Alasan Kenaikan Gaji DPRD Dinilai Tidak Logis
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Alasan Kenaikan Gaji DPRD Dinilai Tidak Logis

Jumat, 2 September 2016 | 21:07 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai, argumentasi kenaikan gaji DPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 tidak logis. Rencana kenaikan gaji tersebut tidak akan berpengaruh pada kinerja dan berkurangnya kasus korupsi di kalangan anggota DPRD.

"Salah satu logika kenaikan gaji legislatif kan, adalah mengurangi korupsi. Tetapi, faktanya semakin meningkat gaji dan tunjangan, angka korupsi tidak menurun, malah semakin marak," ujar Ray di Kedai Kopi, Menteng, Jakarta, Jumat (2/9).

Ray menilai, anggota legislatif selama ini selalu beranggapan bahwa korupsi terjadi karena gaji dan tunjangan mereka kecil. Sementara kebutuhan mereka besar dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Tak heran jika ada yang ditangkap KPK karena korupsi, selalu alasannya karena tunjangan atau gaji kecil. Sehingga solusinya, menaikan gaji atau tunjangan agar korupsi berkurang. Ini logika bagaimana? Sementara kita lihat mereka punya rumah mewah dan mobil mewah," ungkap dia.

Terkait alasan meningkatkan kinerja, Ray juga tidak sependapat dan menilai alasan tersebut mengada-ada. Bahkan, dirinya mempertanyakan kinerja DPRD selama 13 tahun dengan gaji yang ada.

"Coba kita cek kinerja DPRD selama 13 tahun, bagaimanan dengan pengawasan mereka terhadap pemerintah daerah, kalau bukan mereka (DPRD) juga terlibat proyek daerah. Juga Perda-perda yang dihasilkan, apakah berpihak pada rakyat atau tidak," pungkas Ray.





Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Demokrat Hormati Keputusan Presiden soal Komjen Budi Gunawan

Penjelasan pemerintah atas pengajuan nama BG pasti diketahui dalam uji kepatutan dan kelayakan.

NASIONAL | 2 September 2016

Gempa 4,0 SR Guncang Maumere

Gempa bumi tersebut terletak pada 8,50 LS dan 121,79 BT, tepatnya di lepas pantai Mausambi pada jarak 48 km arah Baratlaut Maumere dengan kedalaman 10 km

NASIONAL | 2 September 2016

Keluarga Besar Putra-Putri Polri Dukung Komjen BG

Komjen BG memiliki kemampuan dan jam terbang yang cukup banyak di kepolisian. Modal itulah yang diharapkan dapat membantu kerjanya dalam mengelola BIN.

NASIONAL | 2 September 2016

Pengacara Petinggi PT Brantas Minta KPK Jerat Kajati DKI

Hal ini lantaran Majelis Hakim Tipikor Jakarta telah menilai kedua kliennya bersalah melakukan penyuapan.

NASIONAL | 2 September 2016

Formappi: Dana Aspirasi Jadi Lahan Korupsi DPR

Kemauan DPR terhadap dana aspirasi bukan untuk aspirasi rakyat.

NASIONAL | 2 September 2016

Penambahan Kewenangan DPD Dipersulit DPR yang Tak Mau Wibawanya Kalah

Bila memang hendak mempertahankan sikap seperti itu, lebih baik sekalian DPR RI membubarkan saja DPD RI, kata Pakar Hukum Asep Warlan Yusuf.

NASIONAL | 2 September 2016

Banjir Jakarta Akibat Kurangnya Daerah Resapan Air

Ahok berupaya mengembalikan fungsi lahan resapan yang telah disalahgunakan

NASIONAL | 2 September 2016

Waspadai Teror Susulan, Polda Sumut Jaga Ketat Seluruh Gereja

Seluruh intelijen dikerahkan mengawasi setiap rumah ibadah.

NASIONAL | 2 September 2016

Jadi Pintu Masuk Korupsi, Fitra Akan Gugat UU MD3

Dana aspirasi hanya menjadi celah DPR untuk meminta fee dari proyek.

NASIONAL | 2 September 2016

Wapres Janjikan Percepatan Program E-KTP

Ada indikasi sejak awal e-KTP itu bermasalah.

NASIONAL | 2 September 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS