Jakarta - Langkah pemerintah untuk penambahan utang harus dikaji ulang, mengingat tingkat penyerapan anggaran nasional masih di bawah 40 persen. Seharusnya pos anggaran yang tidak efektif dan yang susah diserap harus direlokasi untuk menutup defisit anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Satria Gerindra Nizar Zahro dalam seminar bertajuk "APBN-P 2017" di Jakarta, Rabu (26/7). Hadir sebagai pembicara di forum itu ekonom Fuad Bawazier dan Ketua Badan Kajian Strategis DPP Partai Gerindra Yusuf AR.
Nizar Zahro mengatakan, Kementerian atau lembaga banyak yang masih memiliki pagu blokir. Hal tersebut sangat tidak efisien, harusnya pagu blokir tersebut dapat dioptimalkan terlebih dahulu sebelum melakukan permintaan penambahan anggaran.
"Kami berharap defisit anggaran tidak melebihi 3 persen PDB, karena jika itu terjadi maka pemerintah telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara," katanya.
Anggota Komisi V DPR itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,9 persen, tahun 2016 sebesar 5,02 persen dan Triwulan I tahun 2017 sebesar 5,01 adalah pertumbuhan yang tanggung.
Sumber: Suara Pembaruan
