Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus
Logo BeritaSatu

Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus

Rabu, 7 Maret 2012 | 15:32 WIB
Oleh : B1

Sebanyak 4.335 kasus yang terjadi pada 2011 adalah kekerasan seksual.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama 2011 menangani 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Sebanyak 113.878 kasus (95,61 persen) di antaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Sedangkan, 5.187 kasus terjadi di ranah publik dan 42 kasus terjadi di ranah negara," kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, saat memaparkan catatan sepanjang 2011, di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, permasalahan pokok kekerasan terhadap perempuan masih belum tersentuh karena minimnya pemahaman dan penghargaan para pengambil kebijakan dan aparat hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam penanganan kekerasan.

"Penanganan dan pencegahan kekerasan masih tetap parsial. Belum terbangun sistem yang berperspektif hak asasi manusia dan gender secara efektif dan menyeluruh," ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, penanganan kekerasan terhadap perempuan masih berjalan di tempat atau stagnansi sistem hukum.

Berdasarkan laporan dari 395 lembaga layanan perempuan di Indonesia, perempuan yang menjadi korban kekerasan berada pada usia 13-40 tahun. Tapi, kelompok yang paling rentan ada di usia 25-40 tahun dan sebanyak 87 kasus dari data yang ada itu berorientasi seksual sejenis dan transgender.

"Hampir 3,6 persen (4.335 kasus) dari seluruh kasus di tahun 2011 adalah kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pornografi dan lainnya," kata Yuniyanti.

Ia menilai saat ini sudah ada 73 kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan 44 kebijakan, di antaranya, layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Namun, di tengah berbagai kebijakan itu, perempuan masih mengalami diskriminasi hukum.

Perempuan korban kekerasan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, mengalami reviktimisasi (korban berulang) akibat proses hukum yang hanya mengutamakan tata cara prosedural semata dan belum menghadirkan keadilan bagi korban, tururnya.

Menyikapi persoalan stagnansi sistem hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan merekomendasikan agar menteri-menteri koordinator bidang melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mensinergikan pekerjaan menteri-menteri yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban akan keadilan dan pemulihan.

Selain itu, tambah dia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) menjalankan fungsi koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, bersama Komnas Perempuan membuat kebijakan bersama tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Kebijakan Daerah untuk Pemenuhan Hak Konstitusional warga Negara yang berkeadilan gender.


Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus

Sebanyak 4.335 kasus yang terjadi pada 2011 adalah kekerasan seksual.

NASIONAL | 7 Maret 2012

Polri Usut Iklan Pembunuh Bayaran

Mereka menyediakan tenaga profesional yang terlatih dan terpercaya.

NASIONAL | 7 Maret 2012

KPK Tindaklanjuti Isu Chandra Bocorkan Pencekalan Nazaruddin

Nazaruddin menyebut mengetahui pencekalan atas dirinya dari Anas Urbaningrum, yang mendapat informasi dari Chandra Hamzah.

NASIONAL | 7 Maret 2012

KPK Benarkan Rosa Diancam Lima Kelompok

"Ada. Enggak mungkinlah ada di safehouse kalau enggak ada ancaman."

NASIONAL | 7 Maret 2012

Anas Suruh Yulianis Beli Saham Garuda

Anas disebut sebagai pemodal tunggal di konsorsium tersebut.

NASIONAL | 7 Maret 2012

Pengadilan Singapura Vonis TKI 10 Tahun

Vitria sempat terancam hukuman mati, seumur hidup dan 23 tahun penjara.

NASIONAL | 7 Maret 2012

KPK Segera Tetapkan Ketum Parpol Tersangka

KPK komit tidak pilih kasih dalam menetapkan atau menahan tersangka

NASIONAL | 7 Maret 2012

Presiden Perintahkan Tindak Tegas Aksi Anarkis

Usaha mewujudkan negara hukum dan demokratis gagal jika warga inkonstitusional.

NASIONAL | 7 Maret 2012

Tjahjo: Tidak Sidang Bukan Berarti Tidak Bekerja

Kewajiban anggota DPR bukan hanya menghadiri rapat-rapat di DPR. Ia juga petugas partai dan wakil rakyat sekaligus.

NASIONAL | 7 Maret 2012

KPK Akan Segera Ungkap Tersangka Hambalang

Tersangka korupsi kasus pembangungan kompleks olah raga Hambalang akan segera diumumkan.

NASIONAL | 7 Maret 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS