Agama Lokal Minta Diperlakukan Sama Dengan Agama Impor

Agama Lokal Minta Diperlakukan Sama Dengan Agama Impor
Hemi Koapaha, penggerak Suku Bantik di Manado ( Foto: Ulin Yusron/ Beritasatu.com )
Senin, 23 April 2012 | 19:29 WIB
Agama lokal makin terdesak oleh agama impor. Mereka minta negara mengakui kebaradaan agama lokal yang juga memiliki ritual, mitos dan etika.

Sejak bertahun-tahun keberadaan agama dan kepercayaan masyarakat adat tak mendapat tempat di negeri ini. Masyarakat adat tersudut karena pemerintah hanya mengakui agama terdiri: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Dan di era Presiden Gus Dur, Kong Hu Chu diakui. Padahal Undang-undang Dasar mengakui keberadaan kepercayaan. Namun pada praktiknya penganut kepercayaan tak bisa menunjukkan eksistensinya.

Stigma pada masyarakat adat sebagai kafir, penyembang batu dan pohon selalu membuat mereka tersudut. Demikian keluhan yang muncul dalam diskusi sarasehan yang digelar di Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) ke-4, 19-25 April 2012 di Halmahera Utara.
     
Mama Evelyn dari Suku Boti menyatakan pemeluk ajaran Boti didiskriminasi. Suku Boti adalah suku asli kepulauan Timor. Boti terletak di Timor Tengah Selatan. Suku Boti memiliki keyakinan yang disebutnya Halaika. Mereka percaya pada dua penguasa alam yaitu Uis Pah dan Uis Neno. Uis Pah sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi, dan menjaga kehidupan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Sedangkan Uis Neno sebagai papa atau bapak yang merupakan penguasa alam baka yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatannya di dunia.

Menurut Mama Evelyn bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami antara lain tidak ada akte kelahiran, tidak ada pengakuan pernikahan adat, tidak ada kolom agama pada KTP dan yang menyedikan anak-anak sekolah dipaksa ikut pendidikan agama yang tak diikuti.

"Dalam kolom agama di KTP, kami tidak boleh isi sesuai agama yang kami yakini lalu dikosongkan saja. Pemerintah memang tidak masalah tapi kita rugi, kenapa agama kami tidak diakui," ujar Evelyn kepada Beritasatu.com. Ia pun meminta agar kolom agama dihilangkan agar masyarakat adat tidak hilang eksistensi keberagamaannya.

"Kami punya agama Boti yang punya acara adat dan tata upacara, ada pemimpin agama lokal yang memimpin acara ritual. Setiap bulan ada ritual. Kami tiap minggu ada 9 hari, pada hari ke 9 kita berkumpul dan berdoa bersama. Ada juga kelahiran kematian, pesta panen ritualnya dilakukan," terang Evelyn.

Masyarakat Boti memrotes karena pemerintah menganggap kami tidak punya agama, padahal kami punya agama. "Tapi kalau mau diakui dalam KTP, kami harus masuk agama impor. Untuk menikah, sekolah dan anak-anak yang mau dapat akta kelahiran harus menganut salah satu agama," ujarnya.

Akibat pemaksaan ini, anak-anak Boti di sekolahan dipaksa ikut pendidikan agama impor. Dan biasanya mereka menganut agama Kristen Protestan yang mayoritas di Timor.  "Kalau tidak ikut pelajaran agama, nilai agama tidak keluar. Padahal kami berbeda dengan Kristen Protestan," ujarnya.

Saat ini Suku Boti tersisa sekitar 77 kepala keluarga yang masih memegang teguh agama lokal. Padahal duluny ada 1000 kepala keluarga. Melihat kecenderungan ini, menurut Evelyn, Suku Boti  sangat berpotensi punah.

Sementara itu Hemi Koapaha, pemimpin masyarakat adat Bantik di Manado Sulawesi Utara menuturkan agama Maesa yang dianutnya sudah ada jauh sebelum Belanda masuk membawa ajaran Kristen. "Sebelum Belanda masuk kita punya Agama Maesa. Setelah Belanda masuk kita dikristenkan. Ada yang tidak  mau masuk kristen disebutnya dengan Alifuru yang dianggap tak bertuhan," kata Hemi.

Suku Bantik yang sebagian besar masih memeluk Agama Maesa saat ini masih ada sekitar 30 ribu orang yang tersebar di 17 kelurahan di tengah Kota Manado.

Persoalan yang dialami Suku Bantik juga sama yaitu soal pengakuan agama yang dianut. "Permasalahan sekarang ini karena waktu mau menikah harus dicatat, padahal dalam pernikahan adat kami tak dicatat karena yang penting disetujui orang tua dan pemangku adat," ujar Hemi. Gara-gara soal pencatatan pernikahan ini sampai satu waktu hampir terjadi saling bunuh antara anak dan orang tua.

Ini terjadi saat mau menikahkan anaknya baru ketahuan ternyata kedua orang tuanya tidak memiliki surat nikah. "Anak-anaknya belum bisa nikah kalau tak ada orang tuanya. Pasangan lelaki mengatakan kok orang tuamu tidak menikah, kalian kafir ya. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka dikristenprotestankan," ujar Hemi.

Setelah orang tuanya menikah dengan cara Kristen Protestan, anak-anak yang sudah menikah tidak boleh dicatatkan di dalam kartu keluarga karena sudah menikah. Dampaknya pada soal ahli waris karena yang diakui hanya yang tercatat dalam kartu keluarga.

Selain penganut agama dan kepercayaan Maesa, di Manado ada juga agama Adat (Allah di dalam tubuh). "Baru sekarang perjuangan mereka sekarang sudah diakui karena Bupati Musi Talalud beragama Adat," terang Hemi.

Kepercayaan Adat ini bermukim di Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Musi Talaud, Sulawesi Utara. Akibat desakan agama impor dan juga karena banyak ucapan pimpinan agama lain yang menyebut kami kafir, tidak bertuhan sehingga anak-anak masyarakat adat sangat tertekan. Anak-anak dari ajaran Maesa dan Adat sering dituduh menyembah batu, pohon lalu dibalas agama impor menyembah ubin atau mimbar. Perdebatan macam ini sebenarnya milik siapa? Agama itu milik Tuhan bukan milik manusia," kata Hemi.

Pemeluk Maesa juga memiliki ritual keagamaan di keluarga, saat musim tanam perkebunan, saat bayi lahir dan sebagainya. "Kitab kami itu alam. Kalau bumi diporakporandakan karena alam marah, kitab suci dirusak. Agama lokal yang mendidik karakter kejujuran dan kemurnian saya yang dulu pemeluk Agama Kristen. Agama Kristen tidak pernah mendidik kami. Nurani agama lokal yang menginspirasi untuk menghargai pemeluk agama lain. Sekarang Alkitab kami dihancurkan. Kalau bumi panas, bencana jangan salahkan karena alkitab kami dirusak," ujar Hemi.

Karena desakan dan ejekan anak-anak terpaksa ikut ke gereja atau ke masjid saja. "Pemerintah harus mempertegas aturan, sehingga tidak ada yang menekan mereka," ujarnya.

Rektor Universitas Halmahera, Julianus Mojau menyarankan definisi agama perlu diringkas saja yakni: memiliki ritual, mitos dan etika. "Semua agama baik yang monoteis komunitas nomaden maupun agama monoteis  monarkhial yang lahir di kemudian hari selalu memiliki tiga aspek yaitu mitos, ritual dan etika. Semua agama monoteis harus diakui sebagai agama yang sah bagi penganutnya," ujar Julianus.