ICW: Kapolri Harus Pecat Oknum Polisi yang Lakukan Pungli
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW: Kapolri Harus Pecat Oknum Polisi yang Lakukan Pungli

Minggu, 2 April 2017 | 20:44 WIB
Oleh : Yustinus Paat / PCN

Jakarta - Tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS di Polda Sumatera Selatan akhir Maret 2017 lalu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri. Diduga mereka terlibat pungli dalam penerimaan calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sarjana tahun 2017. Uang sebesar Rp 4,7 miliar diduga hasil pungli turut disita Tim Saber yang berasal dari Propam Mabes Polri.

Selain di Sumsel, Tim Saber Pungli di internal Polri yang dibentuk Oktober 2016 lalu telah melakukan sejumlah proses hukum berupa pemeriksaan dan penangkapan terhadap oknum Polisi yang diduga melakukan pungli.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satria Langkun memberikan apresiasi terhadap langkah Polri memerangi praktik pungli di internal kepolisian. Langkah tersebut, kata Tama, tentu saja akan memperbaiki citra Polri dan sekaligus mendorong perbaikan dalam pelayanan publik.

"Selain itu, langkah tersebut membuat penerimaan calon anggota Polri maupun sekolah di lingkungan Polri menjadi clean and clear atau bebas dari korupsi," ungkap Tama di Jakarta, Minggu (2/4).

Namun, kata dia, ICW mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk bertindak lebih keras terhadap oknum Polisi yang terlibat. Selain itu, dia berharap Tito bisa membongkar pihak lain yang diduga terlibat atau melindungi (backing) atau menerima setoran yang berasal dari pungli.

"Proses hukum yang dilakukan oleh Tim Saber sebaiknya transparan agar publik juga dapat mengawasi. Oknum polisi yang tertangkap tangan atau terbukti melakukan tindakan pungli harus diproses secara berlapis baik administratif maupun pidana," tegaa dia.

Menurut Tama, hukuman disiplin atau sanksi administratif paling maksimal yaitu pencopotan dari jabatan atau dipecat sebagai anggota Polri. Hukuman disiplin tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

"Pelaku juga harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Pungutan secara tidak sah atau liar yang dilakukan oleh oknum Polisi yang juga pegawai negeri dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU Tipikor," jelas dia.

Dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor menyebutkan, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sementara Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai sanksi administratif dan sanksi pidana wajib dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan membuat pelaku lain berpikir ulang untuk melakukan hal serupa. Hukuman maksimal terhadap pelaku perlu diberikan mengingat pungli yang dilakukan oleh oknum Polisi telah mencoreng institusi dan memalukan korps Bhayangkara.

"Apalagi pelakunya merupakan aparat hukum yang seharusnya paham mengenai hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat, dan mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri," tandas dia.

Pemberian efek jera ini, lanjut Agus, akan dapat mendorong percepatan reformasi internal Polri yang titik sentralnya pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Menurut dia, hal tersebut telah menjadi tekad Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang disampaikan dalam fit and proper test di DPR untuk mewujudkan Polri yang Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter).

"Sebaliknya jika hukumannya "lembek" hanya berupa sanksi administrative ringan dan sedang serta tanpa proses pidana maka hal ini hanya akan menurunkan citra Polri di mata publik, membuat pelaku tiarap sesaat dan berpotensi melakukan tindakan serupa di masa mendatang," pungkas Agus.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tindak Terduga Kasus Makar, Publik Harus Mendukung Sikap Tegas Polri

Polri yang profesional selalu mengedepankan kepentingan negara.

NASIONAL | 2 April 2017

Gubernur Sumut Belum Keluarkan Aturan Transportasi Berbasis Aplikasi

Kalangan pengemudi sekaligus pemilik yang bergabung dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi itu masih menunggu peraturan gubernur Sumut.

NASIONAL | 2 April 2017

Kasus Suap Penjualan Kapal Perang, KPK Geledah 2 Kantor PT PAL

Tiga lokasi yang digeledah yakni kantor PT PAL di daerah Tanah Abang, Jakarta, kantor PT PAL di Surabaya, serta kantor PT Pirusa Sejati di MTH Square, Jakarta.

NASIONAL | 2 April 2017

Sambut Paskah, Pemuda GMIT ATU Gelar Parade Jalan Salib

Parade jalan salib tahun ini diperkirakan akan diikuti sekitar 3.000 orang baik pemuda maupun masyarakat umum.

NASIONAL | 2 April 2017

Bupati Anas Senam Pinguin Bareng Warga Desa

Anas mengimbau warga agar rutin melakukan olah raga tiap hari, minimal satu pekan sekali.

NASIONAL | 2 April 2017

Bupati Banyuwangi Dukung Kreasi BUMDes

Pemkab Banyuwangi mendukung upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian warga.

NASIONAL | 2 April 2017

Jelang Uji Kelayakan, DPR Harap BPK Dihuni Orang Bersih

Diharapkan, anggota BPK yang terpilih sosok berintegritas.

NASIONAL | 2 April 2017

Budaya Bisa Dijadikan Sarana Penjaga Toleransi Beragama

Wayang memiliki nilai filsafat kehidupan yang tinggi untuk kehidupan.

NASIONAL | 2 April 2017

BPBD Kediri Kirim Personel Bantu Evakuasi Korban Longsor Ponorogo

Tim tersebut akan membawa sejumlah perlengkapan sendiri sesuai kebutuhan, untuk evakuasi.

NASIONAL | 2 April 2017

Minibus Wisatawan Kudus Kecelakaan di Gunung Kidul, Empat Tewas

Dari total 18 orang di dalam mobil, empat di antaranya meninggal dunia.

NASIONAL | 2 April 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS