Imigrasi Sebut Aguan Masih di Indonesia
Logo BeritaSatu

Imigrasi Sebut Aguan Masih di Indonesia

Jumat, 8 April 2016 | 14:42 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) memastikan Chairman PT Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan masih berada di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Aguan bepergian ke luar negeri selama enam bulan terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Sompie menyatakan, Aguan terakhir terpantau melintas masuk dari luar negeri ke Indonesia pada Maret 2016 melalui Jakarta. Semenjak itu, Aguan tidak lagi melintas ke luar negeri. "Artinya yang bersangkutan saat ini masih ada di Indonesia," kata Ronny kepada wartawan, Jumat (8/4).

Selain Aguan, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Sunny Tanuwidjaja yang disebut staf khusus Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Agung Sedayu Grup, Richard Halim Kusuma yang diketahui anak dari Aguan. Terkait keberadaan keduanya, Ronny mengaku belum mengetahui secara pasti. Hal ini lantaran KPK baru meminta pencegahan keduanya pada Rabu (6/4) lalu. "Untuk dua nama yang terakhir (Sunny dan Richard) kami harus melihat dulu data pelintasan apakah masih di Indonesia atau ke luar negeri," katanya.

Meski demikian, Ronny menyatakan, pihaknya akan berupaya mendukung KPK untuk mencari keberadaan para pihak yang telah diminta untuk dicegah. Hal ini, katanya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi yang diatur dalam UU nomor 6 tahun 2011. "Pihak Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai UU nomor 6 tahun 2011 harus menolong, membantu, dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum yang membutuhkan, untuk memudahkan menemukan yang dicari apakah sebagai saksi atau tersangka," katanya.

Diketahui, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah enam orang terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta. Keenam orang itu, yakni bos PT Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma atau Aguan; Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan KPK; dua karyawan PT Agung Podomoro Land Geri Prasetya dan Berlian Kurniawati; Sunny Tanuwidjaja yang disebut staf khusus Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama; serta Direktur PT Agung Sedayu Grup Richard Halim Kusuma yang diketahui anak dari Aguan.

KPK meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah mereka bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan itu dilakukan agar keenamnya tidak sedang berada di luar negeri jika penyidik membutuhkan keterangan mereka untuk mengusut kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi tersebut.

Diketahui, dalam OTT pada Kamis (31/3), KPK menangkap Sanusi lantaran diduga menerima suap dari karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang diperintahkan oleh Ariesman. Selain menangkap Sanusi dan Trinanda, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga suap dari Ariesman dan Trinanda kepada Sanusi untuk memuluskan pembahasan dua Raperda tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Sebelumnya, pada 28 Maret, Sanusi juga menerima uang suap dari PT Agung Podomoro Land sebesar Rp 1 miliar untuk tujuan yang sama.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Teten Masduki, Polisi Periksa Empat Saksi

Ada laporan dari seseorang terkait dengan penggunaan lambang negara dan Bapak Teten sebagai terlapor.

NASIONAL | 8 April 2016

Perkuat Pengawasan, KKP Tambah 4 Kapal ORCA

Susi Pudjiastuti mengatakan peluncuran empat buah kapal itu sebagai wujud komitmen pemerintah untuk serius dalam menangani penangkapan ikan ilegal.

NASIONAL | 8 April 2016

Reshuffle Jilid II Harus Berdasarkan Penilaian Tim Independen

Penilaian dan evaluasi kinerja kabinet ini harus dilakukan oleh tim yang fokus dan independen memantau kinerja kementerian.

NASIONAL | 8 April 2016

Bupati Purwakarta Siapkan Sanksi bagi Anak Durhaka

Sanksi berupa pencabutan subsidi pendidikan dan kesehatan bagi anak yang menelantarkan orangtuanya

NASIONAL | 8 April 2016

Gamari Sutrisno Akan Gugat Keputusan Pemecatan dari PKS

Gamari membantah telah melakukan pelangaran disiplin organisasi partai maupun melawan kebijakan partai

NASIONAL | 8 April 2016

Gamari Dipecat dari PKS atas Dugaan Pelanggaran Syariah

Di kesempatan pertama telah diperingatkan. Setelah itu terjadi pelanggaran disiplin partai kedua.

NASIONAL | 8 April 2016

Usut Suap Raperda Reklamasi, KPK Periksa Sekretaris DPRD DKI

Keterangan Yuliadi akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

NASIONAL | 8 April 2016

Selain Fahri Hamzah, PKS Juga Pecat Gamari Sutrisno

Sehingga dalam beberapa hari ke depan dua anggota DPR itu akan di PAW.

NASIONAL | 8 April 2016

Kapal Pembangkit Listrik Atasi Krisis di Sulut

Dalam pengoperasiannya, jenis kapal ini hanya akan berlabuh di pinggir pantai dan mensuplai energi listrik kepada masyarakat, sehingga sangat efisien.

NASIONAL | 8 April 2016

Pelebaran Jalan di Kota Manado Telan Rp 43 Miliar

Pelebaran Ring Road I dapat mengurangi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk.

NASIONAL | 8 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS