Nama Sunny Sering Disebut dalam Pemeriksaan di KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Nama Sunny Sering Disebut dalam Pemeriksaan di KPK

Jumat, 8 April 2016 | 11:37 WIB
Oleh : Fana Suparman / AB

Jakarta - Sunny Tanuwidjaja yang disebut sebagai staf khusus Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, telah dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bepergian ke luar negeri selama enam bulan mendatang. Pencegahan ini dilakukan agar Sunny tidak berada di luar negeri saat penyidik membutuhkan keterangannya untuk mengusut kasus dugaan suap terkait pembahasan dua raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta. Bukan tanpa alasan KPK mencegah seseorang bepergian ke luar negeri.

Komisioner KPK, Saut Situmorang menyatakan KPK meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Sunny lantaran nama itu selalu disebut pada saat para tersangka dalam kasus ini, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, serta Personal Assistant PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro, diperiksa.

"Ada didengar dalam beberapa kesempatan (pemeriksaan) nama itu (Sunny Tanuwidjaja)," kata Saut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/4).

Meski demikian, Saut masih enggan mengungkap peran dan kaitan Sunny dalam kasus ini. Saut menyatakan, hanya penyidik yang mengetahui secara pasti peran Sunny yang disebut mantan Direktur Eksekutif Ahok Center itu.

"Tetapi siapa dia (Sunny), penyidik yang tahu," katanya.

Diketahui, selain Sunny, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Direktur Agung Sedayu Grup, Richard Halim Kusuma. Sunny dan Richard dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan mendatang.

"Yang bersangkutan (Sunny Tanuwidjaja dan Richard Halim Kusuma) dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan mendatang sejak 6 April 2016," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/4).

Dikatakan Priharsa, pencegahan ini dilakukan agar saat keterangannya dibutuhkan penyidik, Sunny dan Richard tidak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, Priharsa belum mengetahui seberapa penting keterangan kedua orang tersebut dalam pengusutan kasus ini.

"Kita belum tahu seberapa penting keterangannya sampai benar-benar didengarkan keterangannya nanti oleh penyidik," ujar Priharsa.

Nama Sunny gencar disebut terlibat dalam kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi dan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Krisna Murti--kuasa hukum Sanusi--mengungkapkan Sunny disebut pernah menghubungi kliennya yang juga mantan ketua Fraksi Gerindra itu. Kepada Sanusi, Sunny menanyakan kelanjutan mengenai kelanjutan pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. tersebut yang telah tiga kali tertunda.

Dalam pembicaraan itu Sunny mengaku telah berkomunikasi dengan Ahok, sapaan Basuki, untuk menjembantani keinginan DPRD dan pengembang terkait pengaturan mengenai kewajiban pengembang yang membuat pembahasan raperda ini terus tertunda. Hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Sanusi saat diperiksa penyidik KPK.

"Di situ (BAP Sanusi, Red) disebut, Sunny telepon ke Bang Uci. Raperda ini tiga kali gagal. Sunny tanya ke Bang Uci kenapa gagal (pembahasan raperda). Sanusi mengaku tidak tahu. Setahu saya, kata Bang Uci ada tarik-menarik mengenai (kewajiban pengembang) 15 persen itu. Teman-teman (DPRD) itu ok saja, tapi koko kamu gimana? Di situ Sunny bilang, saya sudah bilang ke koko, ok setuju. Itu yang ada dalam transkrip rekaman yang dimiliki penyidik. Itu tidak terbantahkan karena berdasar bukti-bukti yang dimiliki penyidik. Itu yang terjadi," kata Krisna.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Beredar, Video Warga Diduga Dieksekusi Kelompok Teroris Santoso

Dalam video berdurasi 59 detik itu, tampak seorang pria berbaju hitam mengenakan topeng memegang sebilah senjata tajam, menggorok hingga putus leher seseorang

NASIONAL | 8 April 2016

Kementerian Desa Jadi Rebutan Karena "Seksi"

"Wajar menjadi rebutan dan masing masing partai punya kepentingan memperebutkannya. Salah satunya bisa menjadi amunisi atau mengisi pundi partai," ujar Pangi.

NASIONAL | 8 April 2016

Jokowi: Kalau Beli Mebel, Tanya Saya

Jokowi meminta kepala daerah menghentikan kebiasaan berbelanja produk impor.

NASIONAL | 8 April 2016

Kasus Suap Reklamasi, Agung Podomoro Bisa Dibubarkan

Perusahaan di Banjarmasin pernah dibubarkan dan membayar denda karena terbukti melakukan tindak pidana.

NASIONAL | 8 April 2016

Bupati Kuningan Meninggal Dunia

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menyatakan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya bupati yang berusia 63 tahun ini.

NASIONAL | 8 April 2016

Lucu! Parpol Kok Rebutan Jatah Menteri

Presiden jangan membiarkan situasi menjadi gamang antara satu partai dengan partai lain, sehingga terkesan mereka berkelahi dan saling curiga.

NASIONAL | 8 April 2016

Hari ini Tarif Kapal Roro di Merak Turun

Meski mengalami penurunan tarif, PT ASDP akan tetap mengutamakan pelayanan kepada semua pengguna jasa di Pelabuhan Merak.

NASIONAL | 8 April 2016

Bencana Longsor Ancam Pemukiman di Kali Code

Perlu juga dilakukan penguatan pengetahuan masyarakat yang hidup di sepanjang sungai tentang bencana longsor.

NASIONAL | 8 April 2016

DPW PKS Jatim Dukung Putusan DPP Pecat Fahri

“Sikap kami sebagai pimpinan di wilayah, apa yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat PKS, pasti kami amankan dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.”

NASIONAL | 8 April 2016

Dibahas Tergesa, Revisi UU Pilkada Tidak Sempurna

UU dibuat untuk menjamin keadilan, bukan untuk memelihara ketimpangan.

NASIONAL | 8 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS