DPW PKS Jatim Dukung Putusan DPP Pecat Fahri
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPW PKS Jatim Dukung Putusan DPP Pecat Fahri

Jumat, 8 April 2016 | 08:56 WIB
Oleh : Aries Sudiono / JAS

Surabaya - Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) menyatakan siap melaksanakan dan mengamankan keputusan DPP PKS yang memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai yang sekaligus melengserkan yang bersangkutan dari kursi wakil ketua DPR.

“Sikap kami sebagai pimpinan di wilayah, apa yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat PKS, pasti kami amankan dan kami laksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan dalam keterangannya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (7/4).

Arif menyatakan telah menerima informasi melalui Surat Keputusan (SK) DPP PKS tentang pemberhentian Fahri Hamzah, kemudian pengajuan Ledia Hanifa sebagai Wakil Ketua DPR RI, serta penerimaan pengunduran diri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo yang kemudian digantikan Mustafa Kamal.

“DPW PKS Jatim yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Syariah Wilayah (DSW), bersama seluruh elemen kader dan jajaran pengurus DPD (tingkat kabupaten/kota), DPC (tingkat kecamatan), hingga DPRa (tingkat desa/kelurahan) siap melaksanakan SK itu,” tegas Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, bahwa sebagai koordinator DPW PKS Jatim, ia siap mengamankan seluruh keputusan DPP karena merupakan bagian dari upaya konsolidasi partai yang berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden PKS Shohibul Iman membenarkan kabar pemberhentian Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR RI maupun sebagai anggota PKS. Melalui pernyataan tertulisnya Senin (4/4) yang lalu, Shohibul Iman menyatakan, Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No. 02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan DPP PKS dan memberhentikan Fahri sebagai kader PKS, karena alasan tertib organisasi, kedisiplinan partai serta ada proses-proses yang dilalui hingga ada putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS.

Menurut Shohibul, keputusan untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari PKS muncul pada sidang ketiga Majelis Tahkim pada 11 Maret 2016. Keputusan pemberhentian tersebut, kata dia, setelah menimbang dan memperhatikan berbagai hal terkait dengan rekomendasi BPDO atas perkara teradu dan penyikapan teradu Fahri Hamzah.Majelis Tahkim menyampaikan putusannya kepada DPP PKS pada 20 Maret 2016, untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS.

DPP pada 23 Maret melimpahkan kepada DPP PKS untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS. Shohibul juga menyatakan telah menandatangani SK DPP PKS pada 1 April 2016 dan telah menyampaikannya kepada Fahri Hamzah pada Sabtu (2/4) malam melalui sekretariat DPP PKS.

Sementara itu Fahri Hamzah sendiri menyatakan tidak terima dengan keputusan DPP PKS, dan melalui kuasa hukumnya, Mujahid A. Latief, pada Selasa (5/4) lalu melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dibahas Tergesa, Revisi UU Pilkada Tidak Sempurna

UU dibuat untuk menjamin keadilan, bukan untuk memelihara ketimpangan.

NASIONAL | 8 April 2016

Fungsi Pengawasan DPR Belum Maksimal

Rekomendasi Pansus Pelindo II resmi muncul dari DPR dan sudah disampaikan ke Presiden. Tetapi, presiden tidak mengindahkan.

NASIONAL | 8 April 2016

Bocah SD di Tuban Tewas Ditabrak Toyota Fortuner Asal Jakarta

Magribi yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan, dihantam Toyota Fortuner yang menyalip mobil lain dari kiri

NASIONAL | 8 April 2016

Tarif Angkutan Kota di Bengkulu Turun Rp 1.000

Tarif penumpang umum dari Rp 4.000 menjadi Rp 3.000/orang

NASIONAL | 8 April 2016

Tiga Sipir Rutan Bengkulu Selatan Positif Konsumsi Narkoba

Ada 3 sipir Rutan Bengkulu Selatan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu setelah mereka menjalani tes urine

NASIONAL | 8 April 2016

Polda Jambi Gagalkan Penyelundupan 750 Karung Pakaian Bekas

Kapal motor (KM) Dijaya yang membawa ratusan bal pakaian bekas asal Singapura berhasil diamankan di perairan Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat.

NASIONAL | 8 April 2016

Presiden Pastikan Hadir di Muktamar PPP

Presiden mengharapkan muktamar ini menjadi bagian dari islah.

NASIONAL | 8 April 2016

Jumat, Jokowi Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah di Istana

Para kepala daerah yang dipanggil Presiden terdiri atas gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

NASIONAL | 8 April 2016

Skandal Panama Papers, BNN Telusuri Keterkaitan Aliran Dana Narkoba WNI

BNN terus menelusuri kemungkinan adanya aliran dana hasil narkoba kepada perusahaan dan WNI yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers.

NASIONAL | 8 April 2016

11 Jam Diperiksa, Kepala Bappeda DKI Dicecar KPK soal Alotnya Pembahasan Raperda

Pihak Pemprov dan DPRD DKI belum mencapai kesepakatan mengenai tambahan kontribusi pengembang.

NASIONAL | 8 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS