrastruktur yang pada akhirnya wilayahnya lebih maju," kata Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno kepada pers usai menghadiri Pelantikan Bupati dan Walikota Serta Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jabar 2015 Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (17/2).

Dia mengatakan, terlambatnya serapan anggaran tahun lalu karena APBN-P baru disahkan pada Februari, serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) terlambat disusun. Hal ini diperburuk dengan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga sehingga anggaran juga terlambat. "Namun pada tahun ini tidak ada perubahan APBN-P, DIPA, dan nomenklatur kementerian/lembaga sehingga tak ada alasan bagi kepala daerah tidak menyerap anggaran secepat-cepatnya," kata dia.

Dikatakan, kepala daerah harus mengutamakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. "Kata kunci adalah penyerapan anggaran harus dilakukan secepatnya dan komandannya adalah para kepala daerah," katanya.

Terkait banyaknya kepala daerah tersangkut kasus hukum oleh KPK, Eddy mengakui tahun ini banyak kepala daerah baru yang belum memiliki pengalaman menyerap anggaran. Untuk itu, dia menyarankan agar kepala daerah minta pendampingan dari KPK untuk melancarkan tugas terutama dalam penyerapan anggaran. "KPK yang diminta asistensi agar mau mendampingi dan tidak menghambat anggaran asalkan sesuai peraturan berlaku," kata Eddy.

Kepada kepala daerah yang terpilih dan dilantik, Eddy mengingatkan agar mereka memenuhi janji-janji saat kampanye serta menganyomi seluruh warga sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko PMK Tak Ingin Anak Sekolah Lewati "Jembatan Indiana Jones"

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sedang terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Draf Revisi UU Pilkada Segera Diserahkan ke Presiden Jokowi

Pemerintah berencana melakukan harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Kamis (18/2).

NASIONAL | 17 Februari 2016

MURI Catat Gus Ipin, Wabup Termuda Indonesia

Penghargaan ini bukan prestasi, tapi malah pelecut dan semangat untuk bekerja yang sesungguhnya ke depan.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Laporan Romli, Bareskrim Gagal Periksa Tiga Terlapor

Romli merasa terhina karena pernyataan ketiga terlapor di sejumlah media massa telah mencemarkan namanya.

NASIONAL | 17 Februari 2016

UU Anti Perkawinan Sejenis Akan Mulai Diinisiasi

Fraksi PKB di DPR RI akan mendorong lahirnya undang-undang anti perkawinan sejenis.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Ini Pandangan Yusril soal Wacana Pembubaran DPD

Namun, dia mendukung evaluasi kewenangan DPD.

NASIONAL | 17 Februari 2016

PDIP Tak Beri Ampun Kader yang Menyimpang

“Sanksi pemecatan seketika dan tidak akan diberikan bantuan hukum akan diberikan kepada kader yang menyimpang dari aturan,” demikian Giyanto.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Chairul Huda: Revisi UU KPK Perlu untuk Perkuat Lembaga Itu

Hal lain yang perlu direvisi adalah keberadaan penyidik KPK. Ada pro-kontra agar KPK memiliki penyidik sendiri atau disediakan oleh Polri.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Kerusakan Hutan Penyebab Utama Bencana Banjir di Jambi

Sedimentasi menyebabkan daya tampung sungai semakin berkurang, sehingga sungai sering meluap dan menyebabkan banjir,” kata Rudy.

NASIONAL | 17 Februari 2016

PSMTI Gelar Diskusi Cap Go Meh-an: Cinta Menembus Batas

Diskusi bertujuan menghayati kembali makna kasih dan cinta kepada sesama tanpa batas atau sekat agama, kepercayaan, suku, etnis dll.

NASIONAL | 16 Februari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS