Kementerian Desa Jadi Rebutan Karena "Seksi"
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian Desa Jadi Rebutan Karena "Seksi"

Jumat, 8 April 2016 | 10:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta - Pengamat Politik dari IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago menilai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa) menjadi rebutan partai politik khususnya PDIP dan PKB karena kementerian tersebut "seksi". Anggaran di kementerian desa ini cukup fantastis, yakni Rp 40 triliun lebih.

"Makanya wajar menjadi rebutan dan masing masing partai punya kepentingan memperebutkannya. Salah satunya bisa menjadi amunisi atau mengisi pundi partai," ujar Pangi di Jakarta, Jumat (8/4).

Pangi menilai tidak bisa dinafikan bahwa partai di Indonesia belum mandiri seutuhnya atau punya usaha. Namun realitasnya, kata dia, partai masih menetek sama pundi APBN dan BUMN sebagai sapi perahan parpol, termasuk dana desa sangat rawan disalahgunakan oleh partai.

"Maka perlu pengawasan dan evaluasi apakah dana desa bisa terserap dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat," tandas dia.

Pangi juga berharap dana desa tepat sasaran, kualitas dan integritas sumber daya manusianya bisa dipertanggungjawabkan dalam mengelola anggaran yang tidak sedikit tersebut. Dana desa ini tidak boleh disunat oleh perangkat desa dan celah potensi penyimpangan dana desa harus ditutup rapat.

"Dana desa adalah anomali, jangan sampai banyak kepala desa masuk penjara dan menterinya karena salah langkah dan salah kebijakan. Jadi harus hati hati betul mengelola dana desa tersebut," imbuh dia.

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Kalau Beli Mebel, Tanya Saya

Jokowi meminta kepala daerah menghentikan kebiasaan berbelanja produk impor.

NASIONAL | 8 April 2016

Kasus Suap Reklamasi, Agung Podomoro Bisa Dibubarkan

Perusahaan di Banjarmasin pernah dibubarkan dan membayar denda karena terbukti melakukan tindak pidana.

NASIONAL | 8 April 2016

Bupati Kuningan Meninggal Dunia

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menyatakan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya bupati yang berusia 63 tahun ini.

NASIONAL | 8 April 2016

Lucu! Parpol Kok Rebutan Jatah Menteri

Presiden jangan membiarkan situasi menjadi gamang antara satu partai dengan partai lain, sehingga terkesan mereka berkelahi dan saling curiga.

NASIONAL | 8 April 2016

Hari ini Tarif Kapal Roro di Merak Turun

Meski mengalami penurunan tarif, PT ASDP akan tetap mengutamakan pelayanan kepada semua pengguna jasa di Pelabuhan Merak.

NASIONAL | 8 April 2016

Bencana Longsor Ancam Pemukiman di Kali Code

Perlu juga dilakukan penguatan pengetahuan masyarakat yang hidup di sepanjang sungai tentang bencana longsor.

NASIONAL | 8 April 2016

DPW PKS Jatim Dukung Putusan DPP Pecat Fahri

“Sikap kami sebagai pimpinan di wilayah, apa yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat PKS, pasti kami amankan dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.”

NASIONAL | 8 April 2016

Dibahas Tergesa, Revisi UU Pilkada Tidak Sempurna

UU dibuat untuk menjamin keadilan, bukan untuk memelihara ketimpangan.

NASIONAL | 8 April 2016

Fungsi Pengawasan DPR Belum Maksimal

Rekomendasi Pansus Pelindo II resmi muncul dari DPR dan sudah disampaikan ke Presiden. Tetapi, presiden tidak mengindahkan.

NASIONAL | 8 April 2016

Bocah SD di Tuban Tewas Ditabrak Toyota Fortuner Asal Jakarta

Magribi yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan, dihantam Toyota Fortuner yang menyalip mobil lain dari kiri

NASIONAL | 8 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS