Lagi, Politisi PDIP Kembalikan Uang Suap kepada KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lagi, Politisi PDIP Kembalikan Uang Suap kepada KPK

Senin, 21 Maret 2016 | 20:57 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diduga berhubungan dengan kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjeratnya sebagai tersangka.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan Damayanti mengembalikan uang. Dikatakan, uang sebesar SGD 240 ribu tersebut di luar dari uang sebesar SGD 33 ribu yang disita tim penyidik saat menangkap Damayanti beberapa waktu lalu. Tak hanya kali ini, Priharsa mengungkapkan, sebelumnya, Damayanti juga telah mengembalikan uang sebesar Rp 1,1 miliar.

"DWP (Damayanti Wisnu Putranti) atas inisiatifnya sendiri kembalikan uang sebesar SGD 240 ribu, ini kali kedua. Sebelumnya juga mengembalikan uang Rp 1,1 miliar. (Uang-uang) Ini terpisah dari uang yang disita saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu," kata Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/3).

Meski demikian, Priharsa masih enggan membeberkan asal muasal uang yang dikembalikan Damayanti kepada KPK. Dikatakan Priharsa, sampai saat ini pihaknya masih mendalami sumber uang itu.

"Sampai dengan saat ini (sumber uang) masih didalami. Yang bersangkutan (Damayanti) terbuka penyampaikan ke penyidik mengenai asal uang, sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan," jelas Priharsa.

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/1), KPK mengamankan Damayanti dan dua rekannya, yakni Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini serta Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Selain itu, Tim Satgas KPK juga menyita uang sebesar SGD 99.000 yang diduga merupakan bagian dari janji suap sebesar SGD 404.000 atau sekitar Rp 3,9 miliar dari Abdul Khoir jika Damayanti mengamankan proyek Kempupera tahun anggaran 2016.

Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Pulau Seram, Maluku, yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.

Setelah diperiksa intensif, Damayanti bersama dua rekannya, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 33 UU Tipikor.

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK menetapkan politisi Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka penerima suap. Seperti halnya Damayanti, Budi diduga menerima suap Abdul Khoir agar PT WTU mendapat proyek di Kempupera. Atas perbuatan yang dilakukannya Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Damayanti dan Budi Supriyanto, terdapat sejumlah anggota DPR lainnya yang juga diduga menerima suap dari Abdul Khoir. Saat ini, KPK terus mengusut keterlibatan pihak lainnya dalam kasus ini.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Heli yang Jatuh di Poso Bukan Ditembak Jaringan Santoso

"Lokasinya bukan pada daerah yang rawan, daerah itu sudah di perkotaan dekat bandara,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Kembali, BNN Bekuk Sindikat Peredaran Narkoba di Medan

Sebanyak enam tersangka, berhasil ditangkap bersama barang bukti sebanyak 11 kilogram sabu-sabu dan 4 ribu pil ekstasi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

TNI Berikan Penghargaan kepada 13 Prajurit Korban Heli Jatuh

Menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo, para prajurit tersebut gugur dalam menjalankan tugas.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Bupati Ogan Ilir Diberhentikan, Kepala BNN: Itu Kewenangan Mendagri

Dikatakan Buwas, Ahmad Wazir terancam pidana 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Wapres Ucapkan Belasungkawa Atas Jatuhnya Helikopter di Poso

"Kita berbelasungkawa atas terjadinya musibah ini," kata JK.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Satpol Air Polda Jambi Gulung Pembajak Kapal Pengangkut Karet Ekspor

Bajak laut ini selama ini sering membajak kapal-kapal pengangkut produk karet ekspor di perairan pantai timur Provinsi Jambi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

KPU: Keterlibatan BNN Perlu Diatur dalam UU Pilkada

Pasalnya, keterlibatan BNN dalam pilkada belum diatur dalam UU Pilkada yang lagi dalam proses revisi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

KPK Imbau Publik Tidak Pilih Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Imbauan dalam rangka menyukseskan bangsa Indonesia bebas korupsi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Sindikat Peredaran Narkoba Internasional di Medan Dijerat Hukuman Mati

BNN sebelumnya kembali menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat peredaran narkoba Internasional di Medan.

NASIONAL | 21 Maret 2016

SBY ke Jokowi: Jangan Mau Kita Berdua Diadu Domba

"Sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java", bahkan katanya safari itu dihancurkan Presiden."

NASIONAL | 21 Maret 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS