KPU: Keterlibatan BNN Perlu Diatur dalam UU Pilkada
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

KPU: Keterlibatan BNN Perlu Diatur dalam UU Pilkada

Senin, 21 Maret 2016 | 19:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan bahwa keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tes kesehatan khususnya tes narkoba calon kepala daerah perlu dimasukan dalam Undang-Undang Pilkada. Pasalnya, keterlibatan BNN dalam pilkada belum diatur dalam UU Pilkada yang lagi dalam proses revisi.

“Ya, kalau bisa ada di undang-undang. Kalau normanya baru di undang-undang. Tetapi kalau cuma penjabaran norma dalam undang-undang, itu baru di Peraturan KPU. Jadi penting untuk diundangkan,” ujar Husni di acara Rapat Koordinasi KPU dengan BNN, IDI dan KPK di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (21/3).

Namun, jika UU Pilkada tidak mengakomodasinya peran BNN, maka kata Husni, hal tersebut akan dibicarakan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Pasalnya, dalam UU Pilkada, disebutkan koordinasi pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dilakukan dengan organisasi profesi, yakni PB IDI.

“Apakah, misalnya dalam memeriksa melalui metode klinis itu membutuhkan keterlibatan BNN atau tidak. Kalau iya, maka pengaturannya dalam juknis,” tandas dia.

Husni juga mengaku yakin PB IDI pasti akan mengakomodasi BNN dalam melakukan tes kesehatan kepala daerah. Apalagi tes kesehatan ke depan akan mencakup tes klinis dan tes psikis. Dalam tes klinis, kata dia akan diuji urine, darah, air liur dan rambut yang secara spesifik diunggulkan BNN.

“Kemudian, perlu juga keterkaitan dengan hal tes psikis. Di tes psikis itu, akan kelihatan kecenderuan, apakah yang bersangkutan konsisten atau tidak konsisten dan itu bisa mengonfirmasi kembali tes klinisnya. Nanti, kita lihat keterpaduan dua pendekatan ini, tes klinis dan psikis. Ini akan hasil lebih baik lagi,” terang Husni.

Sementara terkait anggaran jika BNN dilibatkan, Husni mengatakan hal tersebut akan dipikirkan setelah ada kepastian regulasinya. Menurutnya, jika ada regulasinya, maka mudah untuk meminta penambahan dana.

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Imbau Publik Tidak Pilih Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Imbauan dalam rangka menyukseskan bangsa Indonesia bebas korupsi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Sindikat Peredaran Narkoba Internasional di Medan Dijerat Hukuman Mati

BNN sebelumnya kembali menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat peredaran narkoba Internasional di Medan.

NASIONAL | 21 Maret 2016

SBY ke Jokowi: Jangan Mau Kita Berdua Diadu Domba

"Sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java", bahkan katanya safari itu dihancurkan Presiden."

NASIONAL | 21 Maret 2016

BNN Dorong Tes Rambut untuk Semua Calon Kepala Daerah

BNN menilai tes rambut efektif untuk mengungkapkan jejak penggunaan narkoba oleh pelaku.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Jokowi Kembali Ingatkan K/L Tidak Lagi Kedepankan Egosektoral

“Semua harus betul-betul bekerja secara sinergis di lapangan, jangan sampai ada lagi egosektoral sehingga terjadi gesekan dan benturan".

NASIONAL | 21 Maret 2016

Bangun Infrastruktur, Kempupera Gandeng 15 Perguruan Tinggi

“Kerja sama yang telah dilakukan dengan perguruan tinggi mitra meliputi penyelenggaraan pendidikan kedinasan, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat."

NASIONAL | 21 Maret 2016

Etnis Uighur Manfaatkan Jaringan Teroris Indonesia untuk Berlatih Militer

Kelompok Uighur sebetulnya adalah kelompok separatis yang ingin merdeka di Tiongkok

NASIONAL | 21 Maret 2016

Wapres Serahkan Kasus Pencurian Ikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya perihal kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan Tiongkok kepada Menteri Susi

NASIONAL | 21 Maret 2016

Disebut Bakal Direkrut Gerindra di Pilkada DKI 2017, Buwas: Saya Bekerja di BNN

Buwas mengatakan, tetap berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya di BNN.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Temui Wapres, Bishop Lapor Pembentukan Konjen di Makassar

Bishop ke Indonesia bukan hanya ke Jakarta tetapi juga untuk meresmikan kantor Konjen Australia di Makassar, Selasa (22/3) besok.

NASIONAL | 21 Maret 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS