Sejumlah Kader Tolak Nurdin Halid Sebagai Ketua SC Munas

Sejumlah Kader Tolak Nurdin Halid Sebagai Ketua SC Munas
Nurdin Halid ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / Hotman Siregar / FMB Rabu, 24 Februari 2016 | 18:39 WIB

Jakarta - Rapat harian DPP Golkar, kemarin, mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi tim inti penyelenggara Munas Partai Golkar. Theo L.Sambuaga menjadi Ketua Penyelenggara, Nurdin halid menjadi Ketua Steering Comittee, dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Organizing Commitee.

Namun ternyata, usulan itu tak sepenuhnya diterima oleh mayoritas kader Golkar. Khususnya terkait masuknya nama Nurdin Halid sebagai calon Ketua Steering Commitee. Masih belum jelas apakah hal itu karena banyak yang trauma atas 'keganasan' Nurdin Halid, yang pernah menjadi Ketua SC pada Munas Golkar versi Bali. Munas itu dianggap tak demokratis sehingga muncul versi tandingannya, yakni Munas Golkar versi Ancol. Sengketa di antara kedua munas itu yang mewarnai Golkar setahun terakhir, yang akhirnya diputus dengan kesepakatan adanya Munas ‎bersama.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia menilai pimpinan panitia atau SC Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi bukan orang yang pernah menjadi SC.

"Sebagian besar peserta sebenarnya keberatan kalau Nurdin Halid sebagai Ketua SC," kata Wasekjen Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Rabu (24/3).

Lebih lanjut, Doli menilai masih banyak nama lain yang lebih kompeten dan lebih bisa dipercaya peserta Munas untuk menjalankan acara secara adil. Atau minimal, Ketua SC Munas ditunjuk dari pejabat yang tugasnya di partai terkait dengan itu. Misalnya, pejabat partai yang menangani urusan organisasi atau yang menangani kaderisasi.

Dia mencontohkan, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang yang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC.Menurut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia.

"Ini lebih berkeadilan. Ada juga 31 ketua bidang dan wakil sekjen di DPP Golkar Munas Riau yang juga berkompeten dan bisa jadi sumber untuk menangani Munas," ujar dia.

"Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP. Saya melihat perlu dipertegas dan dirinci mekanisme proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengakifkan Rapat Pleno yang akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sebagai keputusan organisasi," katanya.

Hal itu menurut dia, akan mengurangi distorsi atau penyalahan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia.

Keputusan final soal pelaksana Munas itu akan diambil DPP Golkar pada hari ini.

 

Sumber: BeritaSatu.com