Mendagri Klaim Masih Bisa Batalkan Perda
Logo BeritaSatu

Mendagri Klaim Masih Bisa Batalkan Perda

Kamis, 6 April 2017 | 23:07 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklaim masih dapat membatalkan peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/ kota. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membatalkan Pasal 251 ayat 2, 3, 4 dan 8 dalam Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Artinya, yang dilarang gubernur membatalkan perda kabupaten/kota dan yang penting, Mendagri masih boleh membatalkan perda provinsi dan kabupaten/ kota," kata Tjahjo, Kamis (6/4).

Tjahjo sendiri enggan menanggapi lebih jauh mengenai tafsir putusan MK terkait perda tersebut. "Apapun tafsirnya, pemerintah ini satu. Pusat sampai daerah harus ada sinergi kebijakan, itu saja intinya yang saya laksanakan," tegasnya.

Pada bagian lain, menurut Tjahjo, setiap rancangan perda kabupaten/ kota harus dikoordinasikan dengan pemda provinsi. Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah tumpang tindih.

Dia berharap agar seluruh pemda termasuk jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tidak membuat regulasi tambahan baru yang tak diperlukan.

"Justru pemangkasan yang harus diprioritaskan agar tata kelola pemerintahan efektif efisien demi pelayanan publik yang lebih baik dapat tercapai," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, Kemdagri pada akhirnya perlu bersikap tegas terhadap langkah-langkah pengendalian perda serta peraturan mendagri.

"Ini untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terlebih untuk kepentingan masyarakat umum," tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya tak ragu memotong birokrasi, khususnya demi pemudahan perizinan dan investasi. "Semata-mata semua itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan daerah," imbuhnya.

Berbeda Pandangan

Kuasa Hukum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Andi Syafrani, berbeda pandangan dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengenai putusan MK. Menurut Andi, Mendagri tidak dapat membatalkan perda provinsi hingga kabupaten/ kota.

"Kewenangan Mendagri membatalkan perda kabupaten/kota ada di ayat 3 dibatalkan MK. Kalau Mendagri bilang masih ada kewenangan, di mana kewenangannya? Kenapa pasal 251 ayat 3 tentang kewenangan Mendagri dinyatakan inkonstitusional oleh MK?,” kata Andi saat dihubungi Suara Pembaruan, Kamis (6/4) malam.

Dia menjelaskan, putusan MK menyebutkan bahwa perda merupakan produk legislatif. "Karena produk legislasi, maka yang ingin ditegaskan oleh MK sama seperti undang-undang. Maka mekanisme pembatalannya tidak melalui eksekutif review, tapi yudikatif review," jelasnya.

"Itu ada normanya di konstitusi, Pasal 24 (UUD 1945, red) tentang kewenangan Mahkamah Agung (MA). Saya kira perlu dibaca ulang dan diteliti. Jangan sampai mendagri salah interpretasi. Coba Mendagri konsultasikan ke ahli hukumnya."



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

Dolfi menuturkan, Bupati Kolaka Timur tersebut diperiksa bersama lima orang stafnya.

NASIONAL | 22 September 2021

Hari Ini, 2 Eks Pejabat Pajak Jalani Sidang Perdana Perkara Suap dari Bank Panin Cs

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Dadan Ramdani dan Angin Prayitno Aji, akan menjalani sidang dalam kasus menerima suap dari PT Bank Panin.

NASIONAL | 22 September 2021

OTT di Kolaka Timur, Firli: KPK Tak Pandang Bulu Jerat Koruptor

KPK tidak pandang bulu siapa pun yang berdasarkan bukti permulaan cukup telah melakukan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 22 September 2021

Legislator Dukung KLHK dan Polri Berangus PETI di Sulut

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK mendukung upaya tegas KLHK dan Mabes Polri menertibkan aktivitas PETI di Sulawesi Utara.

NASIONAL | 22 September 2021

Diingatkan Nadiem, Ini Dampak Learning Loss Jika PTM Terbatas Tak Dilakukan

Mendikbudristek mengingatkan kepada semua pihak tentang dampak learning loss jika pembelajaran tatap muka terbatas tak dilakukan.

NASIONAL | 22 September 2021

Operasi Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur, Sejumlah Pihak Diringkus

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa (21/9/2021) malam.

NASIONAL | 22 September 2021

BMKG Keluarkan Peringatan Dini terkait Cuaca Ekstrem di Berbagai Daerah

BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem di sejumlah daerah, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Penumpang Singapore Airlines dari Indonesia Boleh Transit di Changi

Penumpang Singapore Airlines (SIA) dari Indonesia mulai 23 September 2021 akan diizinkan untuk transit di Bandara Changi Singapura.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings