44 Rektor Perguruan Tinggi Jabar Deklarasikan Anti Radikalisme

44 Rektor Perguruan Tinggi Jabar Deklarasikan Anti Radikalisme
Deklarasi Anti Radikalisme yang dilakukan 44 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017. ( Foto: Beritasatu Photo/ Adi Marsiela )
Adi Marsiela / YUD Jumat, 14 Juli 2017 | 15:57 WIB

Bandung - Sebanyak 44 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta sepakat menolak perkembangan paham radikalisme dan terorisme di kampusnya masing-masing. Kesepakatan itu mereka tuangkan dalam Deklarasi Anti Radikalisme yang ditandatangani dan dibacakan di Aula Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7).

Turut hadir dalam pembacaan deklarasi itu, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayor Jenderal R. Gautama Wiranegara.

Deklarasi itu berisi empat hal pokok. Dasar deklarasi itu adalah perkembangan radikalisme dan terorisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin pertama, seluruh rektor dan mahasiswa menyatakan berpegang teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, semuanya sepakat mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokraris, jujur, berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara. Tiga, menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme, atau yang bertentangan dengan Pancasila.

Pada poin terakhir, mereka mengajak seluruh komponen bangsa melakukan upaya pencegahan penyebaran paham dan gerakan radikalisme.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto selaku perwakilan rektor se-Jawa Barat mengatakan, seluruh rektor harus melakukan pendekatan kepada seluruh elemen di kampus guna mencegah paham radikalisme di lingkungan masing-masing.

“Rektor harus paham dengan hal seperti itu dengan melakukan pendekatan. Bisa saja kepada dosen ataupun mahasiswanya. Kita dampingi sehingga jangan sampai terjadi radikalisme,” ujar Herry.

Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, M. Nasir mengatakan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia berpotensi besar disusupi paham radikal. “Masalah radikalisme di kampus, kami belum bisa melihat secara nyata, tapi potensi di kampus sangat tinggi,” ujarnya.

Potensi muncul karena kampus merupakan tempat bernaungnya anak muda menimba ilmu dari berbagai latar belakang dan ilmu pengetahuan. “Kami melakukan ini (deklarasi antiradikalisme) supaya mewaspadai jangan sampai kampus menjadi pusat radikalisme,” ujarnya.

Tindak lanjut dari deklarasi itu, Nasir menggalang kerjasama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) untuk membuat program terkait pemahaman Pancasila bagi mahasiswa.



Sumber: Suara Pembaruan