Damayanti Danai Sosialisasi Empat Pilar di Kendal
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Damayanti Danai Sosialisasi Empat Pilar di Kendal

Rabu, 17 Februari 2016 | 17:43 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta- Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti diketahui pernah mendanai kegiatan sosialisasi empat pilar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada akhir November 2015. Hal itu diungkapkan Bupati Kendal periode 2010-2015, Widya Kandi Susanti usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Damayanti sebagai tersangka, Rabu (17/2).

Dalam pemeriksaan ini, Widya mengaku dicecar penyidik mengenai perkenalannya dengan Damayanti. Widya mengaku hanya mengenal Damayanti saat sosialisasi empat pilar di Kendal pada 29 November 2015 atau setelah Damayanti menjabat sebagai anggota dewan. "Ditanya kenalnya (sama Damayanti) dimana, kapan, kronologisnya gimana. Kenalnya waktu itu saja ada sosialisasi," kata Widya usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2).

Widya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi tersebut terbilang cukup mendadak. Widya menyebut sosialisasi yang diselenggarakan PDIP itu didanai oleh Damayanti. "Mbak Damayanti kan mendadak waktu itu ya. (Dananya) Dari mbak Yanti (Damayanti)," ungkapnya.

Setelah kegiatan tersebut, Widya menyatakan tak pernah lagi berkomunikasi dengan Damayanti. Untuk itu, Widya mengklaim tak tahu menahu mengenai kasus yang menjerat koleganya di PDIP tersebut. "Enggak ada (aliran uang). Tadi ditanya saja karena pernah sosialisasi di Kendal," katanya.

Diduga, dana yang digunakan Damayanti untuk menggelar sosialisasi empat pilar tersebut berasal dari kantong Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Dugaan tersebut menguat lantaran pengacara Abdul Khoir, Haeruddin Massaro menyebut kliennya pertama kali bertemu dengan Damayanti pada September 2015. Dikatakan Haeruddin, dalam pertemuan itu, Damayanti dan Abdul Khoir sudah membahas mengenai proyek infrastruktur.

Selain Widya, pada hari yang sama, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa pasangan Widya saat maju dalam Pilkada Kendal 2015, Mohammad Hilmi. Diketahui, pasangan Widya-Hilmi kalah dalam Pilkada 2015 dari pasangan Mirna Annisa-Masrur Masykur.

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/1), KPK mengamankan Damayanti bersama lima orang lainnya. Selain itu, Tim Satgas KPK juga menyita uang sebesar SGD 99.000 yang diduga merupakan bagian dari janji suap sebesar 404.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 3,9 miliar yang diberikan Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir jika Damayanti mengamankan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Maluku, yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.

Damayanti bersama dua rekannya, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap.
Atas tindak pidana yang dilakukannya, ketiganya dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 33 UU Tipikor.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Baru 26 Tahun, Kepala Daerah Tanjung Balai Termuda di Indonesia

Bayangkan saja, di usia 26 tahun sudah menjabat sebagai wali kota.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Serapan Anggaran Daerah Perlu Dioptimalkan

Sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Menko PMK Tak Ingin Anak Sekolah Lewati "Jembatan Indiana Jones"

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sedang terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Draf Revisi UU Pilkada Segera Diserahkan ke Presiden Jokowi

Pemerintah berencana melakukan harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Kamis (18/2).

NASIONAL | 17 Februari 2016

MURI Catat Gus Ipin, Wabup Termuda Indonesia

Penghargaan ini bukan prestasi, tapi malah pelecut dan semangat untuk bekerja yang sesungguhnya ke depan.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Laporan Romli, Bareskrim Gagal Periksa Tiga Terlapor

Romli merasa terhina karena pernyataan ketiga terlapor di sejumlah media massa telah mencemarkan namanya.

NASIONAL | 17 Februari 2016

UU Anti Perkawinan Sejenis Akan Mulai Diinisiasi

Fraksi PKB di DPR RI akan mendorong lahirnya undang-undang anti perkawinan sejenis.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Ini Pandangan Yusril soal Wacana Pembubaran DPD

Namun, dia mendukung evaluasi kewenangan DPD.

NASIONAL | 17 Februari 2016

PDIP Tak Beri Ampun Kader yang Menyimpang

“Sanksi pemecatan seketika dan tidak akan diberikan bantuan hukum akan diberikan kepada kader yang menyimpang dari aturan,” demikian Giyanto.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Chairul Huda: Revisi UU KPK Perlu untuk Perkuat Lembaga Itu

Hal lain yang perlu direvisi adalah keberadaan penyidik KPK. Ada pro-kontra agar KPK memiliki penyidik sendiri atau disediakan oleh Polri.

NASIONAL | 17 Februari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS