Kampanye Deradikalisasi Harus Libatkan Civil Society
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kampanye Deradikalisasi Harus Libatkan Civil Society

Kamis, 9 Maret 2017 | 18:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta - Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris, meminta pemerintah menggandeng kelompok masyarakat sipil (civil society) dalam kampanye gerakan deradikalisasi. Kekuatan kelompok masyarakat sipil, dinilai efektif untuk mencegah radikalisasi.

"Gerakan radikalisasi ini telah mengancam masyarakat itu sendiri bahkan ada masyarakat yang sudah menjadi korban. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan civil society dalam upaya deradikalisasi," ujar Syamsuddin dalam diskusi buku berjudul "Deradikalisasi; Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme" karya Muhammad A.S Hikam di Grand Cemara Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Selain Syamsuddin, hadir juga sebagai pembicara, antara lain penulis buku yang sekaligus Dosen Universitas Presiden Muhammad A.S Hikam, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Binny Bintarti Buchori dan Direktur NU Online Savic Ali.

Syamsuddin menilai, sekarang ini ada perebutan otoritas keislaman di tingkat masyarakat. Bahkan, kata dia sudah ada pergeseran otoritas keislaman dari Islam moderat ke arah Islam radikal. Salah satunya disebabkan karena dua ormas besar Islam, NU dan Muhammadiyah sibuk dengan rutinitasnya sendiri.

"NU dan Muhammadiyah cenderung gagap menyikapinya (gerakan radikalisasi). Mungkin sebagiannya sudah mengubah afiliasi keagamaan ke kelompok Islam yang radikal. Mungkin akibat NU dan Muhammadiyah cenderung pada rutinitas. Muhamudiyah sibuk urus sekolah, panti usahan dan rumah sakit. Sementara, NU sibuk urus menangani pesantren dan yang lainnya," jelas dia.

Selain itu, kata Syamsuddin, elite-elite NU dan Muhamadiyah cenderung terlibat masuk masuk politik. Menurut dia, politik kadang membuat orang gelap mata.

"Kelompok Islam yang moderat banyak masuk politik sehingga tidak menjaga umat atau mengabaikan umat," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tidak di Komisi II, Akom Bantah Terima Dana e-KTP

"Saya bukan Ketua Fraksi, dan saya juga bukan juga sebagai pimpinan atau anggota Komisi II."

NASIONAL | 9 Maret 2017

Demokrat Dukung Budaya Estafet Pembangunan

SBY sendiri merasa bersyukur dan bergembira dapat menjalin komunikasi dengan Jokowi.

NASIONAL | 9 Maret 2017

Jimly: Ciptakan Budaya Ilmiah di MK

diperlukan adanya perubahan budaya kerja menjadi lebih ilmiah, termasuk dalam tubuh Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 9 Maret 2017

Polisi Temukan Dana Rp 1,7 triliun di Rekening Harry Suganda

"Kalau dana Rp 836 miliar sudah jelas asal usulnya, tapi di rekening pelaku kita dana lain senilai Rp 1,7 triliun."

NASIONAL | 9 Maret 2017

SBY Yakin Jokowi Mampu Hadapi Tantangan dan Hambatan Pemerintah

Pernyataan itu disampaikan SBY mengomentari usia pemerintahan Presiden Jokowi yang akan memasuki usia 2,5 tahun.

NASIONAL | 9 Maret 2017

Ketua Komisi II Prihatin Banyak Mantan Anggota Komisi II Terjerat Kasus E-KTP

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mendukung upaya keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah bekerja selama 3 tahun membongkar korupsi e-KTP

NASIONAL | 9 Maret 2017

Wiranto Pastikan Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

"Sedang dikerjakan. Keterlibatan TNI pasti ada," kata Wiranto

NASIONAL | 9 Maret 2017

Ketua Komisi II Prihatin Pengerjaan e-KTP Terhambat

Tujuan awalnya program e-KTP ini sangat bagus yakni membuat setiap warga negara mempunyai identitas tunggal.

NASIONAL | 9 Maret 2017

Pemerintahan Diramalkan Bakal Mulus Usai Pertemuan Jokowi-SBY

Pemerintahan Jokowi diprediksi akan berjalan hampir mulus dan tidak ada gangguan ke depan pasca-pertemuan tersebut.

NASIONAL | 9 Maret 2017

Politikus Nasdem: E-KTP Masih Bercita Rasa Manual

Jika seseorang mau mengurus suatu kepentingan yang mensyaratkan KTP, dia masih diminta melampirkan fotokopi e-KTP.

NASIONAL | 9 Maret 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS