Syarat Selisih Suara Dinilai Hambat Terwujudnya Keadilan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 524.475 (-7.99)   |   COMPOSITE 6109.17 (-129.78)   |   DBX 1194.89 (-11.73)   |   I-GRADE 181.466 (-4.58)   |   IDX30 517.087 (-11.81)   |   IDX80 138.626 (-3.62)   |   IDXBUMN20 407.246 (-17.39)   |   IDXESGL 143.602 (-3.12)   |   IDXG30 142.274 (-3.48)   |   IDXHIDIV20 456.023 (-11.92)   |   IDXQ30 148.355 (-3.37)   |   IDXSMC-COM 276.257 (-7.75)   |   IDXSMC-LIQ 347.018 (-13.99)   |   IDXV30 137.723 (-3.73)   |   INFOBANK15 1047.79 (-12.16)   |   Investor33 444.391 (-8.03)   |   ISSI 179.418 (-4.68)   |   JII 631.935 (-18.62)   |   JII70 220.815 (-6.52)   |   KOMPAS100 1231.17 (-28.43)   |   LQ45 963.139 (-22.62)   |   MBX 1681.26 (-38.74)   |   MNC36 327.223 (-6.39)   |   PEFINDO25 325.051 (-6.97)   |   SMInfra18 313.073 (-11.44)   |   SRI-KEHATI 379.382 (-6.25)   |  

Sengketa Hasil Pilkada

Syarat Selisih Suara Dinilai Hambat Terwujudnya Keadilan

Minggu, 5 Maret 2017 | 16:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta - Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai, syarat selisih suara pengajuan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menghambat terwujudnya keadilan pemilu atau electoral justice. Padahal, MK merupakan benteng konstitusi yang menjamin terwujudnya keadilan pemilu.

Sebagaimana diketahui, syarat mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK adalah selisih suara antara pemenang dan paslon yang kalah berkisar 0,5 persen sampai 2 persen sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"Proses di MK menjadi sangat penting, putusannya bersifat final dan mengikat. Proses di MK dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pilkada sudah sesuai dengan konstitusi dan mewujudkan keadilan pemilu bagi semua pihak yang terlibat," ujar Fadli saat diskusi bertajuk "Sengketa MK: Keadilan Substantif bagi Pilkada Demokratis" di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (5/3).

Fadli menjelaskan, semua pihak yang terlibat dalam pilkada dan proses penyelenggaraan pilkada akan diuji konstitusionalitasnya di MK. Penyelenggara, kata dia, akan diuji apakah telah menyelenggarakan pilkada sesuai dengan aturan sehingga menciptakan keadilan pemilu.

"Pemilih juga akan diuji keabsahan suaranya dan pemohon atau pasangan calon yang mengajukan sengketa hasil pilkada akan diuji juga, apakah permohonannya sudah benar dan patut disidangkan oleh hakim konstitusi," tambahnya.

Syarat selisih suara dalam pengajuan sengketa hasil pilkada di MK, kata dia, justru akan menghambat terwujudnya keadilan pemilu dan pengujian konstitusionalitas proses pilkada. Menurut dia, MK akan mengabaikan berbagai pelanggaran dan kecurangan pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hanya karena tidak memenuhi syarat selisih suara.

"Seharusnya MK harus melihat dan meneliti juga bukti-bukti awal pemohon, dalil dan konteks sengketanya sehingga keadilan pemilu benar-benar bisa terwujud. Jangan hanya berpatokan pada selisih suara saja," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, apa yang dilakukan MK pada pilkada tahun 2015 telah mengebiri terwujudnya keadilan pemilu karena MK hanya berpatokan pada selisih suara dalam mengadili sengketa hasil pilkada. Dari 269 Pilkada serentak 2015, 147 yang mengajukan sengketa hasil ke MK dan 140 sengketa yang tidak diterima MK hanya karena tidak memenuhi syarat selisih suara.

"Padahal di beberapa daerah terbukti adanya pelanggaran dan kecurangan yang mempengaruhi selisih suara dan hasil pilkada. Akhirnya, keadilan pemilu tidak terwujud. Paradigma ini yang harus diubah MK. PMK-nya harus diubah sehingga tidak hanya berpegang pada syarat selisih suara,tetapi juga harus dilihat bukti awal, dalil pemohon dan konteks perkara," jelas dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Raja Salman Dinilai Tampilkan Wajah Islam Moderat

Islam bukan agama yang sangar dan tidak identik dengan radikalisme serta terorisme.

NASIONAL | 5 Maret 2017

KTT IORA Akan Hasilkan Jakarta Concord

IORA Concord merupakan insiatif Indonesia.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Cianjur Keluhkan Jalur Puncak II Tak Kunjung Dibangun

Saat ini wilayah Cianjur dikepung macet dari berbagai arah.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Raja Salman Heran Disambut Pastor Berbahasa Arab di Bali

Saya yakin kurang lebih raja menanyakan apakah saya Katolik.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Maruarar Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jabar

"Secara pribadi saya mendukung Kang Emil (maju) di Pilgub Jabar. Saya melihat begitu banyak harapan dan perubahan di Jawa Barat ini”.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Raja Salman Heran Disambut Pastor Berbahasa Arab

Romo Evensius bersama dengan pimpinan lima agama lain yang ikut menyambut kedatangan Raja Salman di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Hubungan RI-Malaysia secara People to People Relationship Perlu Ditingkatkan

Dua pemimpin di kedua negara memiliki latar belakang asal yang sama, yakni Jawa dan Bugis.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Polri Tegaskan Jangan Sampai Ada "Titipan" dalam Rekrutmen

"Untuk memotong siklus ini, saya secara khusus memberikan pengarahan kepada 466 peserta seleksi tingkat pusat Sespimmen Polri," kata Arief

NASIONAL | 5 Maret 2017

Ridwan Kamil Ajak TMP dan GP Anshor Bela Keberagaman

"Sampai kiamat pun indonesia beragam dengan dibungkus Pancasila," tegas Ridwan Kamil.‎

NASIONAL | 5 Maret 2017

Sempat Mati, Eskalator Raja Salman Masih Berfungsi

Martha mengatakan seluruh pemeriksaan dan tes eskalator elektrik tersebut dilakukan oleh pihak kerajaan.

NASIONAL | 5 Maret 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS