Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sedang mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesetaraan Gender yang baru.
Pasalnya, draf lama yang disiapkan Biro Perundang-undangan DPR dinilai mentah dan masih banyak bersinggungan dengan undang-undang lain dan norma-norma masyarakat Indonesia.
"Memang sebelumnya ada draf yang dibuat Biro Perundangan DPR tapi itu jauh dari substansi jadi nanti akan ada penyempurnaan akademis sampai legal drafting," kata anggota Komisi VIII DPR, Abdul Hakim ketika dihubungi, Senin (23/4).
Abdul mengatakan tim ahli yang dibentuk Komisi VIII yang mengurusi soal agama, kesejahteraan sosial, perempuan dan anak saat ini sedang merancang draf RUU tersebut.
"Draf yang beredar sekarang masih sangat mentah dan kelihatan jauh dari harapan dan ada memang pasal-pasal yang kontroversi sehingga akan disempurnakan lagi," lagi kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebelumnya draf RUU yang lama juga sempat beredar di masyarakat.
Namun Abdul Hakim belum memastikan pasal-pasal yang bakal digeser dari draf lama.
"Tapi yang jelas akan dibuat agar tidak tumpang tindih dengan UU terkait UU perkawinan, ada juga UU lain juga agar tidak bersinggungan dengan norma-norma yang ada seperti hak waris, pengasuhan anak," kata dia.
RUU ini masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas) 2012. Sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), pembahasan produk legislasi dua kali masa sidang dengan perpanjangan.
Komisi VIII DPR, kata Abdul Hakim, menargetkan bisa diselesaikan tahun ini.
Hasil rancangan tim akan dibahas usai masa reses mendatang. Komisi VII juga akan meminta masukan dari para akademisi dan pakar di luar DPR akan naskah akademik RUU Kesetaraan Gender yang baru ini.
"Kalau mengikuti aturan pembahasan UU itu dua kali masa persidangan dan memang sudah masuk prolegnas tahun ini, namun kita lihat dululah substansinya," kata dia.
