Politisi Gerindra Sarankan Anggaran yang Tidak Terserap untuk Tutup Defisit
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 524.475 (-7.99)   |   COMPOSITE 6109.17 (-129.78)   |   DBX 1194.89 (-11.73)   |   I-GRADE 181.466 (-4.58)   |   IDX30 517.087 (-11.81)   |   IDX80 138.626 (-3.62)   |   IDXBUMN20 407.246 (-17.39)   |   IDXESGL 143.602 (-3.12)   |   IDXG30 142.274 (-3.48)   |   IDXHIDIV20 456.023 (-11.92)   |   IDXQ30 148.355 (-3.37)   |   IDXSMC-COM 276.257 (-7.75)   |   IDXSMC-LIQ 347.018 (-13.99)   |   IDXV30 137.723 (-3.73)   |   INFOBANK15 1047.79 (-12.16)   |   Investor33 444.391 (-8.03)   |   ISSI 179.418 (-4.68)   |   JII 631.935 (-18.62)   |   JII70 220.815 (-6.52)   |   KOMPAS100 1231.17 (-28.43)   |   LQ45 963.139 (-22.62)   |   MBX 1681.26 (-38.74)   |   MNC36 327.223 (-6.39)   |   PEFINDO25 325.051 (-6.97)   |   SMInfra18 313.073 (-11.44)   |   SRI-KEHATI 379.382 (-6.25)   |  

Politisi Gerindra Sarankan Anggaran yang Tidak Terserap untuk Tutup Defisit

Rabu, 26 Juli 2017 | 20:48 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FMB

Jakarta - Langkah pemerintah untuk penambahan utang harus dikaji ulang, mengingat tingkat penyerapan anggaran nasional masih di bawah 40 persen. Seharusnya pos anggaran yang tidak efektif dan yang susah diserap harus direlokasi untuk menutup defisit anggaran.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Satria Gerindra Nizar Zahro dalam seminar bertajuk "APBN-P 2017" di Jakarta, Rabu (26/7). Hadir sebagai pembicara di forum itu ekonom Fuad Bawazier dan Ketua Badan Kajian Strategis DPP Partai Gerindra Yusuf AR.

Nizar Zahro mengatakan, Kementerian atau lembaga banyak yang masih memiliki pagu blokir. Hal tersebut sangat tidak efisien, harusnya pagu blokir tersebut dapat dioptimalkan terlebih dahulu sebelum melakukan permintaan penambahan anggaran.

"Kami berharap defisit anggaran tidak melebihi 3 persen PDB, karena jika itu terjadi maka pemerintah telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara," katanya.

Anggota Komisi V DPR itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,9 persen, tahun 2016 sebesar 5,02 persen dan Triwulan I tahun 2017 sebesar 5,01 adalah pertumbuhan yang tanggung.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SKL BLBI Sjamsul Nursalim atas Persetujuan KKSK

Keputusan tersebut merupakan pilihan politik pemerintah ketika itu

NASIONAL | 26 Juli 2017

Wapres Bicarakan Pengentasan Kekerdilan dengan Bank Dunia

Bank Dunia setuju membantu sejumlah program pemerintah Indonesia guna mengentaskan masalah stunting

NASIONAL | 26 Juli 2017

Mengaku Gaji Tidak Cukup, PNS Nekat Edarkan Uang Palsu

"Barang bukti uang palsu yang disita sebesar Rp 6,5 juta.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Menhan Sayangkan Jika Ada Purnawirawan Terlibat Paham Radikal

Para purnawirawan tersebut dianggap sudah mengingkari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

NASIONAL | 26 Juli 2017

BMKG: Jakarta, Batam, dan Pontianak Berawan

BMKG memperkirakan cuaca cerah dan berawan akan terjadi di wilayah Jabodetabek.

NASIONAL | 26 Juli 2017

KY Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi

Sanksi yang diberikan berupa sanksi ringan, sedang maupun berat.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Pemerintah Minta Freeport Patuhi Komitmennya

Pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas pada PT Freeport Indonesia jika tak memenuhi komitmennya.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Tanggapan Laksamana Sukardi Usai Diperiksa KPK Kasus BLBI

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi diperiksa oleh penyidik KPK

NASIONAL | 26 Juli 2017

PNS Anggota HTI Akan Diverifikasi

Bagi PNS yang melanggar Undang-Undang tentang ASN akan dikenakan sanksi.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Polda Belum Lengkapi Petunjuk Berkas Firza Husein

Berkas tersebut dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian sejak awal Juni 2017.

NASIONAL | 26 Juli 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS