Dibahas Tergesa, Revisi UU Pilkada Tidak Sempurna
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dibahas Tergesa, Revisi UU Pilkada Tidak Sempurna

Jumat, 8 April 2016 | 08:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bakal tidak sempurna dan tidak berkualitas jika dilakukan dengan tergesa-gesa. Dengan waktu yang terbatas, pembahasan revisi UU Pilkada tidak akan berkualitas untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada serentak 2017.

"Rencana DPR mengebut pembahasan RUU Pilkada sangat berisiko. Sulit menjamin UU Pilkada ini akan menjadi lebih sempurna dari sebelumnya jika pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa," ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Kamis (7/4).

Dia menilai, mungkin DPR sengaja melakukan pembahasan revisi UU Pilkada dengan tergesa-gesa demi mencapai misi mereka, yakni mengubah UU Pilkada sesuai dengan kepentingan politik DPR. Dengan alasan waktu yang kritis, kata dia, publik tak memiliki cukup waktu untuk mengontrol pembahasannya.

"Jika itu yang terjadi, maka alih-alih akan menyempurnakan UU Pilkada yang lama, DPR semakin mengacau-balaukan regulasi pilkada," katanya.

Lucius berpandangan, jika DPR mempunyai waktu terbatas, harusnya mereka memastikan bahwa revisi hanya dilakukan pada poin-poin krusial dengan fokus kepada upaya pembenahan sistem pilkada yang menjamin keadilan bagi semua peserta pemilu. Menurutnya, revisi tidak boleh diubah hanya untuk meloloskan kepentingan orang, fraksi, atau partai tertentu.

"Bayangkan kalau persyaratan diubah dengan mengacu pada kondisi Jakarta, maka sulit membayangkan repotnya daerah lain yang secara demografi mempunyai perbedaan signifikan dengan Jakarta. Ini yang harus dipikirkan DPR," kata dia.

Dia mengingatkan, UU dibuat untuk menjamin keadilan, bukan untuk memelihara ketimpangan. Semestinya, DPR melupakan nafsu parpol yang ketakutan akan kehilangan kekuasaan dengan mengubah peraturan yang diberlakukan bagi semua daerah.

"Fenomena revisi UU Pilkada ini sesungguhnya menjadi bentuk penyimpangan serius proses legislasi. Hampir pasti perubahan yang sedang diupayakan tanpa studi serius yang tertuang dalam bentuk naskah akademik. Pembahasan pun kehilangan konteks akademisnya dan faktor kepentingan yang mendominasi," kata Lucius.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fungsi Pengawasan DPR Belum Maksimal

Rekomendasi Pansus Pelindo II resmi muncul dari DPR dan sudah disampaikan ke Presiden. Tetapi, presiden tidak mengindahkan.

NASIONAL | 8 April 2016

Bocah SD di Tuban Tewas Ditabrak Toyota Fortuner Asal Jakarta

Magribi yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan, dihantam Toyota Fortuner yang menyalip mobil lain dari kiri

NASIONAL | 8 April 2016

Tarif Angkutan Kota di Bengkulu Turun Rp 1.000

Tarif penumpang umum dari Rp 4.000 menjadi Rp 3.000/orang

NASIONAL | 8 April 2016

Tiga Sipir Rutan Bengkulu Selatan Positif Konsumsi Narkoba

Ada 3 sipir Rutan Bengkulu Selatan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu setelah mereka menjalani tes urine

NASIONAL | 8 April 2016

Polda Jambi Gagalkan Penyelundupan 750 Karung Pakaian Bekas

Kapal motor (KM) Dijaya yang membawa ratusan bal pakaian bekas asal Singapura berhasil diamankan di perairan Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat.

NASIONAL | 8 April 2016

Presiden Pastikan Hadir di Muktamar PPP

Presiden mengharapkan muktamar ini menjadi bagian dari islah.

NASIONAL | 8 April 2016

Jumat, Jokowi Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah di Istana

Para kepala daerah yang dipanggil Presiden terdiri atas gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

NASIONAL | 8 April 2016

Skandal Panama Papers, BNN Telusuri Keterkaitan Aliran Dana Narkoba WNI

BNN terus menelusuri kemungkinan adanya aliran dana hasil narkoba kepada perusahaan dan WNI yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers.

NASIONAL | 8 April 2016

11 Jam Diperiksa, Kepala Bappeda DKI Dicecar KPK soal Alotnya Pembahasan Raperda

Pihak Pemprov dan DPRD DKI belum mencapai kesepakatan mengenai tambahan kontribusi pengembang.

NASIONAL | 8 April 2016

Pengurus Partai Demokrat Sebut Teguh Santosa Pantas Gantikan Basuki

Potensinya ada, tinggal bagaimana Teguh bekerja untuk meyakinkan masyarakat Jakarta.

NASIONAL | 8 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS