Ketum Bamusi: Pembubaran HTI Cegah Indonesia Seperti Sudan

Ketum Bamusi: Pembubaran HTI Cegah Indonesia Seperti Sudan
Setelah merdeka dari Sudan di 2011, Sudan Selatan kemudian meletus menjadi perang sipil pada Desember 2013. (Foto: AFP Photo / Albert Gonzalez Farran)
Markus Junianto Sihaloho / HA Senin, 8 Mei 2017 | 20:55 WIB

J‎akarta - ‎Keputusan Pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dinilai sebagai sikap yang menunjukkan kehadiran negara dalam menghadapi kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila, bahkan ingin mengubah negara menjadi khilafah.

Jika dibiarkan, pembentukan khilafah bisa membuat sebuah negara terpecah seperti Sudan yang akhirnya menjadi dua negara.

"Saya yakin langkah pemerintah sangat tepat," tegas Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq, Senin (8/5).

"‎Dengan langkah tersebut, maka negara dan pemerintah telah menuanaikan fungsi-fungsi konstitusionalnya, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia."‎

Menurut Hamka, selama ini HTI terkesan dibiarkan melakukan kegiatan berupa rapat-rapat akbar bahkan pembaiatan bagi generasi muda serta mahasiswa. Janjinya adalah untuk setia kepada perjuangan mendirikan negara khilafah.

Menurutnya, kesan pembiaran tersebut membangkitkan kecemasan bagi kelompok Islam mainstream, silent majority. Misalnya, kaum Nahdhliyin yang berani bangkit hanya berjuang sendiri, melalui perlawanan GP Ansor dan banser-nya.

"Jadi dengan keputusan pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI, merupakan langkah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas yang tetap cinta pada NKRI, tegaknya ideologi Pancasila," kata dia.

Dilanjutkan Anggota Komisi VIII DPR itu, semua warga negara Indonesia pasti tidak ingin melihat bangsa dan negaranya terpecah, hancur berantakan, akibat tumbuhnya ideologi yang bertujuan merongrong NKRI. Ideologi khilafah yang diusung HTI tentu salah satu yang merongrong dimaksud.

Mayoritas warga negara Indonesia juga pasti tidak rela Indonesia dibawa ke pengalaman buruk negara Sudan yang awalnya merupakan satu negara damai dengan penduduk Muslim dan Kristen. Namun akhirnya terbagi menjadi dua negara, Sudan Utara dikuasai oleh Islam dan Sudan Selatan dikuasai oleh Kristen.

"Hal itu akibat adanya kehendak sepihak kelompok Ikhwanul Muslimin memberlakukan syariat Islam untuk Sudan. Warga mayoritas Kristen di bagian selatan Sudan akhirnya berontak mekakukan perlawanan dan melepaskan diri menjadi negara merdeka Sudan Selatan," jelasnya.

"Pengalaman buruk negara tersebut sangat mengerikan dan jangan sampai terulang di negara Pancasila Indonesia."

Karena itulah, baginya, upaya pembubaran HTI sudah merupakan langkah strategis sebelum ormas itu berubah menjadi faksi militer yang dapat melakukan pemaksaan kehendak demi mendirikan khilafah.

"Tentu saja warga bangsa, baik Muslim maupun non Muslim yang tidak rela melihat NKRI bubar dan dipimpin oleh khilafah HTI, akan pasti melakukan perlawanan sehingga negara dan bangsa mengalami chaos (huru-hara), yang ujung-ujungnya mengancam kelangsungan NKRI dan ideologi pemersatu Pancasila."

Menyusup ke Sekolah
Hamka Haq menambah catatannya, bahwa perlu diketahui semua pihak, HTI merupakan ormas yang bergerak secara halus. Bahasanya, 'senyap tanpa terasa' menggalang generasi muda lewat kelompok pengajian di kampus-kampus. Bahkan disebutnya HTI berhasil menyusupkan doktrin khilafah itu ke kurikulum sekolah dan madrasah.

"Termasuk pada kegiatan kepramukaan," imbuhnya.

Konon, lanjut dia, sudah ditemukan pula ajaran radikal dalam buku-buku teks pendidikan di sekolah dan madrasah. Semuanya diduga sebagai instrumen untuk mengubah mindset (pola pikir) anak didik untuk membenci negara Pancasila dan mencintai negara khilafah.

"Semua ini harus dihadapi bersama, dan memandang HTI sebagai kelompok yang memanipulasi ajaran Islam yang perlu diajak untuk kembali ke pangkuan Pancasila dan NKRI," kata dia.

"‎Jangan biarkan NU dan pemeritah jalan sendiri tanpa dukungan dari kita semua. Momen ini merupakan kesempatan untuk berpartisipasi membela tegakanya Pancasila dan NKRI."‎



Sumber: BeritaSatu.com