Jakarta - Bertemu dengan Presiden Grup World Bank (WB/Bank Dunia) Jim Yong Kim, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membahas perihal dukungan lembaga pinjaman dunia tersebut terhadap program pemerintah Indonesia mengentaskan masalah kekurangan gizi di Tanah Air.
"Kita bertemu membahas kerjasama Indonesia dan World Bank yang sebenarnya sudah berjalan lama yang membantu infrastruktur dan sebagainya. Kali ini kita fokus membantu bagaimana anak-anak stunting (kerdil) yang kekurangan gizi yang menyebabkan masalah, kita bahas mendalam," kata JK, Rabu (26/7).
Menurut JK, Bank Dunia setuju membantu sejumlah program pemerintah Indonesia guna mengentaskan masalah stunting, secara teknis dan juga beberapa hal.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Wapres JK memimpin rapat pleno percepatan penanganan stunting. Menurutnya, efek stunting yang dapat menyebabkan gagal tumbuh pada balita, akan berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan dan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit.
Kemudian, dalam jangka panjang akan memperburuk kesenjangan. Sebab, akan mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup serta mewariskan kemiskinan antargenerasi.
Hal itu, berarti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, bahkan berpotensi menurunkan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional hingga 11 persen dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen.
Rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri kesehatan Nila Farid Moeloek, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu kemudian merumuskan lima pilar penanganan stunting.
Kelima pilar tersebut, pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Keempat, mendorong kebijakan nutritional food security. Kelima, pemantauan dan evaluasi.
Sumber: Suara Pembaruan
