JPPR: Terjadi Pelanggaran Tinggi dalam Pilkada di 12 Daerah
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

JPPR: Terjadi Pelanggaran Tinggi dalam Pilkada di 12 Daerah

Minggu, 5 Maret 2017 | 17:41 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemetaan terhadap 49 permohonan sengketa hasil Pilkada 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kajian tersebut, 49 permohonan tersebut tersebar di 46 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Ada daerah yang mengajukan dua dan tiga permohonan oleh pasangan yang berbeda.

Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan tujuh jenis pelanggaran yang terjadi di 46 daerah tersebut selama tahapan pilkada. Ketujuh pelanggaran tersebut, antara lain politik uang, proses pencalonan yang tidak sesuai aturan, gangguan keamanan, logistik pilkada bermasalah, penggunaan isu primordian atau SARA, intimidasi dan penggunaan fasilitas daerah serta mobilisasi aparatur sipil negara.

"Ketujuh pelanggaran ini, kami temukan berdasarkan pada hasil pengawasan di lapangan, pemantauan dan pemberitaan media. Kemudian kami mengukur derajat pelanggaran dari proses tahapan pilkada di 46 daerah pilkada yang pasangan calonnya mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK," ujar Masykurudin saat diskusi bertajuk "Sengketa di MK: Keadilan Substansif untuk Pilkada Demokratis" di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (5/3).

Dari hasil pengukuran tersebut, JPPR, kata Masykurudin, melakukan penggolongan tingkatan pelanggaran, yakni pelanggaran tinggi, sedang, dan rendah. Dari 46 daerah pilkada yang mengajukan gugatan, kata dia, 12 daerah berkategori pelanggaran tinggi (26 persen), 19 daerah berkategori pelanggaran sedang (41 persen) dan 15 daerah berkategori pelanggaran rendah (33 persen).

"Jika MK hanya berpatokan pada syarat selisi suara untuk mengadili perkara maka 12 daerah yang berkategori pelanggaran tinggi, bakal tidak diperiksa oleh MK kecuali Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Barat yang memenuhi syarat selisi suara. Padahal, pelanggaran yang tinggi ini berpotensi mengubah hasil pilkada," jelas Masykurudin.

Berikut ini adalah hasil penelusuran JPPR terkait 46 daerah yang pilkadanya digugat ke MK.

12 Daerah Berkategori Pelanggaran Tinggi
1. Puncak Jaya
2. Pulau Morotai
3. Takalar
4. Kota Langsa
5. Halmahera Tengah
6. Provinsi Sulawesi Barat
7. Intan Jaya
8. Jepara
9. Buru
10. Kendari
11. Pidie
12. Sarolangun

15 Daerah Berkategori Pelanggaran Sedang
1. Bengkulu Tengah
2. Provinsi Banten
3. Pati
4. Provinsi Gorontalo
5. Bombana
6. Mappi
7. Kota Yogyakarta
8. Kepulauan Sangihe
9. Aceh Barat Daya
10. Tolikara
11. Kota Salatiga
12. Buton Selatan
13. Payakumbuh
14. Buton Tengah
15. Buol
16. Aceh Utara
17. Maybrat
18. Maluku Tengah
19. Banggai Kepulauan

15 Daerah Berkategori Pelanggaran rendah
1. Sarmi
2. Dogiyai
3. Nagan Raya
4. Kota Sorong
5. Kota Batu
6. Kota Tasikmalaya
7. Bireuen
8. Gayo Leus
9. Aceh Timur
10. Tebo
11. Provinsi Aceh
12. Maluku Tenggara Barat
13. Aceh Singgil
14. Sorong
15. Lanny Jaya



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IORA Soroti Pentingnya Kerja Sama Pemberantasan Terorisme

Untuk memerangi terorisme dan ekstrimisme di kancah regional dan global.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Satu Penghuni Lapas Anak Martapura Tewas Dikeroyok

Aksi pengeroyokan sudah ditangani Polres Banjar.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Sejumlah Rumah di Sukabumi Rusak Diterjang Banjir

Hingga kini, tidak ada korban jiwa.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Syarat Selisih Suara Dinilai Hambat Terwujudnya Keadilan

MK merupakan benteng konstitusi yang menjamin terwujudnya keadilan pemilu.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Raja Salman Dinilai Tampilkan Wajah Islam Moderat

Islam bukan agama yang sangar dan tidak identik dengan radikalisme serta terorisme.

NASIONAL | 5 Maret 2017

KTT IORA Akan Hasilkan Jakarta Concord

IORA Concord merupakan insiatif Indonesia.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Cianjur Keluhkan Jalur Puncak II Tak Kunjung Dibangun

Saat ini wilayah Cianjur dikepung macet dari berbagai arah.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Raja Salman Heran Disambut Pastor Berbahasa Arab di Bali

Saya yakin kurang lebih raja menanyakan apakah saya Katolik.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Maruarar Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jabar

"Secara pribadi saya mendukung Kang Emil (maju) di Pilgub Jabar. Saya melihat begitu banyak harapan dan perubahan di Jawa Barat ini”.

NASIONAL | 5 Maret 2017

Raja Salman Heran Disambut Pastor Berbahasa Arab

Romo Evensius bersama dengan pimpinan lima agama lain yang ikut menyambut kedatangan Raja Salman di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

NASIONAL | 5 Maret 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS