Jokowi Kembali Ingatkan K/L Tidak Lagi Kedepankan Egosektoral
INDEX

BISNIS-27 532.645 (8.39)   |   COMPOSITE 6373.41 (16.42)   |   DBX 1200.38 (7.1)   |   I-GRADE 185.572 (0.47)   |   IDX30 530.591 (5.91)   |   IDX80 143.3 (0.91)   |   IDXBUMN20 436.746 (-1.39)   |   IDXESGL 146.832 (2.43)   |   IDXG30 145.313 (0.68)   |   IDXHIDIV20 465.476 (6.27)   |   IDXQ30 150.721 (1.92)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-4.71)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (-7.37)   |   IDXV30 150.9 (-1.9)   |   INFOBANK15 1063.78 (12.11)   |   Investor33 452.728 (7.92)   |   ISSI 189.451 (-0.24)   |   JII 667.742 (1.11)   |   JII70 234.615 (-0.52)   |   KOMPAS100 1279.35 (7.74)   |   LQ45 988.752 (9.51)   |   MBX 1764.22 (3.66)   |   MNC36 335.71 (4.95)   |   PEFINDO25 340.233 (-1.68)   |   SMInfra18 325.434 (3.65)   |   SRI-KEHATI 386.573 (6.93)   |  

Jokowi Kembali Ingatkan K/L Tidak Lagi Kedepankan Egosektoral

Senin, 21 Maret 2016 | 18:40 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) bekerja secara sinergis dan tidak lagi mengedepankan egosektoral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak dan pencucian uang di negeri ini.

“Semua harus betul-betul bekerja secara sinergis di lapangan, jangan sampai ada lagi egosektoral sehingga terjadi gesekan dan benturan dalam penegakan hukum kita,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).

Dia mengatakan, sinergitas sangat diperlukan agar tidak ada aparat penegak hukum pajak ketakutan dalam menjalankan tugasnya.

“Libatkan pula Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan sektor-sektor yang rawan tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba, illegal trading, transfer pricing, dan lainnya,” jelas dia.

Transfer pricing adalah transaksi barang dan jasa antara sejumlah divisi di sebuah kelompok usaha yang menggunakan harga tidak wajar. Ada yang menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down), tapi kebanyakan dilakukan perusahaan global (multi national enterprise).

Rapat yang khusus membahas langkah-langkah pencegahan dan pengawasan pencucian uang dan penggelapan pajak, dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden menyatakan diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak. “Dengan ini pengawasan menjadi jauh lebih mudah apabila profiling data nasabah dan wajib pajak dapat diintegrasikan,” katanya.

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bangun Infrastruktur, Kempupera Gandeng 15 Perguruan Tinggi

“Kerja sama yang telah dilakukan dengan perguruan tinggi mitra meliputi penyelenggaraan pendidikan kedinasan, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat."

NASIONAL | 21 Maret 2016

Etnis Uighur Manfaatkan Jaringan Teroris Indonesia untuk Berlatih Militer

Kelompok Uighur sebetulnya adalah kelompok separatis yang ingin merdeka di Tiongkok

NASIONAL | 21 Maret 2016

Wapres Serahkan Kasus Pencurian Ikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya perihal kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan Tiongkok kepada Menteri Susi

NASIONAL | 21 Maret 2016

Disebut Bakal Direkrut Gerindra di Pilkada DKI 2017, Buwas: Saya Bekerja di BNN

Buwas mengatakan, tetap berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya di BNN.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Temui Wapres, Bishop Lapor Pembentukan Konjen di Makassar

Bishop ke Indonesia bukan hanya ke Jakarta tetapi juga untuk meresmikan kantor Konjen Australia di Makassar, Selasa (22/3) besok.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Jokowi Doakan Arwah Para Korban Kecelakaan Heli di Poso

Saat kejadian, heli sedang melakukan operasi pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Agar Tak Bermasalah Lagi, KPK Kaji Kelanjutan Proyek Hambalang

"KPK hari ini akan membahas soal pemanfaatan aset negara tersebut agar tidak terjadi kerugian dua kali," Komisioner KPK, Laode M Syarif.

NASIONAL | 21 Maret 2016

BNN Sita Rumah dan Mobil Mewah Milik Sindikat Narkoba

BNN mengamankan sabu seberat 11 kg, 4.000 butir ekstasi, 3 unit rumah mewah, empat unit mobil, sertifikat tanah dan kilang padi

NASIONAL | 21 Maret 2016

Wapres Terima Menlu Australia

Julie tiba pukul 13.30 WIB, di kantor Wapres, Jakarta.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Tak Ada Sanksi, LHKPN Dinilai Belum Optimal

Mereka yang melanggar tidak dikenakan sanksi.

NASIONAL | 21 Maret 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS