KPI Larang Televisi Tampilkan Pria Berperilaku Wanita
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KPI Larang Televisi Tampilkan Pria Berperilaku Wanita

Rabu, 24 Februari 2016 | 12:23 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran, khususnya televisi, menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita dalam tayangannya. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh direktur utama lembaga penyiaran, Selasa (23/2).

Surat edaran tersebut dikeluarkan setelah KPI memantau dan menerima pengaduan masyarakat tentang program siaran yang masih menampilkan pria berperilaku dan berpakaian seperti wanita. KPI menyebutkan secara terperinci tayangan yang tidak diperbolehkan, yakni pria sebagai pembawa acara (host), talent,maupun pengisi acara lainnya--pemeran utama dan pendukung--dengan tujuh tampilan.

Ketujuh tampilan itu adalah pertama,gaya berpakaian kewanitaan. Kedua, riasan (make up) kewanitaan. Ketiga,bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya.

Keempat, gaya bicara kewanitaaan. Kelima, menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan. Keenam, menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita. Ketujuh, menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakaan kalangan pria-kewanitaan.

Menurut KPI, hal tersebut tak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungan anak-anak dan remaja. Siaran dengan muatan tersebut dinilai dapat mendorong anak untuk belajar dan membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut telah diatur dalam Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 pada Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Demikian juga dalam Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 4 yang mengatur tentang lembaga penyiaran yang diarahkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua KPI, Judhariksawan, juga disebutkan KPI akan melakukan pemantauan intensif kepada seluruh lembaga penyiaran. KPI akan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang terbukti masih menyiarkan hal-hal tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wawan Intervensi Lelang Proyek Normalisasi Pantai Karangantu Rp 4,8 Miliar

Wawan menjanjikan terdakwa Iing Suwargi berupa komitmen fee pemenangan lelang sebesar 5 persen.

NASIONAL | 24 Februari 2016

Ketua BPK Tantang Pemprov Sulut Tata Keuangan Daerah

Kalau harapan itu bisa diwujudkan, Pemprov Sulut bisa menjadi daerah percontohan dalam pengeloloaan keuangan daerah.

NASIONAL | 23 Februari 2016

Banjir Lahar Dingin Gunung Kelud Hancurkan Warung dan Tanaman Warga

Tidak ada korban jiwa, namun kejadian alam itu jadi tontonan ratusan pekerja penambang pasir.

NASIONAL | 24 Februari 2016

Rp 9 Miliar untuk Tata KSPN di Bali

Kawasan Besakih di Bali, yang pernah diminta dihapuskan dari status KSPN, tahun ini juga mendapatkan alokasi dana KSPN tersebut.

NASIONAL | 24 Februari 2016

KPK Panggil Dua Panitera MA

"Para saksi diperiksa untuk tersangka ATS (Andri Tristianto Sutrisna)."

NASIONAL | 24 Februari 2016

KPK Periksa Plt Gubernur Sumut

Erry Nuradi diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana suap kepada anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

NASIONAL | 24 Februari 2016

Soal Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Tidak Boleh Tunduk pada PDIP

Presiden harus bertindak tegas untuk melawan kehendak PDI Perjuangan yang ngotot merevisi Undang-Undang KPK.

NASIONAL | 24 Februari 2016

Bareskrim Siap Amankan 225 Program Nasional

"Tidak hanya Bareskrim, tapi juga fungsi lain untuk pengamanan fisiknya mengawasi proses pelaksanaannya kita mendukung program pemerintah."

NASIONAL | 24 Februari 2016

Penundaan Revisi UU KPK Bakal Jadi Bom Waktu

sudah sepatutnya DPR bersama Pemerintah sepakat untuk membatalkan revisi UU KPK sekaligus menarik dari Prolegnas 2015-2019.

NASIONAL | 24 Februari 2016

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Ditantang Tangkap Koruptor Saat Arisan Keluarga

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ditantang menangkap koruptor saat menghadiri arisan keluarga.

NASIONAL | 24 Februari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS