Akhir Bulan Ini Forum Rektor Gelar Pertemuan Akbar Bahas GBHN

Akhir Bulan Ini Forum Rektor Gelar Pertemuan Akbar Bahas GBHN
(Dari kiri ke kanan) Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua Forum Rektor 2013 La Ode M Kamaluddin, dan Ketua Forum Rektor 2016 Rochmat Wahab berbicara tentang penting dihidupkannya kembali GBHN di Jakarta, Jumat (11/3) ( Foto: Suara Pembaruan / Alexander Madji )
Alexander Madji / AMA Jumat, 11 Maret 2016 | 19:45 WIB

Jakarta -  Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor akan menggelar pertemuan akbar di Jakarta akhir bulan ini untuk menyatukan gagasan dari bagai pihak untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pertemuan ini akan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh partai politik dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk para sultan dari berbagai daerah guna menyamakan dan menyatukan pandangan tentang pentingnya dihidupkan kembali GBHN.

Demikian diungkapkan Ketua Alainsi Kebangsaan Pontjo Sutowo dan Ketua Forum Rektor Rochmat Wahab di Jakarta, Jumat (11/3). Hadir pula pada kesempatan itu Ketua Forum Rektor Indonesia 2013, La Ode M Kamaluddin, serta cendikiawan Yudi Latif.

Pontjo Sutowo menegaskan, pertemuan itu bertujuan untuk menyatukan padangan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh partai politik untuk menghidupkan lagi GBHN. Haluan negara, kata dia sangat penting selain menjadi arah dan pedomaan pembangunan bangsa untuk jangka panjang juga menyatukan Indonesia yang majemuk.

Pontjo berharap, bila seluruh masyarakat sepakat perlu dihidupkannya lagi GBHN maka pekerjaan berikutnya adalah mengembalikannya ke Undang-Undang Dasar. Caranya adalah dengan melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945. "Tapi jangan dulu berpikir sejauh itu, yang terpenting saat ini adalah ada kesadaran bersama tentang pentingnya GBHN ini," ucapnya.

Sementara Yudi Latif menilai, GBHN ini sangat penting agar program pembangunan di republik ini tidak amburadul dan tumpang tindih. "Bagaimana mungkin, waktu kampanye dicanangkan tol laut, tapi yang muncul kemudian kereta cepat Jakarta Bandung. Ini terjadi karena tidak ada perencanaan," kata Yudi Latif.

Sementara Rochmat Wahab menilai, perlu "rebranding" terhadap GBHN ini, termasuk mengubah nama. Hanya saja, mereka belum memikirkan tentang nama yang pas pengganti GBHN. Mereka akan menampung nama yang tepat pada pertemuan akbar nanti. Namun baik Aliansi Kebangsaan maupun Forum Rektor sama-sama menyadari bahwa tetap menggunakan GBHN akan melahirkan resistensi dari kelompok anti Orde Baru. Tapi sejumlah nama sudah disiapkan seperti Kebijakan Komprehensif, Visi Indonesia, dan Haluan Negara.

Lebih lanjut Wahab menjelaskan, sejak reformasi program pembangunan Indonesia tidak dilakukan untuk jangka panjang. "Bappenas tidak bisa melakukan perencanaan untuk jangka panjang. Mereka hanya bisa melakukan perencanaan untuk satu tahun," ujarnya.

Akibatnya, selama hampir 18 tahun pascareformasi, rakyat Indonesia belum merasakan dampak pembangunan yang luar biasa. Ini terjadi karena pemerintah tidak punya arah. Misi dan visi presiden tidak bisa dijadikan pedomaan atau haluan negara jangka panjang karena hanya berlaku selama mereka berkuasa. "Begitu presiden baru terpilih maka pedomaan itu diganti oleh visi dan misi presiden terpilih," imbuhnya. [A-21]

Sumber: Suara Pembaruan