Gubernur Papua: Perda Pelarangan Minuman Beralkohol untuk Lindungi Rakyat Papua
Logo BeritaSatu

Gubernur Papua: Perda Pelarangan Minuman Beralkohol untuk Lindungi Rakyat Papua

Jumat, 1 April 2016 | 14:58 WIB
Oleh : Robert Isidorus, Jeis Montesori / JEM

Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol, merupakan langkah protektif Pemprov Papua untuk menyelamatkan dan melindungi penduduk di daerah itu.

Perda ini, kata Lukas Enembe, juga mendapat dukungan kuat dari semua elemen di Papua. “Salah satu bentuk dukungan kuat itu adanya penandatanganan pakta integritas pelarangan minuman berakohol oleh Forkompimda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Lukas Enembe di Jayapura, Jumat (¼)

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan pada Rabu (30/3) malam saat rapat kerja daerah para bupati/wali kota se-Provinsi Papua di Jayapura.

Isi pakta integritas tersebut pertama, mencegah pemusnahan penduduk di Provinsi Papua yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Kedua, pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ke provinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung-kampung di Provinsi Papua.

Ketiga, Pemerintah Papua akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengawasi pelarangan kegiatan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Keempat, melaksanakan Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Miras, dan kelima sejak penandatanganan pakta integritas ini, maka semua kegiatan dalam bentuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku.

Menyusul perda yang didukung oleh komitmen dalam pakta integritas tersebut, Lukas Enembe juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Papua Nomor 3 /INSTR-GUB/Tahun 2016 tentang Pendataan Orang Asli Papua dan Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol di bumi cenderawasih itu.

Instruksi tersebut intinya untuk mendata penduduk orang asli Papua di seluruh kabupaten/kota maupun yang berada di luar Papua sesuai status kependudukannya. “Kebijakan ini demi menyelamatkan dan melindungi penduduk Papua dari ancaman kehancuran akibat miras, “ kata Lukas Enembe.

Dalam perda itu, melarang atau tidak merekomendasikan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman berakohol jenis apapun yang memabukan di wilayah ini.

Lukas meminta agar semua pemangku kepentingan yang ada di provinsi paling timur Indonesia itu harus mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan dan disepakati bersama, karena pemerintah ingin melindungi g asli Papua atau penduduk pada umumnya dari kepunahan yang sedang mengincar lewat peredaran minuman berakohol yang bisa berujung pada perbuatan kriminal dan kematian.

"Ini adalah langkah maju, sejarah yang sedang kita buat untuk masa depan anak cucu kita. Orang Papua harus maju dengan pendidikan dan kesehatan yang terjamin," kata mantan Bupati Puncak Jaya, Papua itu.

Lukas menyatakan dukungannya kepada pemerintah pusat melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua yang gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika demi menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh obat-obat terlarang.

Generasi muda Papua, katanya, juga bagian dari penerus masa depan bangsa, jangan sampai terkontaminasi dengan narkoba serta minuman berakohol yang memabukkan.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNN Gerebek Pabrik Pembuatan Sabu-Sabu di Medan

Pabrik pembuatan sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan AR Hakim Gang Belanga, Medan, Sumut digerebek BNN.

NASIONAL | 1 April 2016

Polri Minta Kasus Terduga Teroris Tewas Tak Dibesar-besarkan

"Sampai sejauh ini kita belum selesai pemeriksaan dan ini masih berlangsung namun laporan awal sudah diketahui," kata Komjen Dwi P

NASIONAL | 1 April 2016

PNS Berijazah SMA Dipensiunkan, Pemkot Kupang Resah

“Saya berharap rencana tersebut tidak diberlakukan, karena akan berdampak buruk pada pelayanan masyarakat,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean.

NASIONAL | 1 April 2016

2 Pria Diamankan di Napu Bukan Kelompok Santoso

Dari hasil pemeriksaan, keduanya datang ke Napu karena ingin menambang emas.

NASIONAL | 1 April 2016

Presiden Akan Hadiri Muktamar PPP

Jokowi akan membuka Muktamar Islah dari dua kubu yang berseteru selama lebih dari satu tahun terakhir.

NASIONAL | 1 April 2016

Uang Suap Petinggi PT Brantas Abipraya Ditujukan kepada Kajati DKI

Komisioner KPK, Laode M Syarif tak membantah adanya indikasi aliran uang suap mengarah pada Sudung dan Tomo

NASIONAL | 1 April 2016

Fadli Zon: Gerindra Dukung Tindakan KPK

Terkait kabar penangkapan Mohamad Sanusi oleh KPK.

NASIONAL | 1 April 2016

Bawa Senpi Rakitan, Seorang Pria diamankan di Bandara Sentani

Barang bukti yang diamankan 1 senpi rakitan, 1 handphone Samsung, 2 handphone Nokia, 1 handphone Advan , 2 handphone Evercross dan 20-an peluru

NASIONAL | 1 April 2016

Menteri Susi Bantah Gantikan Rizal Ramli

Susi menyatakan masalah reshuffle kabinet bukan urusan menteri tetapi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 1 April 2016

3 Orang Jadi Tersangka, OTT KPK Terkait Aspidsus dan Kajati DKI

Pemberian tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi pada PT BA.

NASIONAL | 1 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS