Ini 4 Alasan MAKI Praperadilankan KPK Terkait Kasus Ratu Atut
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Ini 4 Alasan MAKI Praperadilankan KPK Terkait Kasus Ratu Atut

Selasa, 20 Desember 2016 | 21:48 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas terhentinya penanganan kasus korupsi Alkes Provinsi Banten 2012 dengan tersangka Ratu Atut Chosiyah. Gugatan praperadilan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (20/12).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, ada beberapa empat alasan kuat mengapa mereka mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Pertama, penetapan tersangka Ratu Atut Chosiyah telah berlangsung selama 3 tahun sehingga dapat dikatakan KPK telah sukses membuat HUT Tersangka Ratu Atut sebanyak 3 kali.

"Ulang tahun sebanyak 3 kali adalah sebuah rekor yang tentunya buruk dalam rangka pemberantasan korupsi," katanya.

Kedua, Proses penyidikan hampir dapat dikatakan selesai karena telah memeriksa saksi dan tersangka, pengumpulan dan penyitaan alat bukti, keterangan ahli dan audit kerugian negara dari BPK sekitar Rp 30,2 miliar, namun sampai dengan saat ini perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor .

Upaya gugatan Praperadilan ini adalah sebagai bentuk cambukan kepada KPK untuk segera menuntaskan perkara tersebut.

Ketiga, KPK pada waktu bersamaan telah menetapkan tersangka terhadap adik Ratu Atut Chosiyah yang bernama Tubagus Chairi Wardana (Wawan) dan KPK telah melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor serta telah sampai tahapan Putusan di mana Terdakwa Tubagus Chairi Wardana (Wawan) divonis satu tahun penjara.

Dengan status Wawan hanya berprofesi swasta maka semestinya Atut dengan posisi Gubernur Banten seharusnya mendapatkan tindakan yang lebih tegas dari KPK sehingga gugatan praperadilan ini sebagai uji nyali sejauh mana keberanian KPK dalam menangani kasus Ratu Atut Chosiyah.

Keempat, tindakan KPK diperparah dengan statement Ketua KPK Agus Rahardjo yang menunda proses hukum korupsi di Banten dengan dalih menunggu pelaksanaan Pilkada.

"Dengan statement ini membuktikan KPK tidak tegak lurus menegakkan hukum dan keadilan. Menunda sama dengan Menghentikan. Keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan," tandas Boyamin.

Lebih lanjut Boyamin mengatakan, gugatan ini sama sekali tidak terkait Pilkada Banten dan tidak terkait dengan calon-calon yang sedang bertarung.

"Jika toh menyangkut pilkada, itu dikarenakan semata-mata terpicu oleh statement Ketua KPK yang menunda proses hukum korupsi ini dikarenakan menunggu selesainya Pilkada. KPK harus ditegur dan tidak boleh bermain-main karena akan semakin merugikan negara berupa hilangnya barang bukti dan saksi-saksi sehingga bisa saja nantinya Tersangka akan lepas dan bebas jika suatu saat dibawa ke pengadilan, ini sungguh buruk," pungkasnya.







Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pimpinan Laskar Umat Islam Surakarta Tersangka, Polisi Sita Barang Bukti

Para tersangka ini saat ini dibawa ke Mapolda Jateng.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Kapolri-Ketua MUI Sepakat Ormas Tak Boleh Sweeping Atribut Natal

Polisi akan tegas bila ada ormas sweeping.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Fu Jian Indonesia dan Perpit Bantu Korban Gempa Aceh Rp 2 Miliar

Penyaluran bantuan bagi korban gempa Aceh melalui PMI terus mengalir.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Pengacara Buni Yani Yakin Kliennya Menang Praperadilan

"Insya Allah. Ini apalagi disertai doa dari masyarakat, ya kami optimistis. Tapi nanti pada akhirnya hakim yang memutuskan," kata Aldwin.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Kemdagri Tegaskan Masyarakat Tak Perlu Khawatir dengan PP Ormas

Aturan tersebut justru dinilai memperketat pendirian ormas asing di Indonesia, karena memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang lebih selektif.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Kapolri: Ormas Bukan Penegak Hukum

Upaya paksa hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Pemberian bebas visa dinilai lebih besar mudharat (kerusakan) daripada manfaatnya.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Jokowi Ingatkan BPN Permudah Sertifikasi Tanah

Jokowi tidak ingin mendengar lagi ada praktik pungli.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Alasan Hanura Pilih Oesman Sapta sebagai Ketua Umum

Sosok Oesman Sapta sebagai salah satu tokoh nasional tidak diragukan lagi kepemimpinannya.

NASIONAL | 20 Desember 2016

Dianggap Hentikan Perkara Atut, KPK Dipraperadilankan

Langkah mengulur waktu KPK dalam memproses perkara Atut tergolong sebagai upaya menghentikan perkara secara tidak sah.

NASIONAL | 20 Desember 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS