KPK Dalami Keterlibatan Anggota DPR dalam Kasus Suap Kemnakertrans
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Dalami Keterlibatan Anggota DPR dalam Kasus Suap Kemnakertrans

Jumat, 7 April 2017 | 08:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014.

Diduga terdapat sejumlah pihak termasuk anggota DPR saat itu yang turut menikmati aliran dana suap tersebut. Hal ini lantaran dari Rp 9,75 miliar yang diduga diterima politikus Partai Golkar, Charles J Mesang, hanya USD 80.000 atau sekitar Rp 1 miliar dengan kurs saat ini yang dikembalikannya kepada KPK.

"Tentu saja sisa selisihnya akan kami telusuri lebih lanjut kepada siapa saja indikasinya uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis (6/4) malam.

Untuk mengusut keterlibatan pihak lain ini, penyidik memeriksa sejumlah saksi dari pihak DPR. Pada Kamis (6/4), penyidik memeriksa politisi PDIP yang juga mantan Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning dan anggota DPR dari Fraksi PKS, Zuber Safawi. Pemeriksaan terhadap kedua politisi tersebut dilakukan penyidik untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk mengenai pembahasan anggaran Ditjen P2KT.

"Kita mengklarifikasi dua hal, pertama proses pembahasan anggaran dan pencairannya tentu ada beberapa saksi termasuk anggota DPR yang kita periksa," katanya.

Febri meyakini Ribka dan Zuber mengetahui proses penganggaran dana optimalisasi Ditjen P2KT. Hal ini lantaran saat penganggaran berlangsung Ribka menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI, sementara Zuber anggota Komisi IX DPR.

"Kami periksa pengetahuan ‎mereka terkait indikasi aliran dana yang dalam proses persidangan sebelumnya telah muncul dan diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR termasuk anggota Komisi dan Banggar," ungkapnya.

Usai diperiksa penyidik, Zuber mengaku dicecar penyidik mengenai proses penganggaran dana optimalisasi Ditjen P2KT. Sebagai anggota Komisi IX, Zuber mengaku turut dalam sejumlah rapat pembahasan anggaran dana tersebut.
"Saat rapat. Ya jelas bahas toh yo. Ya itu saja data-datanya," katanya.

Meski demikian, Zuber enggan menjelaskan lebih jauh mengenai proses penganggaran tersebut, termasuk adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah anggota DPR. Zuber hanya mengaku telah menjelaskan seluruhnya kepada penyidik.

"Enggak ada (aliran dana). Saya kan hanya sebagai saksi, tanyakan ke penyidik saja. Ya kita berikan keterangan yang tertulis di dalam risalah singkat itu kita perjelas. Itu saja," jelasnya.

Diberitakan, KPK menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles J Mesang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014, pada Kamis (12/2) lalu.

Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Charles diduga menerima hadiah dari mantan Dirjen P2KT Kemnakertrans, Jamaluddien Malik sebanyak Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Charles yang kini menjadi anggota Komisi II DPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jamaluddien Malik sendiri telah dijatuhi hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Jamaluddien untuk membayar pengganti kerugian negara sebanyak Rp 5,4 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Kemnakertrans, KPK Bakal Usut Keterlibatan Muhaimin

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, fakta-fakta persidangan, termasuk aliran uang ke Cak Imin menjadi salah satu yang didalami penyidik.

NASIONAL | 7 April 2017

Peringati Hari Air Sedunia, Warga Ruteng Gelar Misa Syukur

Air disediakan oleh Allah untuk kebutuhan semua makhluk. Tidak ada air untuk orang kafir ataupun untuk orang beriman.

NASIONAL | 7 April 2017

Polda Jambi Amankan 2,4 Kg Sabu-sabu dari Malaysia

Narkoba tersebut dibawa dari Malaysia ke Jambi melalui jalur Batam, Kepulauan Riau.

NASIONAL | 7 April 2017

Mesang Kembalikan Uang Suap Pembahasan Anggaran Kemnakertrans

Charles J Mesang diduga menerima Rp 9,750 miliar dan uang yang dikembalikan ke KPK baru USD 80.000 atau sekitar Rp 1 miliar

NASIONAL | 7 April 2017

Jalan Lintas Utara di Flores Rusak Berat

Kondisi rusak parah sepanjang 20 kilometer di Kabupaten Ende bagian utara.

NASIONAL | 7 April 2017

Perwira Polisi Kritis Diserang Mafia Narkoba

Saat menangkap bandar narkoba, pelaku berteriak "rampok" dan dua petugas pun dikeroyok.

NASIONAL | 7 April 2017

Dugaan Pungli, Kepala Distamben Sumut Ditangkap

Petugas menyita uang diduga hasil pungli sebesar Rp 39.900.000 sebagai barang bukti.

NASIONAL | 6 April 2017

12.000 RTLH di Kabupaten Serang Belum Tersentuh Bantuan

Rehabilitasi RTLH tengah menunggu proses lelang.

NASIONAL | 6 April 2017

Mendagri Klaim Masih Bisa Batalkan Perda

Setiap rancangan perda kabupaten/kota harus dikoordinasikan dengan pemda provinsi untuk mencegah tumpang tindih.

NASIONAL | 6 April 2017

Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Diharap Jaga Integritas

Penyelenggara dan pengawas pemilu yang baru, sepatutnya meneruskan ikhtiar dari sebelumnya.

NASIONAL | 6 April 2017


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS