Polda Kalbar Serahkan Anggota DPR Tersangka Korupsi Dana Bansos ke Kejati
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Polda Kalbar Serahkan Anggota DPR Tersangka Korupsi Dana Bansos ke Kejati

Jumat, 23 September 2016 | 09:22 WIB
Oleh : Sahat Oloan Saragih / JAS

Pontianak - Kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Provinsi Kalimantan Barat yang mengakibatkan kerugian negara Rp 20.242.552.838, memasuki babak baru. Ditreskrimsus Polda Kalbar akhirnya melakukan penyerahan tahap kedua yakni tersangka Zulfadhli dan barang bukti ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Kamis (22/9).

Menurut Direskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Wawan Munawar, hal ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya surat keputusan bahwa berkas perkara dugaan korupsi Bansos tersebut dinyatakan lengkap (P21).

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Subdit III / Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar diketahui bahwa, dana bansos yang diselewengkan oleh tersangka yang juga anggota Komisi IX DPR RI periode 2014-2019 tersebut berasal dari anggaran APBD Provinsi Kalbar.

"Dana itu seharusnya dialokasikan ke KONI sejumlah Rp 15.242.552.838 dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sejumlah Rp 5.000.000.000 kepada Sekda Prov. Kalbar akan tetapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi," ujar Wawan.

Wawan yang memimpin langsung proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Kalbar didampingi Kasubdit III/Tipidkor Polda Kalbar AKBP Permadi Syahids Putra mengatakan, perjalanan panjang proses penyidikan kasus Bansos yang menyeret Z sudah bergulir sejak 2012 sampai memakan waktu lebih dari empat tahun. Penyelidikan dilakukan sejak 2012.

"Maka pada hari ini (Kamis, 22/9) penyidikan kasus korupsi dana Bansos Provinsi Kalbar dinyatakan telah tuntas," ungkap Wawan.

Berkas perkara korupsi dana bansos yang menjerat anggota DPR dari Partai Golkar ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Kalbar pada 23 Agustus lalu.

"Tertanggal 23 Agustus 2016, berkas perkara Z dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat Kejati Kalbar Nomor B-2021/Q.15/Ft.1/08/2016," papar Direskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Wawan Munawar.

Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55, 64 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Wawan mengungkapkan kasus tersebut bermula pada tahun pada 2009 ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalbar memeriksa dana bansos Setda tahun anggaran 2006 sampai 2009. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyimpangan dan melaporkan temuan tersebut ke KPK.

Proses penyidikannya lanjut Wawan Munawar, dilakukan sejak 7 Januari 2011 oleh penyidik Tipidkor Ditreskrim Polda Kalbar.

Hasil penyidikan berdasarkan hasil penghitungan BPK RI pada tahun 2012, penyimpangan dana bansos Setda Kalbar tersebut merugikan keuangan negara Rp 20 miliar lebih.

Wawan memaparkan, modus yang digunakan tersangka adalah dengan meminjam dana kepada Sekda Provinsi Kalbar dan pemberian tersebut atas perintah dan persetujuan mantan Gubernur Kalbar almarhum Usman Ja'far (UJ).

"Pinjamannya tidak dikembalikan, sehingga kas Setda tekor," jelas Wawan.

Untuk menutupi tersebut, kemudian UJ memerintahkan Sekda untuk meminjam dan menggunakan dana bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.

Sedangkan untuk barang bukti yang disita dari Zulfadli, di antaranya satu unit rumah, uang tunai senilai Rp 1,25 miliar, dan satu unit mobil.





Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

"Raja Jatim" Tak Berkutik Ditangkap Polisi

Dimas Kanjeng ditangkap karena diduga menjadi otak pelaku pembunuhan yang direncanakan atas dua mantan santrinya yang juga korban penipuan penggandaan uang.

NASIONAL | 23 September 2016

KPK Dikabarkan Terbitkan Sprindik Baru Kasus E-KTP

KPK dikabarkan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu e-KTP.

NASIONAL | 23 September 2016

Mendagri-Kepala BIN Bahas Pilkada Serentak 2017

Mendagri Tjahjo Kumolo menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

NASIONAL | 23 September 2016

Maluku Siap Jadi Kekuatan Maritim Nasional

Maluku akan dikenal dunia dan semakin maju sebagai lumbung ikan nasional. Maluku siap menjadi kekuatan maritim nasional.

NASIONAL | 22 September 2016

Relawan Kempora Bantu Korban Banjir Garut

Donasi berupa uang tunai sebesar Rp 10.983.000 tersebut diserahkan oleh Abdul Rafur.

NASIONAL | 22 September 2016

Sri Mulyani dengan Senang Hati Serahkan Gedung ke KPK

"Gedung ini bersejarah dan memiliki nilai luar biasa dari sejarah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi."

NASIONAL | 22 September 2016

KPK Dalami Pembagian Jatah Gula Impor di Bulog

KPK sudah mempelajari bagaimana mekanisme di dalamnya. Nanti pada waktunya penyidik-penyidik KPK akan melakukan gelar perkara.

NASIONAL | 22 September 2016

Aset Provinsi Sumbar Bertambah Rp 1,8 Triliun

Berdasarkan inventarisasi tim ke kabupaten kota terhadap kondisi neraca per 31 Desember 2014 diperkirakan aset itu sebesar Rp1,8 triliun.

NASIONAL | 22 September 2016

Menkumham : Majelis Kehormatan Harus Dampingi Notaris Nakal

majelis kehormatan notaris yang terbentuk hingga tingkat wilayah itu harus mendampingi notaris bermasalah atau nakal

NASIONAL | 22 September 2016

Gubernur Banten Rotasi 103 Pejabat Banten

Pelantikan tersebut merupakan rotasi dan pengisian pejabat eselon III dan IV di masing-masing-SKPD di Provinsi Banten.

NASIONAL | 22 September 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS