Penerapan Pasal 156a KUHP Harus Diawali Peringatan Keras
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penerapan Pasal 156a KUHP Harus Diawali Peringatan Keras

Kamis, 15 Desember 2016 | 12:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AB

Jakarta - Pengamat hukum pidana, Albert Aries menyatakan penerapan Pasal 156a KUHP mengenai delik penodaan agama harus diawali dengan peringatan keras dari instansi terkait, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama).

Menurut Albert, aturan tersebut masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang khusus dan paling lengkap mengatur tentang penodaan agama dan delik penodaan agama.

"Pasal 156a KUHP merupakan pasal sisipan (BIS) dari KUHP peninggalan Belanda yang diamanatkan oleh Pasal 4 UU PNPS. Nah, untuk menggunakan Pasal 156a KUHP ini harus mengikuti mekanisme dalam UU Penodaan Agama, yakni sebelum kasus penodaan agama diproses secara hukum, maka yang bersangkutan diberi peringatan keras terlebih dahulu," ujar Albert di Jakarta, Rabu (14/12).

Albert menjelaskan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sudah ditetapkan menjadi undang-undang Undang Undang melalui UU 5/1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Sementara itu, Pasal 156a KUHP yang diamanatkan oleh Pasal 4 UU Penodaan Agama memiliki tiga unsur utama, yaitu permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama.

Pelanggaran atas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama juga dikenai sanksi pidana lima tahun penjara yang disebutkan di dalam Pasal 3 UU tersebut.

Dia juga mengungkapkan bahwa UU Penodaan Agama sudah dua kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi, yakni pada 2009 dan 2012. Tetapi, kedua permohonan uji materi tersebut ditolak MK seluruhnya. Artinya UU tersebut masih dianggap MK konsitusional terhadap UUD 1945 dan belum pernah dicabut atau dibatalkan.

"Yang menarik, ada pertimbangan hukum dari MK bahwa untuk menerapkan Pasal 156a KUHP, harus melalui mekanisme UU PNPS Nomor 1/1965 terlebih dahulu," katanya.

Lebih lanjut, Albert mengatakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) atas dugaan penistaan agama oleh Ahok, ada salah satu paragraf yang menyebutkan bahwa soal penafsiran dan penerapan Surat Al Maidah Ayat 51 adalah domain dari umat Islam dan pemeluknya. Artinya, JPU patut diduga kuat memiliki perspektif dalam dakwaannya bahwa apa yang dinyatakan oleh Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu 27 September 2016 lalu adalah tindakan penafsiran.

"Penafsiran tersebut dipengaruhi pengalaman politiknya di Pilgub Babel 2007, di mana waktu itu beredar selebaran-selebaran berisi ayat suci yang ditambah 'kata-kata penjelasan' yang diduga dibuat oleh politisi yang menjadi lawan Ahok pada waktu itu," terangnya..

Menurut Albert, kalau JPU memiliki alur berpikir seperti itu dalam dakwaannya, berarti apa yang diuraikan JPU juga memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal 1 UU PNPS Nomor 1/1965 tentang larangan untuk melakukan penafsiran atas suatu agama yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama tersebut.

Jadi, menurut Albert, sesuai ketentuan UU PNPS Nomor 1/1965, Ahok seharusnya diberikan peringatan keras terlebih dahulu. Kalau Ahok melanggar aturan itu lagi, baru terkena sanksi pidana.

"Kalau lihat dari UU PNPS Nomor 1/1965 yang akan kasih peringatan adalah gabungan dari mendagri, menteri agama, dan jaksa agung, tetapi dalam beberapa preseden kasus penodaan agama yang ada, tampaknya MUI sudah mengambil peran tersebut," ujarnya.

Menariknya, kata Albert, Ahok sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, sehari sebelum MUI mengeluarkan pernyataan sikap dan pendapat keagamaan atas pengutipan surat Al Maidah Ayat 51. Menurutnya, hal itu dapat diasumsikan bahwa Ahok juga sudah tidak mau mengucapkan hal-hal serupa yang terkait dengan ayat-ayat suci agama Islam.

"Konsekuensinya dakwaan JPU atas kasus Ahok bukan batal demi hukum, tetapi dakwaan tidak dapat diterima atau de officier van justitie is niet onvankelijk, karena belum pernah ada peringatan keras sebelumnya yang diberikan kepada Ahok. Dengan kata lain, dakwaannya prematur untuk diajukan. Kalau seandainya sikap dan pendapat keagamaan MUI dianggap sebagai representasi dari sebuah peringatan keras, maka Ahok pun juga sudah tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam UU PNPS Nomor 1/1965," terang Albert.

Selain itu, lanjutnya, dari asas hukum yang diakui secara universal, UU PNPS Nomor 1/1965 adalah ketentuan yang bersifat khusus dalam mengatur delik agama dan soal penodaan agama dibandingkan Pasal 156a KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum dan tidak terperinci.

"Karena itu, sesuai Pasal 63 Ayat (2) KUHP, haruslah diterapkan ketentuan yang khusus lebih dahulu dalam hal adanya dugaan penodaan agama," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Hilang Enam Hari di Gunung Guntur, Gibran Berhasil Ditemukan Selamat

Pendaki remaja Muhammad Gibran Arrasyid (14) yang hilang di Gunung Guntur selama enam hari berhasil ditemukan selamat, Jumat (24/9/2021) sore.

NASIONAL | 24 September 2021

Polisi Gelar Prarekonstruksi Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Polri menggelar prarekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Napoleon Bonaparte terhadap Muhamad Kasman alias Muhammad Kace

NASIONAL | 24 September 2021

Ganjil Genap di kawasan Malioboro Akan Diterapkan Secara Tentatif

Kebijakan ganjil genap untuk kendaraan yang melintas di kawasan utama wisata di Yogyakarta, Malioboro, akan diberlakukan pada akhir pekan secara tentatif.

NASIONAL | 24 September 2021

Mahfud MD: Penasihat Saber Pungli Jadi Sasaran Pungli

Mahfud MD menuturkan, Penasihat Satgas Saber Pungli Prof Imam Prasodjo menjadi sasaran pungli saat memagari lahan miliknya

NASIONAL | 24 September 2021

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin untuk Kooperatif

KPK mengingatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Bantu Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

BMKG berkomitmen mendukung dan membantu usaha pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

NASIONAL | 24 September 2021

Wamenag: Mahasiswa Harus Jadi Katalisator dan Dinamisator Agama

Mahasiswa diharapkan bisa menjadi katalisator dan dinamisator dalam penguatan moderasi beragama.

NASIONAL | 24 September 2021

Dukung Kaum Disabilitas Berprestasi, Megawati: Kalian Harus Percaya Diri

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kelompok disabilitas percaya diri dan meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa.

NASIONAL | 24 September 2021

Kekompakan di DPP PDIP Saat Memberikan Apresiasi kepada Atlet Paralimpiade

PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020 di Kantor DPP PDIP Perjuangan Jakarta, Jumat (24/9/2021).

NASIONAL | 24 September 2021

KPK Setor Rp 500 Juta ke Kas Negara dari Pembayaran Denda Eks Mensos Juliari

KPK menyetor uang Rp 500 juta yang merupakan pembayaran denda dari mantan Mensos, Juliari P Batubara yang divonis bersalah atas kasus suap bansos Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 24 September 2021

Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 24 September 2021

BERITA GRAFIK | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings