Presiden Fokus Pemberantasan Pencucian Uang
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Fokus Pemberantasan Pencucian Uang

Selasa, 22 Maret 2016 | 00:02 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / HA

Jakarta – Sejumlah pihak diharapkan dapat bersinergi dalam penegakan hukum terkait penggelapan pajak serta pencucian uang dengan menyingkirkan ego sektoral.

“Penting meningkatkan koordinasi yang solid antara PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), Kepolisian, Kejaksaan, serta Ditjen (Direktorat Jenderal Pajak khususnya jika ada penggelapan pajak dan pencucian uang. Jangan sampai‎ ada lagi ego sektoral sehingga terjadi gesekan dan benturan dalam penegakan hukum,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan topik pencucian uang dan penggelapan pajak di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3).

Presiden menegaskan aparat penegak hukum pajak jangan malah ketakutan menjalankan tugasnya.

“Libatkan pula BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan sektor-sektor yang rawan dalam tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba, illegal trading, transfer pricing, dan lainnya,” tegasnya.

Usai rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkap, terdapat tiga hal yang menjadi perintah Presiden. Pertama PPTAK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, serta BNN bersinergi dalam penggunaan data dan informasi terkait wajib pajak (WP). Data yang digunakan haruslah sama.

Kedua, Ditjen Pajak segera memberbaiki fasilitas teknologi dan informasi sehingga terintegrasi. Perbaikan sistem IT diyakini berdampak positif meningkatkan tingkat rasio pajak (tax ratio).

Tax ratio kita masih sekitar 11%, Presiden menginginkan dalam waktu ke depan tax ratio bisa ditingkatkan di atas 12% -13%, bahkan sampai 15%,” kata Pramono.

Ketiga, Presiden meminta aparat penegak hukum serta Kementerian Keuangan mempersiapkan diri perubahan sistem keuangan dan perpajakan pada 2018.

Rekening
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, pihaknya telah mengantongi data orang-orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri. Jumlah rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sangat banyak.

Di salah satu negara ada yang lebih dari 6.000 rekening milik WNI. Masalahnya, uang-uang di rekening itu tidak dilaporkan, sehingga belum tercatat sebagai aset dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Diharapkan para WNI dapat mengikuti program pengampunan pajak.

“Dengan skema yang kami harapkan bisa mulus yakni pengampunan pajak, uang-uang itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak dilaporkan secara tegas. Tentunya, ini bagian yang akan kita kejar. Kami harapkan, pemilik uangnya dengan sukarela melaporkan atau ikut program pengampunan pajak nantinya,” kata Bambang.

PPATK bakal memasok data-data ke Ditjen Pajak terkait informasi transaksi keuangan objek pajak yang dinilai bermasalah. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menegaskan, pihaknya berkomitmen menjalankan instruksi presiden.

"Kami akan menjadi semacam pemasok data sekaligus analisisnya ke Ditjen Pajak," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Program PNPM Dinilai Sengaja Dijadikan Bancakan

Sejumlah fasilitator program eks PNPM tersangkut kasus hukum, sedangkan aset PNPM pun masih tidak jelas.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Lagi, Politisi PDIP Kembalikan Uang Suap kepada KPK

Uang sebesar SGD 240 ribu yang dikembalikan di luar dari uang sebesar SGD 33 ribu yang disita tim penyidik saat menangkap Damayanti beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Heli yang Jatuh di Poso Bukan Ditembak Jaringan Santoso

"Lokasinya bukan pada daerah yang rawan, daerah itu sudah di perkotaan dekat bandara,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Kembali, BNN Bekuk Sindikat Peredaran Narkoba di Medan

Sebanyak enam tersangka, berhasil ditangkap bersama barang bukti sebanyak 11 kilogram sabu-sabu dan 4 ribu pil ekstasi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

TNI Berikan Penghargaan kepada 13 Prajurit Korban Heli Jatuh

Menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo, para prajurit tersebut gugur dalam menjalankan tugas.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Bupati Ogan Ilir Diberhentikan, Kepala BNN: Itu Kewenangan Mendagri

Dikatakan Buwas, Ahmad Wazir terancam pidana 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Wapres Ucapkan Belasungkawa Atas Jatuhnya Helikopter di Poso

"Kita berbelasungkawa atas terjadinya musibah ini," kata JK.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Satpol Air Polda Jambi Gulung Pembajak Kapal Pengangkut Karet Ekspor

Bajak laut ini selama ini sering membajak kapal-kapal pengangkut produk karet ekspor di perairan pantai timur Provinsi Jambi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

KPU: Keterlibatan BNN Perlu Diatur dalam UU Pilkada

Pasalnya, keterlibatan BNN dalam pilkada belum diatur dalam UU Pilkada yang lagi dalam proses revisi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

KPK Imbau Publik Tidak Pilih Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Imbauan dalam rangka menyukseskan bangsa Indonesia bebas korupsi.

NASIONAL | 21 Maret 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS