10 Daerah di Jatim Perlu Dimekarkan

10 Daerah di Jatim Perlu Dimekarkan
Gubernur Jawa Timur Soekarwo ( Foto: Istimewa )
Aries Sudiono / Teguh L Rahmadi / PCN Sabtu, 11 Maret 2017 | 13:57 WIB

Surabaya- Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pansus RPJMD) Jatim mendorong lima kabupaten dan lima kota di Jatim melakukan pemekaran wilayah. Ke-10 kota dan kabupaten itu perlu dimekarkan karena jumlah penduduknya sudah terlalu padat, sehingga tak sebanding dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki.

Lebih dari itu, daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena beban tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah administrasi sudah terlalu berat, sehingga bisa menghambat pelayanan dasar masyarakat.

“Tujuan pemekaran ini adalah ingin lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat dalam memberikan pelayanan masyarakat,” ujar Ketua Pansus RPJMD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak yang dikonfirmasi, Jumat (10/3). Pertimbangan lainnya, kata Sahat, yakni untuk pencapaian pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan di Jatim yang sudah disusun dalam RPJMD Jatim. Sehingga, faktor-faktor yang menjadi penghambat perlu segera diurai.

Menurut politisi Partai Golkar itu, lima kabupaten yang didorong segera melakukan pemekaran adalah Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Bojonegoro, dan Sumenep. Sedangkan di tingkat kota meliputi Kota Kediri, Blitar, Mojokerto, Madiun, dan Batu. Selama ini ada sejumlah faktor penghambat pencapaian pembangunan karena beban tugas Pemda berdasarkan luas wilayah adminsitrasi pemerintahan dan jumlah penduduk di 10 kota kabupaten itu sudah tidak proporsional, katanya.

“Pemda masih mengandalkan APBD sebagai sumber utama anggaran pembangunan dan belum maksimal menggerakkan sumber dana di luar APBD. Di sisi lain, birokrasi cenderung bekerja hanya berdasarkan tupoksi dan terpenuhinya standar kinerja yang ditentukan. Bahkan camat sebagai perwakilan Pemkab dan Pemkot belum sepenuhnya dapat menjalankan tupoksi sesuai amanat UU, karena PP yang mengatur masalah tersebut tak kunjung diterbitkan pemerintah pusat,” ujar Sahat.

Yang membuat lebih ironis lagi, kata dia, kepemimpinan daerah belum maksimal dalam melaksanakan tupoksi sesuai amanat UU, khususnya menyangkut hal koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, kab/kota dan desa belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Ia lalu menunjuk program pengentasan kemiskinan di Jatim menjadi lambat. Penurunan kemiskinan di Jatim bulan Maret-September 2015 hanya sebesar 0,27 persen. Sedang pada tahun 2016, angka kemiskinan masih berkisar 11,85 persen atau sekitar 4.638.530 orang. Padahal target RPJMD Jatim tahun 2017 adalah 11,80-11,50 persen, tahun 2018 sebesar 11,50-11,20 persen dan tahun 2019 sebesar 11,20-10,90 persen. “Kalau faktor penghambat tak segera diatasi saya rasa sulit target RPJMD Jatim tercapai," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan sepakat dan mendukung wacana Pansus RPJMD Jatim yang mendorong adanya pemekaran di sejumlah kab/kota di Jatim. Alasannya, semakin banyak rentang kendali itu menjadi semakin baik, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. “Fungsi utama pemerintah itu untuk menfasilitasi proses pelayanan masyarakat,” ujar Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo.

Ia juga memberikan contoh, kecamatan di Kabupaten Malang sudah seperti wilayah administrasi Pemkot Mojokerto karena jumlah penduduknya sudah sangat banyak dan padat. Namun, wacana pemekaran wilayah itu sekarang ini sifatnya masih diskusi kualitatif. Langkah selanjutnya masih harus dibicarakan dengan kabupaten dan kota yang bersangkutan, kata Pakde Karwo.

Ia mengakui, pemekaran wilayah kecamatan di tingkat kota dan pemekaran kabupaten dengan membentuk Pemkot baru, sangat diperlukan karena pertimbangan jumlah penduduk sudah tak sebanding dengan daya dukung sumber daya yang tersedia. “Pemekaran wilayah ini ada rumusnya. Ada sejumlah persyaratan yang dibutuhkan,” tandas Pakde Karwo.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE